BIAK, The Wasesa News – Cipayung Biak Numfor Desak DPD KNPI Papua Terbitkan SK Caretaker Baru, Beri Ultimatum Dua Hari menjadi sorotan tajam sekaligus mosi tidak percaya dari aliansi organisasi kepemudaan terhadap mandeknya roda konsolidasi KNPI di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu (30/05/2026). Kelompok Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Kabupaten Biak Numfor yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) secara resmi menyatakan sikap bersama di hadapan awak media massa nasional. Langkah taktis elemen mahasiswa ini diambil sebagai instrumen kontrol sosial yang tegas atas berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan caretaker sebelumnya, yang dinilai gagal mengeksekusi tahapan organisasi secara maksimal sesuai target waktu yang ditentukan.
Pernyataan sikap tertulis yang memuat poin-poin krusial tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua GMKI Cabang Biak Elly F. Mnubepiom, Ketua Umum HMI Cabang Biak Zul Fitri, dan Ketua GMNI Cabang Biak Wilfreno F. Bonsapia. Ketiga pimpinan OKP utama ini mengekspresikan keprihatinan mendalam atas kondisi vakumnya KNPI Biak Numfor pasca-kedaluwarsanya legalitas pengurus karteker. Berdasarkan data dokumen organisasi, SK Caretaker DPD KNPI Kabupaten Biak Numfor Nomor 037/KPTS/SEK/II/2026 yang ditetapkan pada 26 Februari 2026 dilaporkan telah resmi berakhir pada 26 Mei 2026 lalu, sehingga seluruh aktivitas kepengurusan saat ini dianggap ilegal dan kehilangan pijakan hukum yang sah di mata Pemerintah Daerah.
Selama tiga bulan masa bakti berjalan, Kelompok Cipayung menilai belum ada langkah konkret maupun persiapan administrasi yang serius dari tim caretaker untuk menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah (Musda) X. Atas dasar kelalaian manajerial tersebut, aliansi pemuda ini mendesak DPD KNPI Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Benyamin Gurik untuk segera melakukan evaluasi total dan menerbitkan SK Caretaker baru yang lebih kompeten. Cipayung Biak Numfor bahkan memberikan ultimatum keras selama dua hari ke depan agar SK kepengurusan baru segera diterbitkan demi menyelamatkan agenda kaderisasi dan masa depan pemuda dari ketidakpastian arah organisasi.
Tidak tanggung-tanggung, jika tuntutan dalam waktu 48 jam tersebut diabaikan oleh pengurus provinsi, Kelompok Cipayung mengancam akan mengambil langkah lanjutan dengan mendatangkan serta membuka ruang bagi caretaker dari struktur KNPI versi berbeda. Di sisi lain, mereka mengimbau Pemerintah Kabupaten Biak Numfor agar menghentikan segala bentuk fasilitasi maupun dukungan anggaran kepada pengurus caretaker lama yang sudah kedaluwarsa. Imbauan serupa dialamatkan kepada seluruh elemen pemuda di tingkat distrik untuk menahan diri dari aktivitas organisasi yang tidak sah, menjaga kondusivitas wilayah, serta bersatu mendorong percepatan reformasi kepemimpinan KNPI Biak Numfor yang bersih, transparan, berwibawa, dan berdaulat.
Sumber: Pernyataan Sikap Bersama Kelompok OKP Cipayung Biak
