Kategori Hukum & Korupsi

LSM KCBI Laporkan Kades Mekarwangi ke Kejari Terkait Dana Desa BUMDes

LSM KCBI Laporkan Kades Mekarwangi ke Kejari Terkait Dana Desa BUMDes. - thewasesanews.com

​"LSM KCBI Cabang Bogor resmi melaporkan Kepala Desa Mekarwangi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melalui Laporan Pengaduan Masyarakat No. 116/KCBI/PC-BGR/V/2026 terkait dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pos Penyertaan Modal BUMDes senilai Rp219.873.800. Kami turun lapangan, bedah dokumen APBDes, dan cek langsung ke lokasi di mana hasilnya banyak janggal karena uang rakyat wajib ada pertanggungjawabannya, bukan raib tanpa jejak. Asas praduga tak bersalah tetap kami hormati, tapi uang negara ini bukan uang receh sehingga harus terang-benderang siapa yang main dan siapa yang menikmati. Dana desa itu untuk rakyat, bukan bancakan oknum, dan kalau ada yang berani main api, maka harus siap-siap terbakar secara menyeluruh." - Ketua LSM KCBI Cabang Bogor, Agus Marpaung SH.

Bersihkan Program Unggulan dari Anasir Gelap, Kejaksaan Agung Geledah Kantor BGN Jam Dua Subuh Pascacopotnya Kepala Badan Pengelola Anggaran Raksasa

Kejagung Geledah Kantor BGN Jam Dua Subuh Usai Dadan Dicopot. - thewasesanews.com

​“Baru saja Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya, jam dua subuh Rabu 3 Juni 2026 Kejaksaan Agung langsung bergerak cepat menggeledah Kantor BGN harian. Penggeledahan terjadi hanya sehari setelah resmi dicopotnya pimpinan beserta dua wakilnya pada 2 Juni 2026, di mana Pidsus Kejagung akan segera memberikan konferensi pers lanjutan untuk menjelaskan perkara yang sedang disidik harian. Tuntutan publik ini muncul karena program MBG mengelola anggaran negara yang sangat besar, dari serapan sekitar Rp13 triliun pada 2025 kini melonjak mencapai Rp268 triliun, di mana muncul berbagai dugaan penyelewengan seperti jual beli titik dapur SPPG, dugaan korupsi sertifikasi halal senilai Rp49,5 miliar oleh ICW, hingga celah pengendapan dana di yayasan pelaksana yang disorot KPK secara menyeluruh.” - Pernyataan Resmi dan Catatan Investigasi Pengawasan Anggaran MBG.

Inspektorat Sampang Diduga Biarkan Skandal Korupsi Dana Desa Asem Raja

Inspektorat Sampang Diduga Biarkan Skandal Korupsi Dana Desa Asem Raja. - thewasesanews.com

Kesaksian dan Tuntutan Hukum Perwakilan Warga:

“Ini bukan lagi persoalan teknis biasa. Ada dugaan pembiaran yang menyebabkan penyimpangan terus terjadi dan merugikan masyarakat serta keuangan negara. Fakta di lapangan, tidak ada pekerja yang dibayar dan tidak ada kontraktor. Semua dikerjakan masyarakat sendiri. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar ke mana anggaran tersebut digunakan. Bagaimana mungkin pejabat yang tugas pokoknya di bidang lalu lintas ditempatkan mengelola keuangan desa. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya rekayasa penempatan agar penyimpangan tetap berjalan. Pembiaran terhadap pelanggaran hukum adalah kejahatan struktural. Negara tidak boleh kalah oleh praktik pembiaran dan dugaan rekayasa birokrasi.” — H. Moh. Huzaini, Koordinator Aliansi Masyarakat Desa Jrengik Sampang.

Fenomena masyarakat yang mulai berani melaporkan dugaan penyimpangan anggaran desa ke aparat penegak hukum kini menjadi sorotan publik.

Warga Desa Sutawinangun Laporkan Dugaan Korupsi APBDes ke Polres Cirebon. - thewasesanews.com

​“Langkah berani warga Desa Sutawinangun yang membawa dokumen dugaan korupsi APBDes senilai Rp332 juta ke Unit Tipidkor Polres Cirebon Kota adalah alarm keras bagi seluruh kepala desa di wilayah Cirebon. Dana desa dan PADes adalah hak mutlak rakyat yang pemanfaatannya wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, bukan disembunyikan. Kehadiran Lembaga Cakrabuana Indonesia Bersatu (CIB) sebagai pendamping warga harus konsisten mengawal kasus ini bersama Kapolres Cirebon Kota dan Kejaksaan Negeri agar hukum benar-benar tegak, profesional, serta membuktikan diri berdiri di atas kepentingan keadilan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan.” — Redaksi Wasesa News.

