Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
"Kenapa untuk skandal bernilai setengah triliun rupiah di Kantor Pusat Bank Jatim ini Kejati seperti jalan di tempat? Apakah Kejati Jatim takut dengan jabatan Direktur Utama? Hukum tidak boleh tunduk atau tawar-menawar dengan elit!" seru Acek Kusuma.
"Bank Jatim ini bukan milik nenek moyang para Direksi dan Komisaris, ini uang rakyat Jawa Timur! Temuan LHP BPK RI yang kami pegang bukan lagi sekadar salah urus administrasi, melainkan Kejahatan Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi yang Terencana, Masif, dan Sistemik. Bagaimana mungkin sertifikat jaminan Rp7,27 Miliar bisa 'ghaib' atau hilang? Bagaimana bisa nilai agunan di-mark-up, kredit topeng dipelihara, aturan Menteri Keuangan ditabrak, sampai manipulasi cadangan risiko (CKPN) Rp143,3 Miliar sengaja dilakukan demi memoles laba semu? Ini window dressing dan kejahatan sistemik! Maka pada Rabu, 29 Juli besok, kami datang untuk menyodorkan seluruh bukti pengunci itu ke Kejati," tegas Direktur APMP JATIM, Acek Kusuma.
"Kami meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar segera menggelar RUPS Luar Biasa untuk mendepak Dirut Bank Jatim dan mengevaluasi total keberadaan Sekdaprov, Adhi Karyono di jajaran komisaris. Dokumen LHP BPK sudah di tangan jaksa. Jika dalam waktu satu minggu ke depan tidak ada progres konkret atau pemanggilan saksi-saksi kunci dari pihak komite kredit dan direksi, kami pastikan aliansi pemuda dan mahasiswa akan turun ke jalan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar," pungkas Acek.
"Proses hukum harus berjalan murni berdasarkan fakta hukum dan alat bukti. Penanganan kasus ini sedang diuji publik sebagai indikator keseriusan negara dalam memberantas korupsi dana publik, khususnya dana hibah yang peruntukannya menyangkut kepentingan masyarakat Jawa Timur," tegas Acek Kusuma saat memimpin jalannya aksi di Surabaya.
“Anggaran aspirasi rakyat bukan barang dagangan di meja perundingan oknum pejabat. LBH Harimau Raya akan mengawal kasus 'tanda jadi' Rp150 juta ini hingga ada kepastian hukum dan sanksi etik yang tegas bagi pelakunya.” — Pernyataan Sikap LBH Harimau Raya.
JAKARTA, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menggelar Sidang perkara kasus Penyedia Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di Kementerian Tenaga Kerja, Senin (20/4/2026). Majelis hakim menyampaikan kepada jaksa KPK,.bahwa jadwal sidang yang digelar tentang kesaksian dan hari…
"BUMDes bukan milik pribadi Kepala Desa. Mengambil alih rekening dan anggaran tanpa prosedur sah adalah pelanggaran berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum." — Agus Marpaung, S.H., Ketua PC Bogor LSM KCBI.
"Konstruksi jalan dengan aspal 0,3 cm adalah penghinaan terhadap akal sehat dan teknis sipil. Kami hadir untuk memastikan uang rakyat tidak menguap di kantong oknum." — Agus Marpaung, S.H., Ketua PC Bogor LSM-KCBI.
"Benar YH. Penggeledahan di rumahnya salah satu komisioner (Ombudsman) sama di kantornya," ujar Anang saat dimintai konfirmasi.
Depok, Ketua LSM Gerakan Pemantau Korupsi dan Nepotisme (GPKN) angkat suara terkait pengadaan lahan pembangunan SMP Negeri 36 Kota Depok yang dinilai tidak sesuai nomenklatur pengadaan lahan yang telah disepakati, serta diduga kuat mengandung unsur perbuatan melanggar hukum dan berpotensi…
