Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
"Pergantian kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan dalam setiap institusi. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana semangat pengabdian, profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat dapat terus dijaga dan ditingkatkan," tegas Ketua Umum DPP GWI, Syamsul Bahri.
"Kami mewajibkan jajaran aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim di peradilan, untuk menerapkan prinsip due process of law secara konsisten dan tanpa kompromi. Pengabaian terhadap due process of law hanya akan mencederai hak-hak dasar warga negara dan merusak pilar keadilan yang sedang kita bangun bersama di era hukum pidana nasional yang baru ini," tambah Dr. I Made Subagio, S.H, M.H.
"FWJ Indonesia mengenang jasa seluruh pendahulu yang telah berpulang. Kehadiran keluarga dan perwakilan wilayah menjadi bukti bahwa FWJ Indonesia bukan sekadar wadah organisasi, melainkan satu keluarga besar yang saling mengingat dan melanjutkan perjuangan bersama," ungkap Ketua Panitia Pelaksana, Mairoji Eka Saputra.
"Stigmatisasi kekuasaan yang menyebut jurnalis dan pengamat sebagai 'londo ireng' adalah bentuk teror psikologis dan intimidasi verbal terstruktur terhadap kebebasan pers. Presiden Prabowo Subianto telah menyelewengkan narasi sejarah untuk membungkam fungsi pengawasan pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kami menuntut Presiden untuk mencabut pernyataan yang tidak bermartabat tersebut secara utuh dan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh insan pers serta masyarakat sipil Indonesia," tegas Pernyataan Resmi Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
"PGRI merupakan organisasi profesi yang artinya kita perlu terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Kita harus mampu membenahi indikator yang menjadi kelemahan selama ini, terutama meningkatkan potensi guru sehingga tenaga pendidik di Halmahera Tengah mampu bersaing secara sejajar dengan guru-guru dari daerah lain," ujar Ketua PGRI Provinsi Maluku Utara, Ramli Samsudin, S.Pd., M.Pd., Sabtu (25/07/2026).
"Kami mewakili ribuan wartawan digital dan jurnalis di seluruh Indonesia menolak dan menyesalkan sekuat hati pernyataan Prabowo Subianto. Padahal pers itu adalah Pilar Keempat Demokrasi yang dijamin undang-undang, dan wartawanlah yang pertama menyampaikan kemerdekaan RI dari penjajahan. Kami bertugas menyajikan fakta, mengawasi pemerintah, dan menyuarakan aspirasi rakyat. Kami bukan 'Londo Ireng'. Menyamakan itu dengan sebutan yang memarjinalkan adalah penghinaan," tegas Ketua Umum PWOIN, Harun, S.T., S.H., M.I.Kom, di Jakarta, Jum'ar (24/07/2026).
