Kategori Ketenagakerjaan

FSPPI Dorong Kemenaker Benahi Sistem Ketenagakerjaan Industri Perfilman Indonesia demi Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

fsppi dorong kemenaker benahi ketenagakerjaan perfilman. - thewasesanews.com

​"Bagi FSPPI, keberhasilan industri perfilman tidak semestinya hanya diukur dari besarnya produksi, jumlah penonton, investasi dan pendapatan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pertumbuhan nilai ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan manusia yang menghasilkan nilai ekonomi tersebut," tegas Dr. Rizal Djibran mengakhiri keterangannya.

Draft Perlindungan Pekerja Perfilman Masuk dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Baru, Momentum Bersejarah bagi Industri Perfilman Indonesia

Draft Perlindungan Pekerja Film Masuk RUU Ketenagakerjaan. - thewasesanews.com

​"Masuknya draf perlindungan dan pengakuan status pekerja perfilman ke dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru ini merupakan awal dari babak baru perjuangan kita bersama. Langkah ini menjadi penegasan bahwa di balik setiap karya film nasional yang megah, terdapat manusia yang bekerja, berkarya, dan berhak mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan yang layak. Perjuangan FSPPI belum selesai, kami akan mengawal proses ini hingga benar-benar sah menjadi norma hukum yang adil," tegas Ketua Umum FSPPI, Dr. Rizal Djibran, di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

F-SPPI Tegaskan 16 Kekosongan Hukum Perfilman, Siapkan Deklarasi dan Afiliasi KSPSI Demi Lindungi Pekerja

F-SPPI Tegaskan 16 Kekosongan Hukum Perfilman. - thewasesanews.com

​"Deklarasi F-SPPI bukan sekadar pembentukan wadah organisasi biasa, melainkan awal dari gerakan kolektif pekerja perfilman Indonesia untuk mengakhiri praktik ketidakadilan kerja yang telah berlangsung bertahun-tahun di tengah lemahnya aturan. Celah hukum yang ada selama ini tidak boleh lagi dijadikan alasan oleh pihak mana pun untuk menghindari tanggung jawab sosial. Efisiensi biaya produksi sama sekali tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengorbankan hak-hak dasar dan memeras martabat kemanusiaan para pekerja di balik layar," tegas Pimpinan Rapat Konsolidasi F-SPPI, Dr. Rizal Djibran, di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menguji Independensi Gerakan Buruh, GEKANAS Angkat Fenomena Elite Serikat Pekerja Masuk Lingkaran Pemerintahan

GEKANAS Bahas Fenomena Elite Serikat Buruh Masuk Pemerintah. - thewasesanews.com

​"Fenomena masuknya tokoh serikat pekerja ke birokrasi pemerintahan telah memicu perdebatan serius mengenai dampaknya terhadap hubungan industrial di Indonesia. Melalui diskusi publik ini, kami ingin membedah secara objektif dan berimbang, bagaimana menyelaraskan antara kebutuhan representasi kepentingan pekerja di ruang kebijakan dengan keharusan menjaga konsistensi serta independensi gerakan buruh agar fungsi kontrol sosial tidak lumpuh," tegas perwakilan Presidium GEKANAS saat memimpin jalannya rapat evaluasi materi tersebut.

Menggugat Sikap Pasif F-SPPI: Di Mana Pekerja Perfilman Saat Koalisi Besar Buruh Bergerak Ubah Sejarah Ketenagakerjaan?

F-SPPI Harus Gabung Koalisi Besar Buruh Nasional. - thewasesanews.com

​"Tidak ada undang-undang ketenagakerjaan yang lahir dari belas kasihan para pemilik modal atau kebaikan birokrasi, semua regulasi protektif selalu lahir dari keringat persatuan dan keberanian menyampaikan tuntutan. F-SPPI tidak boleh lagi membawa tangan kosong; kita wajib menyodorkan usulan konkret terkait standarisasi jam kerja manusiawi, jaminan perlindungan sosial pekerja proyek, serta regulasi pembatasan AI agar hak ekonomi pekerja kreatif tidak dirampas," tegas perwakilan gerakan penyelamat pekerja perfilman saat mengkritisi posisi tawar federasi.

error: Content is protected !!