Kategori Hukum

Dana Tabungan Rp1,6 Miliar Diduga Digelapkan, Damhudi Layangkan Somasi dan Polisikan Pengurus Koppas Ciracas

Damhudi Somasi Koppas Ciracas Dana Rp1,6 Miliar. - thewasesanews.com

​“Klien kami, Bapak Damhudi, adalah korban yang menaruh kepercayaan penuh menyimpan uangnya sebesar Rp1,6 miliar di Koppas Ciracas, namun saat hendak dicairkan justru dipersulit tanpa kejelasan. Kami telah melayangkan somasi keras kepada Saudara Budianto selaku Ketua dan Saudari Wiwik Widiastuti selaku Bendahara. Laporan polisi di Polda Metro Jaya sudah berjalan, dan kami menegaskan apabila dana simpanan Rp1,6 miliar milik Klien kami tidak segera dikembalikan secara tunai dan seketika, kami siap mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga Kepailitan terhadap Koppas Ciracas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tegas Advokat Jatino Simanullang, S.H., mewakili Tim Kuasa Hukum Damhudi.

LBH Harimau Raya Akan Gelar Aksi Demonstrasi Damai di Polres Jakarta Utara, Desak Evaluasi Kasat Reskrim dan Penyidik Resmob Unit IV

LBH Harimau Raya Akan Gelar Aksi Damai di Polres Jakarta Utara. - thewasesanews.com

​“Kami meminta agar dugaan ketidakprofesionalan ini diperiksa secara objektif dan transparan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran prosedur, tindak tegas sesuai aturan hukum dan kedinasan yang berlaku. Namun, jika tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaan tersebut secara proporsional kepada publik. Penegakan hukum wajib berlandaskan alat bukti yang sah, bukan atas dasar asumsi semata,” tegas Tim Kuasa Hukum LBH Harimau Raya.

Letkol Inf Arman Resmi Ditahan Pomdam Jaya dan 11 Operator Sipil Diproses

Markas Judi Online KPAD Cijantung Letkol Arman Ditahan. - thewasesanews.com

​“Rumah dinas itu yang ditempati oleh yang bersangkutan, dan saat ini Letkol Inf Arman sudah resmi ditahan dalam rangka pemeriksaan intensif di Pomdam Jaya. Mabes TNI berkomitmen penuh mendukung agenda pemerintah dalam memberantas judi online tanpa pandang bulu. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa anggota TNI yang terbukti terlibat atau lalai memfasilitasi kejahatan akan dijatuhi sanksi dan tindakan hukum terberat,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas.

KASAT RESKRIM DAN PENYIDIK POLRES JAKARTA UTARA DIADUKAN KE PROPAM MABES POLRI, LBH HARIMAU RAYA SOROTI PROSES PENYIDIKAN

Kasat Reskrim dan Penyidik Polres Jakarta Utara Diadukan ke Propam. - thewasesanews.com

​“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Divisi Propam Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan internal secara profesional. Yang kami minta sangat sederhana: prosesnya diperiksa, dasar hukumnya diuji, alat buktinya diverifikasi, dan seluruh pihak diperlakukan secara objektif. Apabila angka kerugian Rp11 miliar digunakan dalam konstruksi perkara, tentu harus jelas dasar perhitungannya dan alat bukti yang mendukungnya. Kami tidak menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan resmi,” tegas perwakilan LBH Harimau Raya.

PT NBS Cikarang Akan Didatangi Aksi Damai, LBH Harimau Raya Desak Klarifikasi Dugaan Persoalan Lingkungan dan Keuangan

PT NBS Cikarang Akan Didatangi Aksi Damai. - thewasesanews.com

​“Kami sudah mencoba membuka ruang komunikasi dan meminta audiensi secara baik-baik. Ketika ruang komunikasi formal tidak berjalan sebagaimana yang kami harapkan, maka kami memilih menyampaikan aspirasi melalui mekanisme penyampaian pendapat di muka umum secara tertib, damai, dan sesuai hukum. Kami tidak ingin mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum maupun pemerintah, kami hanya ingin dugaan yang telah disampaikan masyarakat diperiksa secara serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas perwakilan LBH Harimau Raya DPC Bekasi Raya.

