DEPOK, The Wasesa News – Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) mendesak Kejaksaan Agung dan KPK segera turun tangan. Ormas ini minta diusut dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kota Depok dalam pengelolaan dan kepemilikan dapur program Makan Bergizi Gratis MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, menilai proyek yang pakai APBN/APBD itu rawan benturan kepentingan.
“Program negara untuk gizi rakyat jangan jadi ladang bisnis kelompok tertentu. Kalau benar ada anggota DPRD yang punya dapur MBG/SPPG, harus diperiksa transparan tanpa pandang bulu,” tegas Adi, Senin, (8/6/2026)
49 nama anggota DPRD kota Depok lintas partai yang namanya beredar dalam dugaan bermain BGN di dominasi dari fraksi Gerindra.
Adi menekankan daftar itu baru “informasi awal” yang wajib diverifikasi. BaraNusa tidak menuduh. “Kami minta pendalaman fakta. Salah atau tidak, hanya Kejagung dan KPK yang bisa buktikan lewat proses hukum,” ujarnya.
BaraNusa juga menagih transparansi Pemkot Depok. Masyarakat diminta diberi akses data kepemilikan, pengelola, dan aliran dana semua dapur MBG/SPPG agar pengawasan publik jalan. (Tim)
Sumber: Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Pusat
