BARITO UTARA, thewasesanews.com — Warga masyarakat dari Desa Hajak dan Desa Sikuli, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mendatangi pabrik kelapa sawit PT Perkasa Sawit Permai untuk menyuarakan protes atas kebijakan penolakan pembelian hasil panen kelapa sawit lokal pada Rabu, 16 September 2026.
Aksi penyampaian keluhan dan permohonan konfirmasi secara langsung tersebut dipicu oleh langkah pihak perusahaan yang secara mendadak menghentikan penerimaan tandan buah segar hasil perkebunan milik masyarakat di dua desa sekitar area operasional pabrik pengolahan tersebut.
Kebijakan pembatasan dan penolakan transaksi jual beli tersebut berdampak langsung pada stabilitas perekonomian ratusan kepala keluarga petani swadaya yang menggantungkan mata pencaharian utama mereka pada sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Dalam pertemuan konfirmasi yang berlangsung di lingkungan pabrik pengolahan, pihak manajemen yang diwakili secara langsung oleh Manajer Pabrik PT Perkasa Sawit Permai mengonfirmasi adanya penghentian pasokan hasil panen dari perkebunan masyarakat lokal tersebut.
Pihak manajemen perusahaan memberikan penjelasan bahwa komoditas tandan buah segar kelapa sawit yang dikirimkan oleh para petani dari Desa Hajak dan Desa Sikuli saat ini dianggap tidak lagi memenuhi kriteria dan standar teknis internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Atas dasar pertimbangan pemenuhan standar mutu dan kualifikasi pabrikasi tersebut, manajemen PT Perkasa Sawit Permai mengambil keputusan resmi untuk tidak menerima maupun membeli pasokan buah kelapa sawit yang berasal dari kebun swadaya warga di kedua desa tersebut.
Pernyataan resmi dari pihak manajemen perusahaan pengolahan tersebut lantas memicu gelombang kekecewaan dan keresahan yang sangat mendalam bagi puluhan perwakilan petani serta tokoh masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan.
Masyarakat menilai keputusan penolakan tersebut dibuat secara sepihak tanpa disertai dengan adanya mekanisme sosialisasi awal, pemberitahuan tertulis, maupun penjelasan rinci mengenai parameter standar mutu baru yang diterapkan oleh manajemen perusahaan.
Warga setempat secara tegas mempertanyakan konsistensi kebijakan manajemen perusahaan yang dinilai berubah secara mendadak, mengingat pada periode-periode sebelumnya hasil panen kelapa sawit dari kebun warga selalu diterima dan dibeli tanpa adanya kendala operasional.
Para petani merasa sangat dirugikan dengan adanya perubahan kebijakan yang dinilai sepihak tersebut, terlebih mengingat komoditas buah sawit yang telah dipanen memiliki masa simpan yang sangat terbatas dan rentan mengalami penurunan mutu drastis apabila tidak segera diolah.
Kondisi ketidakpastian tersebut semakin memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat lantaran pihak pabrik diketahui masih terus menerima dan membeli pasokan tandan buah segar kelapa sawit yang dikirimkan oleh entitas perusahaan lain di luar perkebunan warga.
Masyarakat menyoroti adanya dugaan ketidakadilan serta ketimpangan perlakuan dalam tata niaga kelapa sawit lokal, mengingat keberadaan pabrik pengolahan di daerah idealnya mampu memberikan dampak positif dan menyerap hasil produksi perkebunan masyarakat sekitar.
Guna menyikapi persoalan yang kian meresahkan perekonomian warga tersebut, tokoh masyarakat Desa Hajak, Hendri Won, memberikan penegasan mendasar mengenai keluhan dan tuntutan utama yang diusung oleh seluruh petani dari kedua desa terdampak.
“Kami mempertanyakan mengapa baru sekarang perusahaan menyatakan buah sawit warga tidak masuk kriteria, padahal sebelumnya selalu diterima tanpa masalah. Kami menuntut adanya transparansi kriteria secara tertulis dan sosialisasi yang jelas, serta solusi konkret agar hasil panen warga tetap dapat diserap oleh perusahaan demi kelangsungan hidup petani lokal,” ujar Hendri Won.
Sikap tegas yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat tersebut mencakup tiga poin tuntutan utama yang dipandang sangat krusial oleh para petani kelapa sawit Desa Hajak dan Desa Sikuli kepada jajaran manajemen perusahaan pengolahan.
Tuntutan pertama yang ditegaskan oleh masyarakat adalah mendesak keterbukaan informasi mengenai kriteria serta standar teknis penerimaan tandan buah segar yang ditetapkan oleh PT Perkasa Sawit Permai secara tertulis, transparan, dan dapat diakses oleh publik.
Tuntutan kedua yang disampaikan yakni mendesak dilakukannya proses sosialisasi yang rinci dan menyeluruh kepada seluruh petani plasma maupun petani swadaya di wilayah sekitar sebelum suatu kebijakan pembatasan atau penolakan diberlakukan oleh perusahaan.
Tuntutan ketiga yang tak kalah penting adalah mendorong lahirnya formulasi solusi taktis dan berkeadilan dari manajemen perusahaan agar hasil panen kelapa sawit milik warga tetap dapat diserap sehingga petani tidak mengalami kerugian finansial yang berkepanjangan.
Ketidakpastian dalam penyerapan hasil panen ini diprediksi bakal membawa dampak domino yang sangat serius terhadap stabilitas pendapatan rumah tangga petani serta tingkat perputaran ekonomi di kawasan perdesaan Kabupaten Barito Utara.
Langkah penolakan pasokan dari PT Perkasa Sawit Permai berpotensi menurunkan tingkat pendapatan para petani secara drastis, mengingat fasilitas pabrik milik perusahaan tersebut merupakan satu-satunya sarana pengolahan terdekat yang memiliki aksesibilitas terjangkau bagi warga.
Apabila permasalahan penolakan pasokan buah sawit ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pemecahan masalah yang berkeadilan, maka risiko kerusakan hasil panen di tingkat petani akan semakin tinggi dan bermuara pada ancaman kerugian materiil yang relatif besar.
Pemerintah desa setempat bersama elemen tokoh masyarakat menyatakan akan terus mengawal persoalan ini serta berusaha membuka ruang komunikasi konstruktif dengan jajaran pimpinan perusahaan pengolahan kelapa sawit tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, warga masyarakat dari Desa Hajak dan Desa Sikuli masih terus menunggu iktikad baik serta langkah nyata dari manajemen PT Perkasa Sawit Permai untuk duduk bersama dalam mencari solusi terbaik.
Masyarakat berharap pihak perusahaan dapat segera membuka pintu dialog yang seluas-luasnya demi memulihkan hubungan kemitraan yang harmonis, saling menguntungkan, dan berkeadilan antara perusahaan pengelola investasi dan warga sekitar area operasional.
Catatan Redaksi (Hak Jawab & Hak Koreksi):
Penerbitan berita ini disusun dengan menjunjung tinggi prinsip Kode Etik Jurnalistik, independensi, serta asas keberimbangan (cover both sides). Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak manajemen PT Perkasa Sawit Permai maupun pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi apabila terdapat kekeliruan data, ketidakjelasan informasi, atau tanggapan susulan atas substansi pemberitaan ini. Permintaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat disampaikan secara tertulis melalui Whatsapp Redaksi Wasesa News : 0822-6157-2859
Sumber: Hasil Wawancara Lapangan & Hendri Won (Tokoh Masyarakat)
Pewarta: Dede Pramanaku
