Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
"Stop permainan - permainan di bidang ketenagakerjaan yang ada di seluruh Kabupaten Bekasi ini,sudah terlalu lama masyarakat Bekasi ini di tinggalkan dan terpinggirkan dengan diberi upah kerja yang murah dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) Bekasi ini," ujar Maret Sianturi dengan kesal kepada awak media.
“Insiden ini harus menjadi titik balik. Negara hadir untuk melindungi warga, bukan menormalisasi kelalaian yang berujung kematian. Audit, evaluasi, dan penegakan hukum adalah instrumen minimal untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujar Acek Kusuma saat ditemui di salah satu hotel di Kota Surabaya, Senin (22/06/2026).
“Kami menolak keras segala bentuk pungutan liar dalam PPDB 2026. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa harus dibebani biaya yang tidak memiliki dasar hukum. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik melawan hukum, termasuk pungli, jual beli kursi, maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu,” - Maret Sianturi dalam pernyataan resminya.
JAKARTA TIMUR Sidang gugatan PMH terkait penyerobotan tanah yang menyeret gerai KFC Jakarta Timur kembali digelar kemarin. Jumat ( 12/6/2026) Hasilnya, eksepsi yang diajukan KFC langsung “mati gaya”. Majelis hakim mencatat, Tergugat gagal tunjukkan bukti yang relevan buat dalil Exceptie…
“Ada-ada saja di negara kita ini, orang yang sedang bermasalah dan tersangkut hukum justru malah dilantik. Yth. Bapak Presiden Prabowo, tolong Pak, instruksikan kepada para menteri dan pejabat negara agar melarang pelantikan pejabat bermasalah yang sedang tersangkut masalah hukum. Kenapa malah diberikan bonus berupa pelantikan jabatan baru? Rakyat Indonesia meminta DPR RI jangan diam melihat hukum yang terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini. Dengan alasan apapun, hukum harus berjalan lurus sesuai amanat undang-undang dan kitab undang-undang hukum pidana. Dalam penetapan pelaksanaan hukum, seharusnya tidak boleh ada ruang untuk melantik seseorang menjabat posisi apapun selama persoalan pelanggaran hukumnya belum selesai secara inkrah. Kami menghimbau kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) agar bertindak tegas menegakkan hukum jangan pilih kasih, lakukan penahanan, dan jangan izinkan pelaku menerima jabatan apapun sampai pengadilan memberikan keputusan final, agar pelaku tidak kabur ke luar negeri untuk menghindari penetapan hukum.” - Pakar Hukum Internasional & Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
“Fasilitas umum itu dibangun menggunakan uang negara untuk kepentingan seluruh masyarakat luas, bukan untuk dikomersialkan secara ilegal oleh segelintir oknum demi keuntungan sepihak. Sebagai wakil rakyat, kami memberikan dukungan penuh dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polres Batu yang saat ini tengah bergerak cepat mengusut tuntas laporan dari para pedagang yang menjadi korban penipuan jual beli lapak ini. Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, agar jelas siapa yang menerbitkan izin, siapa yang memungut uang, dan siapa yang harus bertanggung jawab di hadapan hukum.” — Anggota DPRD Kota Batu, Drs. Didik Machmud, M.M.
“Eksistensi tambang emas liar yang beroperasi begitu dekat dengan markas kepolisian adalah bentuk tamparan keras bagi wibawa penegakan hukum di Kalimantan Barat. Komitmen institusi kepolisian sedang diuji di sini; apakah berani membongkar jaringan AN dan SD secara tuntas, atau justru membiarkan ekosistem Sungai Kapuas hancur demi keuntungan segelintir oknum. Hukum harus tegak tanpa pandang bulu.” — Catatan Kritis Tim Investigasi CekFakta Berita Teritorial.
"Kekuatan hukum sebuah lahan tidak hanya terletak pada pagar yang tinggi, tetapi pada keabsahan dokumen yang diakui negara." — Rizki Dini Hasanah, S.H., Kuasa Hukum Umar Hasi.
"Investasi yang sejati adalah investasi yang memanusiakan petani, bukan investasi yang menimbun sawah mereka dengan beton dan air mata." — Abdul Aziz PMJ, Ketua DPD LSM Komando Kabupaten Tangerang.
"Hukum yang tertunda adalah keadilan yang tertolak. Lima tahun lebih tanpa kejelasan adalah luka bagi demokrasi dan supremasi hukum." — Kabid Investigasi LBH Harimau Raya.