Kategori Hukum

Klarifikasi Resmi Kuasa Hukum Enjong Bin Iran: Luruskan Pemberitaan Kavling Enjong Residence yang Tak Sesuai Fakta

Klarifikasi Pemberitaan Kavling Enjong Residence Tidak Sesuai Fakta. - thewasesanews.com

​“Penanganan perkara hukum harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan pembentukan opini publik atau penghakiman di media. Klien kami hadir secara kooperatif memenuhi panggilan Polsek Sepatan dalam kapasitas sebagai saksi. Kami menghormati penuh tugas aparat kepolisian dan melayangkan klarifikasi ini semata-mata untuk meluruskan narasi berita yang tidak sesuai fakta agar nama baik klien kami terlindungi sesuai asas praduga tak bersalah,” tegas Kuasa Hukum Enjong Bin Iran dari SS & Partners Law Firm, Septi Indiah Rahayu, S.H., M.H.

DePA-RI Desak Penegakan Hukum Tegas Terhadap Pelaku Karhutla, Minta Presiden Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

DePA RI Desak Penegakan Hukum Tegas Pelaku Karhutla. - thewasesanews.com

​“Karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran vegetasi, matinya jutaan spesies, musnahnya keragaman hayati, kerusakan ekosistem, matinya satwa liar, pencemaran udara, degradasi tanah dan erosi, melainkan juga persoalan hukum, kemanusiaan, kesehatan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kepada Presiden RI Prabowo Subianto, kami berpesan agar mengevaluasi kinerja menterinya, terutama Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup. Jika tidak sanggup mengemban amanah konstitusional menyelamatkan hutan kita yang merupakan hak generasi mendatang, sebaiknya segera diganti dengan orang-orang yang mumpuni, kapabel, dan penuh tanggung jawab kepada negara dan bangsa,” tegas Ketua Umum DePA-RI, Dr. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M.

Dana Tabungan Rp1,6 Miliar Diduga Digelapkan, Damhudi Layangkan Somasi dan Polisikan Pengurus Koppas Ciracas

Damhudi Somasi Koppas Ciracas Dana Rp1,6 Miliar. - thewasesanews.com

​“Klien kami, Bapak Damhudi, adalah korban yang menaruh kepercayaan penuh menyimpan uangnya sebesar Rp1,6 miliar di Koppas Ciracas, namun saat hendak dicairkan justru dipersulit tanpa kejelasan. Kami telah melayangkan somasi keras kepada Saudara Budianto selaku Ketua dan Saudari Wiwik Widiastuti selaku Bendahara. Laporan polisi di Polda Metro Jaya sudah berjalan, dan kami menegaskan apabila dana simpanan Rp1,6 miliar milik Klien kami tidak segera dikembalikan secara tunai dan seketika, kami siap mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga Kepailitan terhadap Koppas Ciracas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tegas Advokat Jatino Simanullang, S.H., mewakili Tim Kuasa Hukum Damhudi.

LBH Harimau Raya Akan Gelar Aksi Demonstrasi Damai di Polres Jakarta Utara, Desak Evaluasi Kasat Reskrim dan Penyidik Resmob Unit IV

LBH Harimau Raya Akan Gelar Aksi Damai di Polres Jakarta Utara. - thewasesanews.com

​“Kami meminta agar dugaan ketidakprofesionalan ini diperiksa secara objektif dan transparan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran prosedur, tindak tegas sesuai aturan hukum dan kedinasan yang berlaku. Namun, jika tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaan tersebut secara proporsional kepada publik. Penegakan hukum wajib berlandaskan alat bukti yang sah, bukan atas dasar asumsi semata,” tegas Tim Kuasa Hukum LBH Harimau Raya.

Letkol Inf Arman Resmi Ditahan Pomdam Jaya dan 11 Operator Sipil Diproses

Markas Judi Online KPAD Cijantung Letkol Arman Ditahan. - thewasesanews.com

​“Rumah dinas itu yang ditempati oleh yang bersangkutan, dan saat ini Letkol Inf Arman sudah resmi ditahan dalam rangka pemeriksaan intensif di Pomdam Jaya. Mabes TNI berkomitmen penuh mendukung agenda pemerintah dalam memberantas judi online tanpa pandang bulu. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa anggota TNI yang terbukti terlibat atau lalai memfasilitasi kejahatan akan dijatuhi sanksi dan tindakan hukum terberat,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas.