Dr. I Made Subagio, S.H, M.H., Kuasa Hukum Imelda Minta Perlindungan dan Asesmen Risiko ke LPSK Pusat

Kuasa Hukum Imelda Minta Perlindungan LPSK. - thewasesanews.com

​“Permohonan ini kami ajukan agar klien dapat mengikuti seluruh jalannya proses hukum dengan rasa aman dan memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan maupun rasa takut. Kami tidak bermaksud mencampuri proses penyidikan kepolisian, melainkan memohon asesmen risiko menyeluruh demi keselamatan jiwa dan mental korban beserta anak-anaknya,” tegas Kuasa Hukum, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.

Pembiaran Bangunan Atas Air Pemicu Banjir Disorot, LBH Harimau Raya Desak DSDA DKI Turun Tangan

Pembiaran Bangunan Atas Air. - thewasesanews.com

​“Sungai bukan tempat untuk dibiarkan menyempit, aduan warga bukan untuk diabaikan, dan penegakan aturan harus berlaku secara objektif. Kami mendesak Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama Pj Gubernur untuk segera meninjau langsung ke lokasi, melangsungkan audit teknis transparan atas keberadaan bangunan di atas air tersebut, serta mengambil langkah penertiban tegas jika terbukti melanggar hukum dan memicu banjir,” tegas Ketua DPD DKI Jakarta LBH Harimau Raya, Nurmain, S.H., Pdt.

Amok Etika dan Dugaan Rasisme Oknum Dokter RSUD Weda, IDI Didesak Gelar Investigasi Internal

Oknum Dokter RSUD Weda. - thewasesanews.com

​“Perilaku mengamuk, menarik kerah baju staf, hingga melontarkan ujaran rasisme di fasilitas pelayanan publik adalah bentuk kejahatan etika yang sangat berat dan menabrak UU Kesehatan serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. IDI melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran harus segera melakukan investigasi internal secara independen dan transparan. Jika terbukti melanggar, IDI wajib mencabut rekomendasi izin praktiknya, sementara kepolisian harus memproses laporan pidananya agar ada efek jera dan tidak ada siapapun yang merasa kebal hukum di atas penderitaan pegawai kecil,” tegas Praktisi Hukum Maluku Utara, Lukman Hakim, S.H.

Dugaan Penipuan Proyek Bodong di Cilincing, LBH Harimau Raya Minta Polres Jakut Usut Tuntas

Dugaan Penipuan Proyek Bodong di Cilincing. - thewasesanews.com

​“Kasus ini adalah bentuk kejahatan finansial yang memanfaatkan kepercayaan warga demi menguras uang puluhan juta rupiah dengan modus proyek fiktif di kawasan industri. Kami menegaskan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Utara agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi terlapor untuk berkelit, proses hukum harus berjalan progresif, transparan, dan berujung pada penahanan pelaku demi kepastian hukum serta keadilan bagi korban,” tegas Ketua LBH Harimau Raya DPC Jakarta Utara, Rama Dian.

KONFERENSI PERS LBH HARIMAU RAYA: DUGAAN PENGGELAPAN RP11 MILIAR HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN DIHAKIMI DI MEDIA SOSIAL

Konferensi Pers LBH Harimau Raya. - thewasesanews.com

​“Angka transaksi tidak boleh langsung disamakan dengan angka kerugian pidana. Kalau disebut Rp11 miliar sebagai kerugian, tentu harus dapat dijelaskan bagaimana angka tersebut dihitung dan dibuktikan. Laporan bukan putusan, tuduhan bukan pembuktian, dan seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena namanya disebut dalam sebuah laporan. Jangan mencampuradukkan jabatan seseorang dengan tuduhan tindak pidana, karena jabatan harus dibuktikan dengan dokumen, sedangkan kesalahan pidana harus dibuktikan dengan alat bukti. Kami tegaskan bahwa LBH Harimau Raya tidak menolak proses hukum, melainkan meminta agar seluruh proses dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah demi menegakkan keadilan,” tegas Ketua Umum LBH Harimau Raya.

error: Content is protected !!