“Ada-ada saja di negara kita ini, orang yang sedang bermasalah dan tersangkut hukum justru malah dilantik. Yth. Bapak Presiden Prabowo, tolong Pak, instruksikan kepada para menteri dan pejabat negara agar melarang pelantikan pejabat bermasalah yang sedang tersangkut masalah hukum. Kenapa malah diberikan bonus berupa pelantikan jabatan baru? Rakyat Indonesia meminta DPR RI jangan diam melihat hukum yang terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini. Dengan alasan apapun, hukum harus berjalan lurus sesuai amanat undang-undang dan kitab undang-undang hukum pidana. Dalam penetapan pelaksanaan hukum, seharusnya tidak boleh ada ruang untuk melantik seseorang menjabat posisi apapun selama persoalan pelanggaran hukumnya belum selesai secara inkrah. Kami menghimbau kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) agar bertindak tegas menegakkan hukum jangan pilih kasih, lakukan penahanan, dan jangan izinkan pelaku menerima jabatan apapun sampai pengadilan memberikan keputusan final, agar pelaku tidak kabur ke luar negeri untuk menghindari penetapan hukum.” - Pakar Hukum Internasional & Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
