SUKAMAKMUR, Thewasesanews.com — KCBI Pertanyakan Keabsahan Foto Fasilitas Mewah Harmoni Hanjawong di Google Maps serta transparansi perizinan pematangan lahan kavling “Harmoni Hanjawong Village” yang berlokasi tepat di seberang Kantor Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026).
Perhatian serius tersebut ditegaskan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Pimpinan Cabang Bogor atas aktivitas pemasaran kawasan kavling yang persis berada di belakang Kantor KUA Sukamakmur.
Ketua LSM KCBI Pimpinan Cabang Bogor, Agus Marpaung, S.H., menilai keberadaan proyek kavling di pusat pemerintahan kecamatan wajib diuji kepatuhan tata ruang dan kelengkapan izin berusahanya secara terbuka.
Uji transparansi hukum diposkan sebagai langkah krusial untuk melindungi hak-hak calon konsumen masyarakat luas serta menjamin kepastian tata ruang daerah.
Berdasarkan penelusuran tim investigasi di platform digital, ditemukan unggahan materi promosi visual pada titik Google Maps proyek yang memamerkan fasilitas mewah dan wahana permainan ekstrem seperti flying fox.
Foto-foto sarana rekreasi publik tersebut diketahui diunggah oleh akun pengguna platform atas nama Yusnia Salsabila.
A. Marpaung, S.H., meragukan keabsahan fisik fasilitas yang dipamerkan serta mempertanyakan keterkaitan pengunggah dengan jajaran manajemen pengembang.
“Kami mempertanyakan secara tegas, apakah saudari Yusnia Salsabila ini merupakan staf resmi atau agen pemasaran dari pengembang? Dan yang paling krusial, apakah foto-foto fasilitas wahana wisata yang diunggah di lokasi Google Maps tersebut adalah fasilitas riil di Sukamakmur, atau sekadar gambar rekayasa/ilustrasi tempat lain? Jika fasilitas tersebut belum ada atau tidak sesuai fakta lapangan, ini berpotensi menjadi bentuk penyesatan informasi (misleading marketing) yang sangat merugikan calon konsumen di kemudian hari,” tegas Ketua LSM KCBI Cabang Bogor, Agus Marpaung, S.H.
Di samping persoalan rekayasa promosi visual, LSM KCBI menyoroti legalitas perizinan dasar kawasan, melingkupi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dokumen Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kesesuaian zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor.
Marpaung menegaskan bahwa lokasi proyek yang berhadapan langsung dengan Kantor Kecamatan Sukamakmur seharusnya menjadi cermin tertib administrasi dan aturan hukum.
LSM KCBI menyayangkan sikap jajaran Pemerintah Kecamatan Sukamakmur jika terkesan membiarkan aktivitas pematangan dan pemasaran lahan yang diduga belum mengantongi izin operasional lengkap.
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, LSM KCBI Cabang Bogor menyusun surat konfirmasi dan permohonan klarifikasi resmi yang dialamatkan kepada Camat Sukamakmur serta Direksi Pengembang Harmoni Hanjawong Village.
Apabila pihak pengembang dan instansi terkait tidak memberikan jawaban transparan dalam batas waktu yang ditentukan, LSM KCBI memastikan akan mengeskalasi persoalan ini ke tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor.
Eskalasi pengaduan akan dilayangkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor guna mendorong tindakan penertiban dan penyegelan di lokasi.
Langkah advokasi publik ini diharapkan menjadi perhatian aparat penegak hukum dan dinas teknis agar pembangunan kawasan di Kabupaten Bogor berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. (C)
Narasumber: Agus Marpaung, S.H. (Ketua LSM KCBI Pimpinan Cabang Bogor).
Dokumen Rujukan: Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Resmi LSM KCBI Cabang Bogor terkait Perizinan dan Promosi Harmoni Hanjawong Village (21 Oktober 2026).
