Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji Hadiri Sosialisasi dan FGD Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di Maluku Utara
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penetapan hutan adat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Hutan Halmahera maupun di Sekitarnya Maluku Utara. Gugus Tugas Reforma Agraria & Penanganan Konflik menjadi kegiatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menginventarisasi permasalahan kawasan hutan, mengurangi tumpang tindih lahan, serta mengurai sengketa tenurial agar tata kelola kehutanan lebih berkeadilan. Kementerian secara nasional juga mengintensifkan FGD bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) guna membahas usulan hutan adat dan memastikan kelancaran operasional PBPH di sekitar wilayah tenurial.” — Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
