Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
"Sebenarnya mediasi hampir mencapai titik temunya, namun terhenti saat penyusunan berita acara. Muncul perbedaan mendasar mengenai sengketa lahan yang akan dimasukkan dalam dokumen resmi tersebut," ujar Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, S.H.
"Kalau kepala desa sudah menyatakan secara terbuka tidak pernah menerbitkan surat jual beli itu, maka Bhabinkamtibmas tidak boleh hanya menjadi penonton. Dugaan pemalsuan ini harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang menjadi kewenangannya agar persoalan tidak terus berkembang dan menimbulkan keresahan di masyarakat," tegas pemilik lahan, Laije Laode, di Halmahera Timur, Jumat (31/7/2026).
“Situasi di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur harian sempat memanas akibat sengketa lahan di wilayah Kawayo dan Gapaka yang dipicu oleh klaim sepihak atas tanah warisan leluhur harian. Kami menegaskan bahwa setiap sengketa lahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, musyawarah, serta pembuktian yang sah, bukan dengan tekanan massa ataupun tindakan kekerasan fisik di lapangan. Pihak yang mengklaim kepemilikan lahan juga diminta untuk membuktikan dalil adat yang mereka ajukan melalui data sejarah, keterangan saksi, serta batas-batas wilayah adat yang dapat dipertanggungjawabkan harian drajat menyeluruh agar penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara transparan dan objektif sehingga tidak memicu konflik sosial yang lebih besar.” - Kapolsek dan Aspirasi Perdamaian Masyarakat Taliabu Timur.
“Program PTSL adalah mandat negara untuk melindungi rakyat, bukan alat bagi oknum desa untuk melegalkan dokumen yang masih bersengketa. Jika Kades menandatangani jaminan utang lalu mengesahkan sertifikat tanah yang sama, maka hukum wajib bicara keras di Sumberoto.” — Redaksi Wasesa News.
“Hukum harus berdiri tegak di atas tanah rakyat. Ketika portal dipasang dan plang dikibarkan, itu adalah jeritan keadilan melawan praktik mafia tanah yang mencoba merampas masa depan warga Pandeglang.” — Redaksi Wasesa News.
