Kategori Artikel

Demokratisasi Ilmu Pengetahuan,

Gerakan Buruh Bangun Laboratorium Ilmu Pengetahuan Independen. - thewasesanews.com

​"Transformasi ekonomi digital telah menggeser arena perjuangan kelas pekerja dari sekadar hubungan industrial menuju perebutan pengetahuan, data, teknologi, dan arah kebijakan publik. Ketika buruh mampu memproduksi ilmu pengetahuan secara mandiri, mereka tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan atau penerima kebijakan, melainkan tampil sebagai subjek yang mampu membentuk arah pembangunan nasional, mengawal transformasi ekonomi digital, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan keadilan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia,"

Eksploitasi Terselubung Berkedok Kemitraan: Ketika Seragam Ojol Menjelma Jadi Billboard Berjalan Tanpa Kompensasi

Seragam Ojol Jadi Media Iklan Gratis Perusahaan Aplikasi. - thewasesanews.com

​"Sistem kemitraan yang diterapkan oleh korporasi platform saat ini adalah sebuah ilusi hukum yang mematikan hak-hak pekerja. Mereka menuntut pengemudi patuh terhadap standarisasi seragam, disiplin jam kerja lewat algoritma, dan menjadi media iklan berjalan di ruang publik, namun ketika bicara soal hak, jaminan kecelakaan, dan upah layak, perusahaan berlindung di balik frasa 'hubungan kemitraan mandiri'. Ini adalah bentuk penyerapan nilai ekonomi secara sepihak di mana tubuh pekerja dikomodifikasi menjadi papan reklame gratis tanpa adanya kontrak komersial periklanan yang sah," ungkap salah seorang pengacara ketenagakerjaan senior dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.

Mengaca pada JELI Thailand: Komparasi Kritis Perlindungan Hak Pekerja Platform di Indonesia yang Masih Terjebak Kemitraan Semu

​"Transformasi digital nasional semestinya menjadi instrumen pengangkat kesejahteraan kolektif, bukan justru melahirkan kasta pekerja baru yang produktif secara ekonomi namun miskin proteksi sosial. Perdebatan mengenai masa depan pekerja platform pada akhirnya bukan semata-mata mengenai pergeseran diksi status hukum, melainkan mengenai bagaimana negara secara etis dan konstitusional memastikan bahwa keadilan sosial tidak dikorbankan demi mengejar pertumbuhan investasi teknologi," Zulfikar dalam catatan analisis kebijakan publik ketenagakerjaan regional.