Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
"Kekuatan hukum sebuah lahan tidak hanya terletak pada pagar yang tinggi, tetapi pada keabsahan dokumen yang diakui negara." — Rizki Dini Hasanah, S.H., Kuasa Hukum Umar Hasi.
"Investasi yang sejati adalah investasi yang memanusiakan petani, bukan investasi yang menimbun sawah mereka dengan beton dan air mata." — Abdul Aziz PMJ, Ketua DPD LSM Komando Kabupaten Tangerang.
"Hukum yang tertunda adalah keadilan yang tertolak. Lima tahun lebih tanpa kejelasan adalah luka bagi demokrasi dan supremasi hukum." — Kabid Investigasi LBH Harimau Raya.
"Dua tahun tanpa kepastian bukan lagi proses hukum, melainkan penundaan keadilan. Kami menuntut transparansi agar hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas." — LBH Harimau Raya.
“Hukum harus menjadi pelindung bagi yang lemah, bukan senjata bagi yang berkuasa. Kasus Ny Hotma Parulian Tobing adalah ujian bagi nurani hukum kita.” — Dr. Bernard BBBI Siagian, SH., MAkp.
LBH Harimau Raya secara tajam mengkritik kinerja BPN Jakarta Selatan atas dugaan penundaan berlarut sertifikat PTSL tahun 2018 milik Rodjali yang telah berstatus K1 namun tak kunjung terbit.
LBH Harimau Raya mendesak pengusutan tuntas atas dugaan skandal penipuan dan pemalsuan dokumen negara yang melibatkan oknum Ketua Umum LSM LAKRI berinisial SSLL.
Rhomadhoni, SH., Pdt resmi menjabat sebagai Ketua DPD Jawa Barat LBH Harimau Raya berdasarkan SK DPP Nomor 0150 sebagai langkah strategis penguatan bantuan hukum.
Pasca Yaqut Cholil Qoumas dapat tahanan rumah, keluarga mantan Wamenaker Noel desak KPK berikan perlakuan hukum yang sama. Noel terseret dugaan korupsi sertifikasi K3 dan RPTKA di Kemnaker yang melibatkan jaringan staf khusus mantan menteri.
LBH Harimau Raya di bawah pimpinan Dimas Wahyu SH, P.id tetap membuka layanan klinik hukum dan konsultasi legal selama bulan Syawal. Langkah ini menjamin akses keadilan bagi warga tidak mampu dalam menghadapi sengketa tanah, hak pekerja, hingga KDRT pasca Idul Fitri.
