Home

Kapolda Maluku Utara PTDH 21 Anggota Polri Terlibat KDRT dan Narkoba

kapolda maluku utara ptdh 21 anggota polri. -thewasesanews.com

​"Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ini bukanlah suatu kebanggaan bagi saya pribadi maupun bagi institusi, melainkan diiringi rasa sedih dan berat hati. Kita harus melepas rekan-rekan kita dari keanggotaan Polri. Namun, langkah tegas ini wajib kita lakukan demi memperbaiki institusi kita secara menyeluruh, menjaga marwah hukum, serta memastikan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat. Anggota yang terbukti melanggar sumpah profesi dan hukum tidak boleh dibiarkan merusak nama baik ribuan personel lain yang telah bekerja keras dan berdedikasi tinggi di lapangan," tegas Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., Senin (7/9/2026).

Kebakaran Hebat Hanguskan Area Kantor PT Sempurna Tubang Camp di Taliabu Timur

kebakaran pt sempurna tubang camp taliabu. - thewasesanews.com

​"Kami sangat berharap seluruh pekerja dan warga sekitar lokasi PT Sempurna Tubang Camp berada dalam kondisi selamat tanpa ada korban jiwa sedikit pun. Pihak manajemen perusahaan bersama aparat kepolisian harus segera memberikan transparansi informasi mengenai kondisi keselamatan karyawan di lapangan. Selain itu, investigasi menyeluruh harus segera dilakukan untuk membongkar penyebab pasti kebakaran ini agar dapat menjadi bahan evaluasi ketat terkait standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kawasan industri terpencil," tegas Pengamat Keselamatan Kerja dan Kebijakan Publik Maluku Utara, Nursalim Banyo, Minggu (6/9/2026).

Iklan TNI G30S PKI
TNI AD Generasi Muda

Gudang Penimbunan Bio Solar Subsidi Terbongkar di Jatisampurna, Transaksi Ilegal Antara Operator SPBU dan Mafia Industri Kian Masif

gudang penimbunan bio solar subsidi terbongkar di jatisampurna. - thewasesanews.com

​"Aktivitas penimbunan dan penyelundupan Bio Solar subsidi di Jatisampurna ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat nyata. Praktik sistematis yang melibatkan oknum SPBU dan jaringan pengumpul ini secara langsung merampas hak rakyat kecil serta menggerogoti keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Kami mendesak Kapolres Metro Bekasi Kota, Kapolda Metro Jaya, serta BPH Migas untuk segera turun ke lapangan membongkar gudang tersebut, menyita armada modifikasi, dan menyeret seluruh auktor intelektualis serta penyedianya ke hadapan hukum," tegas Anggota Tim Investigasi Redaksi, Jaya Sumirat, Sabtu (5/9/2026).

Media Wasesa dan DPP GANN Pererat Silaturahmi serta Bangun Sinergi Pencegahan Narkotika di Kota Tangerang

media wasesa dan dpp gann bangun sinergi. - thewasesanews.com

​"Pertemuan ini pada dasarnya merupakan ajang silaturahmi untuk mempererat hubungan antara jajaran Media Wasesa dengan DPP GANN. Dari silaturahmi yang terbangun secara konsisten dan transparan ini, tentunya dapat melahirkan komunikasi dan sinergi yang positif di masa depan. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai bahaya latent penyalahgunaan narkotika. Sinergi dengan media massa adalah kunci agar pesan-pesan pencegahan dapat menjangkau ruang-ruang publik secara lebih cepat dan efektif," tegas Wakil Ketua Umum DPP GANN, David Hardson Sinagabariang, S.E., Sabtu (5/9/2026).

Pemkab Halmahera Tengah Gaet Universitas Patria Artha Dorong Kualitas SDM dan Tata Kelola Keuangan

pemkab halteng gaet universitas patria artha. - thewasesanews.com

​"Kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Universitas Patria Artha merupakan wujud komitmen nyata kami dalam membangun daerah yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan tata kelola yang bersih. Kita tidak bisa membangun Halmahera Tengah hanya dengan mengandalkan kekayaan alam semata, tetapi harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul serta sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi kemajuan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh warga Halmahera Tengah," tegas Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si., Sabtu (5/9/2026).

