Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
“Kami tidak sedang meminta Majelis Hakim memutus siapa yang benar atau siapa yang salah pada tahap ini. Yang kami minta adalah agar konstruksi dakwaan terlebih dahulu memenuhi standar kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebagaimana diperlukan agar para Terdakwa dapat mempersiapkan pembelaannya secara efektif.”
"Menurut saya belum ada alat bukti yang mempunyai relevansi yang cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Laporan hasil audit terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit tidak terinci mulai tahun 2022, 2023 hingga 2024, sehingga tidak bisa yang global ini digunakan untuk menentukan tanggung jawab satu orang, harusnya dipisah kerugiannya per tahun. Pada 18 Mei 2026 Parulian dipanggil sebagai saksi lalu ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada hari yang sama. Nah, itu yang tidak memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi tersangka untuk menggunakan atau mempertahankan hak-haknya, sehingga penetapan tersangka saya nyatakan tidak sah," tegas Hakim Tunggal PN Jakarta Timur, Arif Yudiarto, Kamis (27/8/2026).
"Kami LBH Harimau Raya DPC Bekasi Raya menyampaikan kekecewaan atas penundaan pembacaan putusan sela ini. Perkara ini kami kawal dari awal, mulai dari pihak Kepolisian kita sudah dikriminalisasi, Kejaksaan pun sama dengan memberikan statement tidak tahu jadwal persidangan tetapi tiba-tiba hari itu juga ada persidangan agenda pembacaan dakwaan. Hari ini kami mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dan kami menduga kuat kasus ini dikriminalisasi. Tiga minggu yang lalu kami sangat geram melihat tingkah Hakim Ketua yang seperti tidak punya etika, keluarga terdakwa berbisik dilarang petugas, sedangkan Hakim Ketua tertawa tanpa ditegur padahal tim advokat kami sedang membacakan nota pembelaan. Keadilan tidak boleh tergesa-gesa tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Kami akan terus mengawal proses perkara ini secara profesional dan konstitusional demi memastikan hak-hak hukum setiap pihak tetap dihormati," tegas Ketua LBH Harimau Raya DPC Bekasi Raya, Maret Sianturi, S.H., Pdt., Kamis (27/8/2026).
"Kami datang mengikuti proses persidangan sejak awal karena percaya pengadilan adalah tempat terakhir masyarakat kecil mencari keadilan. Ketika putusan akhirnya menyatakan terdakwa bebas, kami tentu sangat terpukul. Kami merasa fakta-fakta yang menurut kami penting sudah disampaikan dalam persidangan. Karena itu kami memilih menempuh jalur hukum dengan melapor ke lembaga-lembaga pengawas agar seluruh proses dapat dievaluasi sesuai aturan yang berlaku," ungkap salah seorang korban berinisial AS di Jakarta.
"Hukum mau dibawa ke mana? Kami menduga keras telah terjadi penyimpangan proses penanganan perkara oleh oknum Penyidik PPA Polres Metro Bekasi dan oknum Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Dugaan tersebut harus diperiksa secara transparan agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum," tegas Ketua Umum LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, S.H., Pid.
"Setelah PN Bekasi secara sah menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menjadi fokus utama dan wajib diuji secara mendalam adalah dasar kewenangan para pihak yang menghadap, proses pembuatan dan penggunaan akta autentik, serta besarnya kerugian immaterial maupun material yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan organisasi ILDI secara nasional," tegas Kuasa Hukum PENGGUGAT, Imron, S.H., M.H., saat memberikan keterangan resmi.
"Inilah gagasan DePA-RI yang memperkuat tindak lanjut putusan MK tersebut sekaligus untuk mengatasi akar masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, yaitu terfragmentasinya organisasi advokat. Solusinya bukan memberangus kebebasan berserikat, melainkan membentuk lembaga independen atau semi-independen yang berfungsi sebagai regulator profesi advokat nasional," ulas Luthfi Yazid secara mendalam.
"Pelaku baru bebas dari lembaga pemasyarakatan pada Maret 2026. Namun yang bersangkutan kembali melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor," - Parikhesit.
“Bunga ini disetubuhi oleh pelaku sejak bulan Mei 2024. Hingga saat ini anaknya mengalami trauma berat dan melakukan percobaan bunuh diri,” - Basori dengan nada bergetar menahan kesedihan yang mendalam.
"Rotasi jabatan juga dilakukan terhadap Imam Asyhar yang menjabat Kepala Subbidang Penelusuran dan Perampasan Aset, Rya Dilla Fitri sebagai Kepala Seksi Tata Usaha Negara, serta Marimbun Hatigoran Panggabean sebagai Kepala Seksi Penindakan. Rotasi ini merupakan proses regenerasi serta penyegaran organisasi di tubuh kejaksaan. Kejati Sumsel menyatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta menjawab dinamika dan tantangan tugas penegakan hukum ke depan." — Dr. Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H. (Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel).
