Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
“Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, Tim Penyidik telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan antena pemancar Siaran Luar Negeri LPP RRI Cimanggis ini,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko, S.H., M.H., saat konferensi pers di Depok, Rabu (22/07/2026).
"Hari ini kami resmi menyerahkan berkas laporan dugaan tindak pidana korupsi Samisade Desa Sukaharja ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Sikap diam mereka selama ini kami anggap sebagai konfirmasi bahwa ada hal besar yang sedang disembunyikan. Kami ingatkan kembali, tidak ada tempat bersembunyi bagi koruptor di negeri ini. Tidak ada yang kebal hukum!" tegas Agus Marpaung, S.H., dengan nada bicara yang menuntut ketegasan penuh aparat penegak hukum.
"Proses penegakan hukum yang berujung pada status hukum terhadap klien kami ini memicu pertanyaan besar karena diputuskan tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara, beliau seharusnya diinformasikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelum langkah krusial ini diambil, mengingat rekam jejak dan kepercayaan besar yang diemban oleh klien kami selama ini dalam menyelamatkan aset negara," ujar Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.
"Pembatalan di tahap akhir ini modus klasik. Dugaan kuat ada tarik-menarik kepentingan menentukan pemenang. Ketika korporasi yang dijagokan oleh oknum tertentu tidak masuk kualifikasi, sistem sengaja digantung atau dibatalkan dengan dalih perselisihan internal agar proses lelang bisa diulang kembali," kritik tajam Ketua KCBI Cabang Bogor, Agussandi Marpaung, S.H., saat membeberkan modus operandi pengondisian tersebut.
"Kami menemukan indikasi mark-up harga sekitar Rp180 juta serta dugaan upah fiktif dalam laporan swakelola tersebut. Berdasarkan perhitungan logis harga pasar Kabupaten Bogor, kedua proyek fisik itu seharusnya maksimal menghabiskan Rp800 juta, bukan Rp1 miliar. Ditambah lagi durasi papan proyek sengaja dibuat 120 hari untuk menggemukkan laporan upah kerja," tegas Agussandi Bonardo kepada media, Rabu (17/06/2026).
"Selain persoalan proyek smelter dan PLTU, massa aksi turut menyoroti kondisi keuangan Perusda Perdana Cipta Mandiri (PCM). Mereka menyebut terjadi lonjakan piutang usaha dan utang perusahaan dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 yang dinilai dapat memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan daerah tersebut," - Sartono Halek.
"Jangan sampai muncul persepsi negatif di tengah masyarakat bahwa penanganan perkara korupsi di sektor kesehatan ini berjalan lambat karena ada intervensi dari oknum pejabat tinggi. Jika memang tim penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang sah dan cukup, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda menetapkan tersangka. Penegakan hukum yang menggantung seperti ini hanya akan melahirkan ketidakpastian dan menurunkan wibawa institusi kejaksaan itu sendiri," - Acek Kusuma.
“Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang kami lakukan secara komprehensif, pengerjaan fisik di ketiga lokasi tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan terkesan dikerjakan asal-asalan. Kami tegaskan bahwa dana ini adalah uang rakyat Desa Mekarsari yang seharusnya digunakan penuh untuk kesejahteraan dan kemajuan infrastruktur desa, bukan justru dijadikan komoditas bancakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” - Agussandi Marpaung, S.H.
“Kejaksaan berkomitmen mengawal penanganan perkara ini secara objektif dan tuntas,”- Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Topik Gunawan.
"LSM KCBI Cabang Bogor resmi melaporkan Kepala Desa Mekarwangi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melalui Laporan Pengaduan Masyarakat No. 116/KCBI/PC-BGR/V/2026 terkait dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pos Penyertaan Modal BUMDes senilai Rp219.873.800. Kami turun lapangan, bedah dokumen APBDes, dan cek langsung ke lokasi di mana hasilnya banyak janggal karena uang rakyat wajib ada pertanggungjawabannya, bukan raib tanpa jejak. Asas praduga tak bersalah tetap kami hormati, tapi uang negara ini bukan uang receh sehingga harus terang-benderang siapa yang main dan siapa yang menikmati. Dana desa itu untuk rakyat, bukan bancakan oknum, dan kalau ada yang berani main api, maka harus siap-siap terbakar secara menyeluruh." - Ketua LSM KCBI Cabang Bogor, Agus Marpaung SH.
