Kategori Nasional

RUU Perampasan Aset Target Sah 15 Agustus 2026 atau Pimpinan dan Anggota DPR RI Siap Mundur Massal

RUU Perampasan Aset Pimpinan dan Anggota DPR RI Siap Mundur. - thewasesanews.com

​"Dokumen komitmen resmi ber-kop negara yang ditandatangani ini bukan sekadar lembaran janji politik biasa, melainkan nota kesepakatan mengikat antara parlemen dan seluruh rakyat Indonesia. Poin utama yang menegaskan kesiapan pimpinan dan seluruh anggota DPR RI untuk mundur massal apabila RUU Perampasan Aset gagal disahkan pada 15 Agustus 2026 merupakan sanksi moral dan politik tertinggi. Kami memastikan seluruh elemen masyarakat sipil dari daerah hingga pusat akan mengawal rapat-rapat di Baleg DPR RI secara presisi, dan jika janji ini dilanggar, kami siap menagih pengunduran diri massal tersebut melalui konsolidasi aksi yang jauh lebih besar," tegas Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Kamis (27/8/2026).

FWJI Korwil Tangkot Apresiasi Kesbangpol Sukses Gelar Jambore Ormas 2026 dan Imbau Orang Tua Waspada Aksi 27-28 Agustus

fwji korwil tangkot apresiasi jambore ormas. - thewasesanews.com

​"Atas nama FWJI Korwil Tangkot kami mengucapkan terima kasih kepada Kesbangpol Kota Tangerang. Jambore Ormas 2026 ini sangat positif. Dengan dihadiri ratusan ormas, ini menjadi ruang bagi kita semua untuk berjejaring, berkolaborasi, dan bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Tangerang. Selain itu, menindaklanjuti surat edaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang, kami mengimbau masyarakat untuk menjaga anak-anak kita sehubungan adanya aksi pada 27 sampai 28 Agustus 2026. Poin utamanya yaitu jemput anak pulang sekolah, jangan biarkan anak pulang sendiri, hindari kerumunan dan langsung pulang ke rumah, serta jangan terprovokasi berita hoaks dan ajakan yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga anak-anak kita. Mari kita jaga Kota Tangerang tetap aman dan kondusif," tegas OKK FWJI Korwil Tangkot, Catur Nurmansyah, didampingi perwakilan pengurus M. Fadhil Ardiansyah, Kamis (27/8/2026).

LBH Harimau Raya Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset dan Aksi Damai 27 Agustus 2026

lbh harimau raya dukung percepatan ruu perampasan aset. - thewasesanews.com

​"Kami mendukung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi damai pada 27 Agustus 2026. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan harus dihormati. Kami mendorong seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban, menghindari tindakan anarkis, serta menyampaikan tuntutan secara bermartabat dan bertanggung jawab. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan hasil kejahatan dapat ditelusuri, dirampas berdasarkan hukum, dan dipulihkan untuk kepentingan negara serta masyarakat. Rampas hasil kejahatannya, pulihkan aset negara, tegakkan hukum secara adil, dan jangan biarkan kewenangan negara disalahgunakan," tegas Ketua Umum LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, SH., Pid., Rabu (26/8/2026).

Kakan Kemenag Pematangsiantar Lantik Pengurus MT Silaturahmi Periode 2026-2031

kakan kemenag pematangsiantar lantik pengurus mt silaturahmi. - thewasesanews.com

​"Majelis Taklim Silaturahmi harus menjadi wadah untuk memperkuat ukhuwah, mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial. Kita ingin keberadaan majelis ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Silaturahmi bukan hanya bertemu dan berkumpul, tetapi bagaimana kita bisa saling menguatkan dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kekompakan seluruh pengurus dan anggota agar program-program Majelis Taklim Silaturahmi dapat berjalan dengan baik. Mari kita jadikan majelis ini sebagai rumah bersama untuk belajar, bersilaturahmi, saling menguatkan dan berbagi kepada sesama," tegas Hj. Nita Maulida Damanik, SE.

Gubernur Lemhannas RI Tutup PPNK Angkatan 73, Megy Aidillova sebut Angkatan Ini Sangat Spesial

ppnk angkatan 73 lemhannas ri. - thewasesanews.com

​"Alhamdulillah, kami telah selesai melaksanakan PPNK Angkatan 73 dengan baik. PPNK Angkatan 73 ini sangat spesial, karena berbarengan dengan peringatan puncak HUT RI ke 81, dan kami memperingati dengan Upacara bersama Pimpinan Lemhannas RI dan Jajaran. Suatu suasana yang langka dari biasanya. Kami begitu banyak berdiskusi baik dengan narasumber, panelis, pimpinan, maupun instruktur di Lemhannas RI, serta antar kelompok untuk berbagi pengalaman dan memperkaya wawasan mengenai berbagai aspek yang menentukan masa depan bangsa," tutur Megy Aidillova, ST, Selasa (25/8/2026).

