Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
Publik desak penegak hukum usut kasus rsud weda terkait mangkraknya gedung rawat inap senilai Rp12,9 miliar yang tak dapat difungsikan sejak 2022.
"Kami percaya bahwa dengan bersatu, kita mampu menggerakkan perubahan positif dan bertransformasi untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam bidang penegakkan hukum yang berkeadilan," tegas Dimas Wahyu dalam sambutannya di hadapan jajaran pengurus.
“Penyerahan SK ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol tanggung jawab besar. Saya menginstruksikan kepada jajaran pengurus Posbakum Cikarang Barat di bawah kepemimpinan Saudara Wahyudi untuk segera turun ke masyarakat, memberikan pendampingan hukum yang adil, dan memastikan hukum tidak lagi tumpul ke bawah,” tegas Ketua DPC LBH Harimau Raya, Maret Sianturi, S.H.
"Yang kami persoalkan adalah fakta dan dokumen keberadaan dua NIK atas nama Shoraya, di mana salah satunya mencantumkan nama pejabat publik sebagai orang tua kandung. Kami tidak mengambil kesimpulan sendiri, makanya fakta ini kami serahkan ke instansi berwenang. Publik berhak tahu bagaimana data itu bisa muncul, siapa yang mengajukan, dan atas dasar dokumen apa pencatatan itu dilakukan," tegas Donni Taufiq dari Kantor Hukum ADVOKASI.ID saat memberikan keterangannya kepada media di Batang, Jumat (14/8/2026).
"Kapolda Metro Jaya kami minta turun tangan dan Komisi III DPR RI kami minta menjalankan fungsi pengawasan. Kalau ada prosedur penanganan perkara yang diduga tidak tepat kemudian dibiarkan tanpa evaluasi, dampaknya ke depan dapat merugikan masyarakat pencari keadilan," tegas Ketua Tim Advokat LBH Harimau Raya, Jonias Latekay, S.H.
"Kami menghormati Polri dan kewenangan aparat dalam menjalankan tugas. Tetapi penghormatan terhadap institusi tidak menghilangkan hak masyarakat dan penasihat hukum untuk mempertanyakan suatu proses apabila terdapat hal-hal yang dinilai perlu diuji. Evaluasi justru penting untuk menjaga marwah institusi Polri sekaligus memastikan masyarakat memperoleh proses hukum yang adil dan proporsional," tegas Ketua Tim Advokat LBH Harimau Raya, Jonias Latekay, S.H., di Jakarta Utara, Jumat (7/8/2026).
"Kami mengapresiasi Bapak Lurah beserta seluruh jajaran Pemerintah Desa Cikupa yang telah mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah secara kekeluargaan di Kantor Desa. Langkah ini menunjukkan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan dengan kepala dingin, komunikasi yang baik, dan mengutamakan perdamaian," ujar kuasa hukum PT Benaya Mitra Sejati, Ryan Rudyarta, di Tangerang, Selasa (4/8/2026).
"Ketika seorang pejabat publik telah berstatus tersangka dalam perkara pidana yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab utamanya, maka kepentingan publik harus ditempatkan di atas segalanya. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat dikorbankan demi melindungi oknum. Kami mendesak agar Pemkab Bekasi segera melakukan evaluasi total dan mencopot yang bersangkutan sesuai mekanisme hukum administrasi yang berlaku," tegas Dimas Wahyu, S.H, PId, Ketua Umum LBH Harimau Raya, Selasa (4/8/2026).
"Kami melihat perkembangan yang positif dalam penanganan perkara ini. Pelimpahan SPDP dan pelaksanaan gelar perkara menjadi bukti proses berjalan di jalur yang tepat menuju tahapan selanjutnya," ujar Dr. Ade Manansyah, S.H., M.H., di Jakarta, Senin (3/8/2026).
"Penindakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada level eksekutor lapangan seperti sopir truk angkutan. Mereka kerap hanya menjadi korban atau pihak luar yang dimanfaatkan. Kapolda Sumsel harus memerintahkan jajarannya membongkar aktor intelektual, penyedia dokumen 'aspal', hingga pihak-pihak pemetik keuntungan utama atau beneficial owner dari rantai distribusi batubara ilegal ini," tegas Ketua Umum LSM KCBI, Joel B. Simbolon, S.H., saat memberikan keterangannya di Palembang, Minggu (2/8/2026).