KCBI Sebut Pengadaan Laptop 2024 Berpotensi Langgar Perpres dan Aturan LKPP

KCBI Endus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop di Sekretariat Pemkab Bekasi. - thewasesanews.com

​“Dugaan keberadaan kantor fiktif pada perusahaan pemenang proyek pengadaan laptop tahun 2024 di Bagian Umum Sekretariat Pemkab Bekasi menjadi tamparan keras bagi reformasi birokrasi daerah. Penegasan Kornas LSM KCBI, Luhut Sinaga, mengenai adanya pelanggaran terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan indikasi kuat terjadinya praktik abuse of power. Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tinggal diam dan harus segera melakukan audit forensik digital terhadap sistem SIKAP guna membongkar aktor intelektual di balik persekongkolan anggaran ini.” — Redaksi Wasesa News.

Kasus Dugaan Korupsi Kades Riam Bunut Bergulir ke Ranah Hukum, Polres Ketapang Resmi Lakukan Penyelidikan

Polres Ketapang Resmi Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Kades Riam Bunut. - thewasesanews.com

​“Penerbitan SP2HP oleh Satreskrim Polres Ketapang terkait dugaan korupsi ADD dan pungli pasar di Desa Riam Bunut merupakan sinyal kuat bahwa hukum tidak tebang pilih terhadap penyelewengan anggaran desa. Modus pungutan liar bermodus sewa kios pasar rakyat senilai Rp150 ribu per bulan yang diduga masuk ke kantong pribadi kades Dedi Iskandar harus dibongkar secara terang benderang oleh Unit III Tipidkor. Penerapan Pasal 603 dan 604 KUHP Baru dalam kasus ini menjadi yurisprudensi penting bahwa negara tidak mentolerir sekecil apa pun bentuk penyelewengan yang merugikan masyarakat desa di Kalimantan Barat.” — Redaksi Wasesa News.

PN Jakarta Pusat Sidang Tuntutan Eks Wamenaker bersama 8 Terdakwa

PN Jakarta Sidang Tuntutan Eks Wamenaker bersama 8 Terdakwa Hari Ini. - thewasesanews.com

​“Persidangan tuntutan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel bersama jajaran pejabat Kemnaker ini membuka tabir penting mengenai anatomi pungutan liar sertifikasi K3 yang rupanya telah mengakar sejak tahun 2012. Ketika pembuktian di koridor hukum PN Jakarta Pusat hanya menyisakan berkas, elektronik, dan rekening tanpa adanya bukti fisik uang cash saat OTT, maka publik kini berhak menanti pembuktian materiil yang adil dan transparan dari JPU KPK demi kepastian hukum di republik ini.” — Redaksi Wasesa News.

Borok Korupsi di Jrengik Sampang Dibongkar Lintas Lembaga: Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Bobroknya Konstruksi, Hingga Tudingan Camat Lakukan Obstruction of Justice Resmi Dilaporkan ke KPK

Skandal Dana Desa Jrengik Masuk KPK: Warga Bongkar Obstruction of Justice. - thewasesanews.com

​“Korupsi dana desa yang dibungkus dengan aksi perlindungan pejabat adalah pengkhianatan tertinggi terhadap konstitusi. Ketika Inspektorat daerah mulai membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka penanganan hukum oleh KPK menjadi satu-satunya harapan terakhir untuk meruntuhkan kesewenang-wenangan sindikat birokrasi di Jrengik.” — Redaksi Wasesa News.

Trending now

Ketua LBH Harimau Raya Dimas Wahyu bersama Saiful, S.H dan Nurmain. - thewasesanews.com
Momentum Idul Fitri 1447H, Ketua LBH Harimau Raya Dimas Wahyu: Waktu Tepat Berbagi dengan Sesama
Pangdam I/BB Tutup TMMD Simalungun TA 2026.
Pangdam I/BB Tutup TMMD Simalungun TA 2026, Mayjen TNI Hendy Antariksa: TNI Manunggal Bersama Rakyat
Pernyataan sikap resmi LBH Harimau Raya mendesak Polsek Sukmajaya segera tangkap pelaku penganiayaan terhadap penyandang disabilitas di Depok - thewasesanews.com
​10 Desakan LBH Harimau Raya: Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Penyandang Disabilitas di Sukmajaya
gedung polres jakarta timur
Skandal SMA Budhi Warman II: Keluarga Korban Desak Pencabutan Izin Mengajar Permanen Oknum Guru
error: Content is protected !!