SEMA Nomor 3 Tahun 2026 Perjelas Hubungan Praperadilan dan Pokok Perkara, Dr. I Made Subagio Tegaskan Hak Tersangka dan Kepastian Hukum Harus Berjalan Seimbang

sema nomor 3 tahun 2026. - thewasesanees.com

​"SEMA Nomor 3 Tahun 2026 harus dipahami sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan kapan pokok perkara dapat dilimpahkan dan kapan pemeriksaan pokok perkara dapat diselenggarakan apabila terdapat permohonan praperadilan. Pelimpahan perkara tidak selalu identik dengan dimulainya pemeriksaan pokok perkara, sehingga kronologi waktu menjadi faktor yang sangat menentukan. SEMA ini tidak menutup pintu bagi penuntut umum untuk melakukan pelimpahan perkara jika praperadilan diajukan lebih dulu, tetapi pemeriksaan pokok perkaranya harus menunggu sampai praperadilan diputus. Sebaliknya, jika pokok perkara dilimpahkan lebih dahulu, permohonan praperadilan yang diajukan setelahnya tidak menghalangi persidangan perkara pokok. Penegakan hukum tidak boleh hanya mengejar kecepatan dengan mengabaikan hak-hak hukum tersangka, tetapi perlindungan hak juga tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk membuat proses peradilan tidak pernah selesai," tegas Advokat & Konsultan Hukum, Adv. Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., Selasa (25/8/2026).

Redenominasi Rupiah: Fakta, Manfaat, dan Alasan Mengapa Kebijakan Penyederhanaan Mata Uang Mampu Membongkar Aset Gelap

redenominasi rupiah bongkar aset gelap. - thewasesanews.com

"Redenominasi bukanlah sanering. Satu-satunya pihak yang sebenarnya panik dengan kebijakan redenominasi rupiah bukanlah rakyat kecil, melainkan para pemilik aset gelap dan pelaku ekonomi haram yang ketakutan uang hasil kejahatannya mendadak tak bernilai saat kewajiban penukaran fisik secara resmi diberlakukan melalui perbankan. Dengan inflasi Indonesia yang terjaga stabil di kisaran 2 hingga 3 persen, syarat mutlak pelaksanaan redenominasi telah terpenuhi sebagaimana kesuksesan Turki dan Rumania. Kebijakan ini tidak mengurangi daya beli masyarakat sedikit pun, melainkan meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat nilai tawar rupiah di mata dunia, serta menjadi instrumen efektif untuk membongkar dan mengembalikan aset-aset gelap ke dalam sistem pencatatan resmi negara," ungkap Analis Kebijakan Ekonomi Publik.

SKK Migas dan Polda Kaltim Perketat Pengamanan Hulu Migas di 7 Wilayah Strategis Kalimantan Timur

skk migas polda kaltim perketat pengamanan. - thewasesanews.com

​"Kerja sama pengamanan Obvitnas sektor hulu migas bersama Polda Kaltim ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh kegiatan produksi di tujuh wilayah operasi dan Kilang LNG Badak berjalan aman dan lancar. Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2026, Kepolisian siap memberikan jaminan rasa aman serta mengedepankan komunikasi dan mekanisme hukum secara profesional demi mendukung pencapaian target lifting migas nasional dan agenda swasembada energi pemerintah," tegas Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., bersama pimpinan SKK Migas, Minggu (23/8/2026).

Saat Indonesia Merayakan Kemerdekaan, 4.700 Lebih Pekerja Pertamina Hulu Indonesia Tetap Bertugas 24 Jam Jaga Produksi Migas Nasional

pekerja pertamina hulu indonesia jaga produksi migas. - thewasesanews.com

​"Bagi pekerja yang berlokasi di lapangan-lapangan migas di Kalimantan, semangat kemerdekaan diwujudkan dengan terus menjalankan tugas dalam kegiatan operasi yang berjalan 24 jam untuk memastikan energi terus mengalir bagi kebutuhan pembangunan dan kemajuan Indonesia. Kami ingin memastikan setiap barel minyak dan setiap kaki kubik gas yang diproduksikan oleh perusahaan akan memberikan kontribusi bagi ketahanan energi Indonesia serta menghasilkan dampak berganda bagi masyarakat dan pemerintah," ujar Direktur Utama PHI, Muharram Jaya Panguriseng.

error: Content is protected !!