TERNATE, thewasesanews.com — Kinerja PDAM Kota Ternate Disorot Kritis setelah gelombang krisis air bersih yang melanda pemukiman warga di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, kian memprihatinkan dan memicu kemarahan publik akibat beban tagihan iuran bulanan yang tergolong mahal tidak sebanding dengan pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat pada Senin (21/9/2026).
Masyarakat di kawasan pemukiman padat Ternate Utara tersebut mengaku harus menanggung derita berkepanjangan karena kran-kran air rumah tangga milik BUMD tersebut mampet total dan tidak meneteskan air, terutama pada jam-jam krusial sejak pagi, siang, hingga sore hari.
Padahal di sisi lain, setiap bulannya para pelanggan diwajibkan membayar tarif iuran air yang tergolong mahal tanpa pernah ada diskon, dispensasi, maupun kompensasi atas buruknya distribusi pasokan air yang mereka terima di lapangan.
Ironi pelayanan publik ini dinilai telah melampaui batas toleransi warga karena air bersih merupakan kebutuhan paling fundamental yang menyangkut hajat hidup, sanitasi kesehatan, serta kelangsungan aktivitas domestik keluarga sehari-hari.
Kondisi mampet dan kering kerontangnya aliran air PDAM tersebut memaksa warga Tafure merogoh kocek lebih dalam untuk mengeluarkan biaya ekstra yang sangat besar hanya demi membeli air galon kemasan maupun memesan suplai air dari armada tangki swasta.
Pengeluaran ganda ini makin mencekik perekonomian rumah tangga warga yang seolah dipaksa menanggung beban finansial berlipat demi sekadar mendapatkan beberapa liter air bersih untuk kebutuhan memasak, mencuci, dan mandi.
Ketidakmampuan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dalam menjaga stabilitas pasokan air memicu tuduhan tajam dari publik terkait adanya praktik buruk pengelolaan (mismanagement) dan ketidakprofesionalan di internal jajaran direksi.
Warga menilai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate hanya sigap dan tegas dalam menagih kewajiban pembayaran iuran dari para pelanggan, namun sangat loyo dan terkesan lepas tangan dalam menggaransi hak publik atas ketersediaan suplai air yang teratur.
Sorotan kritis warga ini akhirnya memuncak pada tuntutan tegas agar jajaran direksi dan manajemen PDAM Kota Ternate segera dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah, bahkan didesak untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu memberikan solusi nyata atas krisis yang kian menahun ini.
“Kami setiap bulan wajib bayar iuran tepat waktu dengan tarif yang terbilang mahal, kalau telat sedikit langsung diancam denda atau pemutusan sambungan kran. Tapi giliran hak kami, airnya justru tidak keluar sama sekali dari pagi sampai sore hari. Ini sangat memberatkan dan terkesan tidak adil bagi rakyat kecil. Jika pimpinan PDAM Kota Ternate tidak sanggup lagi mengurus dan menjamin pasokan air bersih untuk warga, lebih baik tahu diri dan segera mengundurkan diri dari jabatannya!” tegas salah seorang warga Kelurahan Tafure dengan nada geram.
Kemarahan warga Tafure yang kian meluas ini menjadi amunisi kecaman publik yang mengarah langsung kepada Pemerintah Kota Ternate selaku pemilik modal utama dan penanggung jawab tertinggi atas kinerja BUMD tersebut.
Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, didesak oleh berbagai elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam, berpangku tangan, atau sekadar memberikan janji-janji manis tanpa aksi nyata di tengah krisis pelayanan publik yang makin menghimpit warga.
Masyarakat menuntut Wali Kota Ternate segera mengambil tindakan diskresi yang tegas dengan mencopot jajaran Direksi PDAM Kota Ternate yang dinilai gagal total dalam mengelola dan merawat infrastruktur pemenuhan kebutuhan air bersih daerah.
Ketidaktegasan Pemkot Ternate dalam merombak total jajaran manajemen air minum daerah tersebut dikhawatirkan bakal makin memperburuk kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah saat ini.
Sejumlah pengamat kebijakan publik di Maluku Utara turut menilai bahwa krisis air di Kecamatan Ternate Utara bukan lagi sekadar masalah teknis berupa kebocoran pipa biasa, melainkan cermin dari bobroknya sistem tata kelola, transparansi, serta profesionalisme jajaran manajerial BUMD.
PDAM yang pada hakikatnya dibentuk untuk menjalankan fungsi pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat justru terkesan berorientasi layaknya entitas komersial murni yang hanya memburu pendapatan iuran tanpa memedulikan kepuasan serta kelayakan layanan bagi para konsumennya.
Ketiadaan peta jalan (roadmap) perbaikan infrastruktur jaring distribusi yang jelas serta lemahnya sistem mitigasi krisis air makin memperlihatkan dangkalnya perencanaan kerja manajerial di internal perusahaan daerah tersebut.
Akibatnya, warga di daerah-daerah pinggiran seperti Kelurahan Tafure terus-menerus menjadi korban dari ketidakbecusan pengelolaan sarana vital yang seharusnya dijamin oleh negara melalui pemerintah daerah.
Hingga berita rilis ini diterbitkan dan disebarluaskan, pihak manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate masih memilih bungkam dan belum memberikan keterangan atau klarifikasi resmi terkait penyebab pasti lumpuhnya pasokan air di wilayah Tafure.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media mengenai langkah penanganan darurat, jadwal distribusi bantuan air tangki gratis, maupun rencana kompensasi atas kerugian materiil warga pelanggan juga belum mendapatkan tanggapan resmi dari pejabat berwenang PDAM.
Masyarakat Kota Ternate kini menanti taji dan ketegasan langkah dari Wali Kota Tauhid Soleman untuk membuktikan komitmen kepemimpinannya dalam membela kepentingan rakyat kecil yang tengah menjerit akibat krisis air.
Jika penanganan darurat serta perombakan struktur manajemen PDAM tidak segera direalisasikan dalam waktu singkat, gelombang protes dari warga Tafure dan Ternate Utara dipastikan bakal bereskalasi lebih besar hingga ke Balai Kota Ternate.
Catatan Redaksi (Hak Jawab & Hak Koreksi):
Penerbitan berita ini disusun dengan menjunjung tinggi prinsip Kode Etik Jurnalistik, independensi, serta transparansi publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak-pihak terkait maupun masyarakat yang berkepentingan memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi apabila terdapat kekeliruan data atau ketidakjelasan informasi atas substansi pemberitaan ini. Permintaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran resmi Redaksi Wasesa News.