Kapolda Maluku Utara Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Petani dan Lansia di Weda Selatan

kapolda maluku utara salurkan bansos di weda selatan. - thewasesanews.com

​“Penyaluran bantuan sosial ini merupakan manifestasi nyata dari rasa kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial Polri terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi para sesepuh lansia dan petani yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga ketahanan pangan di daerah. Kami ingin memastikan bahwa kepolisian tidak hanya hadir dalam penegakan hukum semata, melainkan hadir sebagai pelindung, pengayom, dan sahabat masyarakat yang selalu siap mengulurkan tangan di saat warga membutuhkan. Semoga bantuan yang tidak seberapa ini dapat memberikan manfaat nyata, merajut tali silaturahmi yang semakin kokoh, serta menciptakan rasa aman dan damai di wilayah Weda Selatan,” tegas Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., Minggu (6/9/2026).

Ketum JMPN Raja Simatupang Tegaskan Pers Penjaga Kebenaran dan Sejarah NKRI

ketum jmpn sebut koruptor alergi pers. - thewasesanews.com

​"Hanya para penjahat, koruptor, serta pengkhianat Pancasila lah yang benci serta alergi terhadap pers. Tanpa hadirnya pers, masyarakat tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang telah terjadi di masa lampau maupun peristiwa yang sedang berlangsung saat ini. Tanpa peran serta pers pada masa perjuangan dulu dalam membantu menyebarluaskan semangat dan kesadaran nasionalisme, maka tidak akan pernah terwujud Sumpah Pemuda. Dan tanpa peran pers saat terjadinya Agresi Militer Belanda I dan II dalam melawan propaganda musuh yang menyatakan NKRI sudah tidak ada, maka negara ini mungkin sudah punah. Oleh karena itu, siapa pun yang membenci insan pers sebenarnya tidak menginginkan NKRI ini maju dan meraih kembali kejayaannya," tegas Ketua Umum Jurnalis Merah Putih Nusantara (JMPN), Raja Simatupang, Sabtu (5/9/2026).

BPD ABUJAPI JAYA Gelar Pembekalan Hukum Praktis Satpam Gada Madya di Pusdiklat Rancamaya Bogor

pembekalan hukum praktis satpam gada madya. - thewasesanews.com

​"Satpam yang memahami hukum akan lebih mampu menjalankan tugas pengamanan dengan benar, Satpam yang memahami batas kewenangannya akan lebih terlindungi dari risiko hukum, dan Satpam yang menjunjung tinggi integritas akan semakin dipercaya oleh masyarakat serta pengguna jasa," tegas Ketua III Bidang Hukum dan Advokasi BPD ABUJAPI JAYA, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., Sabtu (5/9/2026).

LBH Harimau Raya Desak Polda Metro Jaya Beri Kepastian Hukum Kasus Dugaan Penipuan PT Widyatama Agung Lestari Rp1,8 Miliar

kasus dugaan penipuan pt widyatama agung lestari. - thewasesanews.com

​"Lebih dari tiga tahun sejak rangkaian transaksi dimulai pada 2023, korban masih terus menunggu kepastian hukum yang adil. Bagi korban, ini bukan persoalan kecil karena menyangkut kerugian besar mencapai Rp1,8 miliar. Kami menghormati proses hukum dan tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik, namun korban memiliki hak konstitusional untuk memperoleh penanganan perkara secara profesional, objektif, dan transparan. Jika memang belum cukup bukti, tentukan berdasarkan mekanisme penyelidikan yang sah, namun jika ditemukan bukti yang cukup, maka proses hukum harus segera ditingkatkan demi kepastian hukum," tegas Ketua Umum LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, S.H., Pid., Sabtu (5/9/2026).

Majelis Manaqib Ismaya

Kejari Landak Didesak Transparan Hasil Penyelidikan Jembatan Nahaya dan Jalan Amboyo Utara

kejari landak didesak transparan jembatan nahaya. - thewasesanews.com

​"Kami dari PW GNPK RI Kalbar meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Landak untuk segera melakukan ekspos resmi ke publik mengenai hasil akhir penyelidikan proyek Jembatan Nahaya dan Jalan Amboyo Utara. Pihak kejaksaan memang menyampaikan ada temuan yang sudah diperbaiki, tetapi prosesnya harus dijelaskan secara transparan. Ini menyangkut penggunaan uang negara, sehingga masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang pasti dan benar agar tidak timbul spekulasi atau kecurigaan adanya pembiaran tindak pidana korupsi," tegas perwakilan PW GNPK RI Kalbar, Sabtu (5/9/2026).

error: Content is protected !!