MAKASSAR, Thewasesanews.com — FOR TRANS PUBLIK Kota Makassar Dukung Sikap Walikota Appi Munafri Arifuddin yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengawal pengerjaan seluruh proyek strategis daerah pada Kamis (22/10/2026).
Dukungan penuh organisasi sipil tersebut disampaikan menyusul tindak lanjut rapat koordinasi Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK di Balai Kota Makassar.
Rapat pencegahan korupsi yang dipimpin Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, difokuskan untuk mengantisipasi potensi proyek mangkrak serta menjamin ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Direktur FOR TRANS PUBLIK Kota Makassar, Bihamdi Basma, S.E., menilai langkah taktis Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi tersebut sebagai keputusan tepat demi menegakkan prinsip transparansi publik.
Kendati demikian, lembaga pengawas masyarakat ini menyoroti belum adanya laporan keterbukaan informasi progres pekerjaan yang disampaikan ke publik meski rakor bersama KPK telah berlalu dua bulan.
Bihamdi Basma yang akrab disapa Daeng Romo menggarisbawahi instruksi tegas Wali Kota Makassar yang mewajibkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan pihak rekanan bekerja tepat waktu.
Wali Kota menekankan bahwa Inspektorat serta SKPD teknis wajib memastikan seluruh tahapan kegiatan pembangunan berjalan sesuai target dan kalender kerja yang telah ditetapkan.
Selain ketepatan waktu, FOR TRANS PUBLIK menyoroti penekanan Pemkot Makassar terkait transparansi proses pengadaan barang dan jasa guna mencegah benturan kepentingan (conflict of interest).
Penyelenggara tender diimbau untuk cermat memeriksa rekam jejak (track record) kontraktor pelaksana agar tidak meloloskan penyedia jasa yang memiliki catatan merah (red flag).
Sejumlah proyek strategis Kota Makassar yang masuk dalam radar pengawasan ketat KPK melingkupi pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center (MGC) Tahap II, dan Kantor Dinas Pendidikan.
Selain itu, pengawasan difokuskan pada lanjutan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis, PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.
“Kami di FOR TRANS PUBLIK mendukung penuh langkah Pak Wali Kota. OPD teknis dan rekanan wajib bekerja tepat waktu tanpa potensi mangkrak. Pernyataan Pemkot bahwa tidak ingin proyek yang telah menghabiskan anggaran publik berakhir terlambat atau tidak selesai harus kita kawal bersama di lapangan,” tegas Direktur FOR TRANS PUBLIK Kota Makassar, Bihamdi Basma, S.E.
Guna mengawal penggunaan uang rakyat, FOR TRANS PUBLIK Kota Makassar siap membuka posko aduan warga terkait mutu pekerjaan sarana publik di seluruh wilayah kecamatan.
Partisipasi aktif masyarakat diposkan sebagai benteng utama dalam mencegah terjadinya pemborosan anggaran serta memastikan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan warga secara optimal.
Seluruh rangkaian pengawasan partisipatif terhadap proyek strategis Kota Makassar diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (C)
Narasumber: Bihamdi Basma, S.E. / Daeng Romo (Direktur FOR TRANS PUBLIK Kota Makassar), Munafri Arifuddin / Appi (Wali Kota Makassar), Tri Budi Rahmanto (Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK).
Dokumen Rujukan: Pernyataan Resmi FOR TRANS PUBLIK Kota Makassar dan Laporan Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemkot Makassar-KPK (22 Oktober 2026).
