JAKARTA, thewasesanews.com — Tiga Gubernur di Pengurus Baru PBNU secara resmi menghiasi struktur kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmah 2026–2031 yang diumumkan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/9/2026).
Pengesahan komposisi personalia PBNU tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026 yang menetapkan sebanyak 210 nama tokoh nasional untuk memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Kepengurusan periode anyar di bawah pimpinan Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dan Rais Aam KH Miftachul Akhyar ini memperlihatkan dinamika menarik dengan hadirnya tiga kepala daerah tingkat provinsi.
Ketiga figur pimpinan daerah yang dipercaya masuk dalam jajaran A’wan Syuriyah PBNU tersebut adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
Penempatan tiga gubernur aktif di jajaran A’wan Syuriyah diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi konsultatif, pertimbangan keilmuan, serta jaringan kelembagaan PBNU di tingkat nasional maupun daerah.
Di samping jajaran A’wan, PBNU periode 2026–2031 juga mengukuhkan Katib Aam Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA, serta Sekretaris Jenderal H. Gudfan Arif Ghofur (Gus Gudfan) guna mendampingi jajaran kepemimpinan harian Tanfidziyah.
Jumlah personel kepengurusan PBNU periode ini mengalami perluasan dari periode sebelumnya yang berjumlah 189 orang, dengan penambahan 21 nama baru demi mengoptimalkan efektivitas jam’iyah.
“Secara keseluruhan hasil muktamar seluruh jajaran pengurus PBNU sebelumnya 189 orang, dan yang sekarang total semuanya 210 orang, mengalami kenaikan sebesar 21 orang. Ini dimaksudkan agar kita ingin ada pemerataan kelembagaan serta keterwakilan wilayah yang lebih solid,” tegas Ketua Umum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
Masuknya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam jajaran A’wan PBNU mempertegas rekam jejak pengabdiannya yang panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Khofifah yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU sebelumnya mengukir sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua Tanfidziyah PBNU pada periode 2022–2027.
Kapasitas Khofifah sebagai sosok teknokrat berpengalaman di birokrasi pemerintahan dinilai sangat dibutuhkan untuk memberikan pertimbangan taktis bagi kemajuan program keumatan PBNU.
Sementara itu, kehadiran Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, di jajaran A’wan PBNU menandai keberlanjutan kiprah kepemimpinannya di tingkat kepengurusan pusat.
Pada periode kepengurusan PBNU terdahulu, Herman Deru tercatat menduduki posisi sebagai anggota Mustasyar atau Dewan Penasihat PBNU.
Rekam jejak Herman Deru di PBNU sempat mewarnai dinamika politik nasional pada perhelatan Pemilu 2024 ketika PBNU memberlakukan kebijakan penonaktifan sementara bagi pengurus yang terlibat dalam tim pemenangan Pilpres.
Pasca-selesainya tahapan kontestasi politik, status kepengurusan Herman Deru dipulihkan secara resmi hingga kini dipercaya masuk dalam susunan jajaran A’wan PBNU 2026–2031.
Adapun Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menjadi figur baru yang memperkuat jajaran A’wan PBNU dari unsur keterwakilan luar Pulau Jawa.
Berbeda dari Khofifah dan Herman Deru yang pernah duduk di struktur pusat, Agustiar mengawali kiprahnya di PBNU pusat setelah dinilai konsisten mendukung agenda moderasi beragama.
Rekam jejak kepemimpinan Agustiar di Kalimantan Tengah tercatat aktif mengawal dinamika keagamaan, termasuk saat membuka Konferensi Wilayah XIII PWNU Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Masuknya Agustiar memperluas spektrum keterwakilan tokoh daerah di jajaran Syuriyah PBNU, melingkupi keterlibatan figur penting dari Pulau Jawa, Sumatra, hingga Kalimantan.
Dalam struktur tata kelola PBNU, jajaran A’wan berada di bawah naungan Syuriyah yang diisi oleh kalangan ulama, intelektual, cendekiawan, serta profesional berpengalaman.
Kehadiran para gubernur aktif di jajaran A’wan diharapkan mampu menjembatani sinergi strategis antara PBNU dan pemerintah daerah dalam mengawal program pemberdayaan ekonomi warga Nahdliyin.
Penguatan konsolidasi organisasi ini juga diselaraskan dengan program prioritas PBNU dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, layanan kesehatan, serta kemandirian ekonomi umat.
PBNU di bawah kepemimpinan Gus Kikin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kepemimpinan organisasi yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
Susunan baru 210 pengurus PBNU ini siap dilantik secara resmi guna menjalankan amanat program kerja kebangsaan dan keagamaan sepanjang lima tahun ke depan.
Sumber: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov Kalimantan Tengah.
