Kategori Hukum & Keadilan

LBH Satpam Indonesia Berkeadilan Sampaikan Pengaduan ke Presiden Prabowo Terkait Dugaan Tambang Emas Ilegal Halmahera Utara

LBH SIB Adukan Tambang Ilegal Halmahera Utara ke Presiden Prabowo. - thewasesanews.com

​“Kami datang dengan menghormati seluruh prosedur dan kewenangan lembaga negara. Harapan kami sederhana, yaitu agar pengaduan masyarakat ini memperoleh perhatian dan proses hukum yang sedang berjalan dapat ditangani secara profesional, transparan, objektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum. Apabila memang ditemukan adanya tindak pidana berdasarkan proses penyidikan dan pembuktian yang sah, tentu penegakan hukum idealnya tidak berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan. Perlu ditelusuri secara objektif siapa yang mengendalikan, siapa yang membiayai, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban menurut hukum,” tegas Ketua LBH SIB, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.

Kinerja Pemdes Kramat Disorot Tajam Usai Keluarga Anak Disabilitas Mengaku Bertahun-tahun Gigit Jari Tanpa Akses Bansos

pemdes kramat disorot akses bansos disabilitas. - thewasesanews.com

​“Selama saya tinggal di Kramat, saya hampir tidak pernah mendapatkan bantuan, kalau dihitung mungkin baru sekitar dua kali. Tempat tinggal saya sangat dekat dengan perangkat lingkungan, persis di belakang rumah RT dan depan rumah Kadus, tetapi kami tidak pernah dimasukkan dalam data penerima manfaat, padahal anak saya disabilitas. Kalaupun anak saya yang disabilitas pernah dianggap mengganggu lingkungan saat menangis, kenapa tidak disampaikan secara baik-baik kepada kami? Jangan sampai kondisi fisik anak saya justru menjadi bahan hinaan,” tegas RI (40), Selasa (8/9/2026).

Tim Hukum Abujapi Jaya Dampingi Dua Satpam Hadapi Perkara Pidana di PN Sangatta

abujapi jaya dampingi satpam di pn sangatta. - thewasesanews.com

​"Tim hukum akan mencermati secara menyeluruh surat dakwaan, baik dari aspek formil maupun materiil. Kami akan menggunakan seluruh mekanisme hukum yang tersedia untuk memastikan hak-hak hukum para terdakwa tetap terlindungi. Pendampingan terhadap KR dan SR dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pendampingan ini juga menjadi bentuk perhatian organisasi Abujapi Jaya terhadap perlindungan hukum bagi profesi Satpam, khususnya ketika seorang anggota Satpam harus berhadapan dengan proses hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya," tegas Managing Partner Abujapi Jaya Law Firm, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., Rabu (26/8/2026).

LBH Harimau Raya Kawal Sidang Perdana PN Cikarang, Soroti Dugaan Malaparatur Penyidik Polres dan Kejari Kabupaten Bekasi

LBH Harimau Raya Kawal Sidang Perdana PN Kabupaten Bekasi. - thewasesanews.com

​"Kami menghormati independensi majelis hakim serta seluruh proses persidangan yang sedang berlangsung. Namun, kami berkewajiban memastikan hak-hak hukum klien terlindungi dan setiap dugaan penyimpangan prosedur dapat diuji secara terbuka berdasarkan fakta serta alat bukti di persidangan," tegas Ketua Umum LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, S.H., Pid., di PN Kabupaten Bekasi, Cikarang, Kamis (30/7/2026).

Layanan BPN Jakarta Timur Bobrok: Berkas PTSL Mangkrak 12 Tahun, Tiga Meja Pengaduan Dibiarkan Kosong Melompong

Pelayanan BPN Jakarta Timur Mangkrak Tiga Loket Kosong. - thewasesanews.com

​"Program PTSL dari tahun 2014 sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali. Kami sudah melayangkan surat somasi secara resmi, tetapi sama sekali tidak ada respon positif maupun penjelasan logis dari pihak BPN Jakarta Timur. Ini menunjukkan betapa buruknya iktikad dan transparansi layanan di lembaga pertanahan ini," tegas Advokat Jarpen Gultom, S.H., saat ditemui wartawan di Kantor BPN Jakarta Timur, Rabu (29/7/2026).

LBH Harimau Raya Gelar Aksi Damai di Kejagung dan Polda Metro Jaya, Desak Evaluasi Dugaan Pelanggaran Prosedur Penanganan Perkara

LBH Harimau Raya Gelar Aksi Damai. - thewasesanews.com

​"Aksi damai ini bukan ditujukan untuk menyerang institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip due process of law. Kami ingin memastikan tidak ada warga negara yang dirugikan oleh penyimpangan prosedur," tegas Ketua Umum LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, S.H., Pid., di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Tak Netral dan Maladministrasi, Keterangan Pembuktian Kementerian Hukum dalam Sengketa ILDI di PN Bekasi Memfaktakan Keberpihakan dan Ketidakkonsistenan

Sengketa Kepengurusan ILDI di PN Bekasi Makin Panas. - thewasesanews.com

​"Data SABH milik Kementerian sendiri mencatat Akta Nomor 1082 dan SK AHU-101 telah terbit sah pada Januari 2025 sebelum Akta Nomor 1 dibuat pada Februari 2025. Namun, peristiwa hukum penting tersebut dihilangkan secara utuh dalam Akta Nomor 1 yang dijadikan dasar perubahan kepengurusan Tergugat. Yang sangat memprihatinkan, ketidaksinkronan materiil itu sama sekali tidak dipersoalkan oleh Turut Tergugat II. Turut Tergugat II justru begitu cepat mengambil alih peran hakim dengan menyimpulkan Munas sah dan Penggugat tidak berwenang. Pada satu sisi Kementerian berkali-kali menyatakan hanya menjalankan proses administratif pasif berdasarkan permohonan notaris, namun pada sisi lain Kementerian berani mengambil kesimpulan hukum mengenai sahnya Munas dan kedudukan hukum para pihak. Penilaian tersebut jelas-jelas menabrak hukum acara persidangan karena legal standing adalah kewenangan mutlak Majelis Hakim," tegas Kuasa Hukum ILDI, Imron, S.H., M.H., usai persidangan di PN Bekasi.

error: Content is protected !!