KASAT RESKRIM DAN PENYIDIK POLRES JAKARTA UTARA DIADUKAN KE PROPAM MABES POLRI, LBH HARIMAU RAYA SOROTI PROSES PENYIDIKAN

Kasat Reskrim dan Penyidik Polres Jakarta Utara Diadukan ke Propam. - thewasesanews.com

​“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Divisi Propam Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan internal secara profesional. Yang kami minta sangat sederhana: prosesnya diperiksa, dasar hukumnya diuji, alat buktinya diverifikasi, dan seluruh pihak diperlakukan secara objektif. Apabila angka kerugian Rp11 miliar digunakan dalam konstruksi perkara, tentu harus jelas dasar perhitungannya dan alat bukti yang mendukungnya. Kami tidak menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan resmi,” tegas perwakilan LBH Harimau Raya.

PT NBS Cikarang Akan Didatangi Aksi Damai, LBH Harimau Raya Desak Klarifikasi Dugaan Persoalan Lingkungan dan Keuangan

PT NBS Cikarang Akan Didatangi Aksi Damai. - thewasesanews.com

​“Kami sudah mencoba membuka ruang komunikasi dan meminta audiensi secara baik-baik. Ketika ruang komunikasi formal tidak berjalan sebagaimana yang kami harapkan, maka kami memilih menyampaikan aspirasi melalui mekanisme penyampaian pendapat di muka umum secara tertib, damai, dan sesuai hukum. Kami tidak ingin mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum maupun pemerintah, kami hanya ingin dugaan yang telah disampaikan masyarakat diperiksa secara serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas perwakilan LBH Harimau Raya DPC Bekasi Raya.

Dr. I Made Subagio, S.H, M.H., Kuasa Hukum Imelda Minta Perlindungan dan Asesmen Risiko ke LPSK Pusat

Kuasa Hukum Imelda Minta Perlindungan LPSK. - thewasesanews.com

​“Permohonan ini kami ajukan agar klien dapat mengikuti seluruh jalannya proses hukum dengan rasa aman dan memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan maupun rasa takut. Kami tidak bermaksud mencampuri proses penyidikan kepolisian, melainkan memohon asesmen risiko menyeluruh demi keselamatan jiwa dan mental korban beserta anak-anaknya,” tegas Kuasa Hukum, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.

Pembiaran Bangunan Atas Air Pemicu Banjir Disorot, LBH Harimau Raya Desak DSDA DKI Turun Tangan

Pembiaran Bangunan Atas Air. - thewasesanews.com

​“Sungai bukan tempat untuk dibiarkan menyempit, aduan warga bukan untuk diabaikan, dan penegakan aturan harus berlaku secara objektif. Kami mendesak Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama Pj Gubernur untuk segera meninjau langsung ke lokasi, melangsungkan audit teknis transparan atas keberadaan bangunan di atas air tersebut, serta mengambil langkah penertiban tegas jika terbukti melanggar hukum dan memicu banjir,” tegas Ketua DPD DKI Jakarta LBH Harimau Raya, Nurmain, S.H., Pdt.

Amok Etika dan Dugaan Rasisme Oknum Dokter RSUD Weda, IDI Didesak Gelar Investigasi Internal

Oknum Dokter RSUD Weda. - thewasesanews.com

​“Perilaku mengamuk, menarik kerah baju staf, hingga melontarkan ujaran rasisme di fasilitas pelayanan publik adalah bentuk kejahatan etika yang sangat berat dan menabrak UU Kesehatan serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. IDI melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran harus segera melakukan investigasi internal secara independen dan transparan. Jika terbukti melanggar, IDI wajib mencabut rekomendasi izin praktiknya, sementara kepolisian harus memproses laporan pidananya agar ada efek jera dan tidak ada siapapun yang merasa kebal hukum di atas penderitaan pegawai kecil,” tegas Praktisi Hukum Maluku Utara, Lukman Hakim, S.H.

error: Content is protected !!