TERNATE, thewasesanews.com — Pelantikan Ikram Malan Sangadji Ketua HKTI Halteng secara resmi dilaksanakan dalam rangkaian pelantikan serentak jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kabupaten dan kota se-Provinsi Maluku Utara yang dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) di Bela Hotel Ternate, Jalan Jati Raya Nomor 500, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, pada Senin (21/9/2026).
Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si., mengemban amanah baru sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode kepengurusan yang diharapkan mampu membawa angin segar serta transformasi fundamental bagi kemajuan sektor pertanian daerah.
Agenda strategis tingkat provinsi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan perwakilan kelompok tani dari berbagai penjuru bumi Moloku Kie Raha.
Perhelatan Musda dan pelantikan pengurus HKTI ini menjadi momentum konsolidasi organisasi yang sangat krusial dalam memetakan serta merumuskan arah kebijakan pengembangan sektor pertanian modern di Maluku Utara.
Dalam sambutan resminya, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe memberikan apresiasi yang tinggi atas terbentuknya kepengurusan DPC HKTI Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Ikram Malan Sangadji.
Sarbin menegaskan bahwa keberadaan wadah organisasi petani di tingkat kabupaten memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi perdesaan dan menopang ketahanan pangan daerah.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh harapan besar agar kepengurusan HKTI Halmahera Tengah yang baru tidak sekadar berhenti pada pembentukan struktur organisasi formal di atas kertas semata.
Lebih dari itu, wadah ini dituntut mampu bergerak nyata di lapangan untuk melahirkan generasi petani modern yang progresif, adaptif terhadap teknologi, serta berdaya saing tinggi.
Fokus pelibatan generasi muda atau kaum milenial di Halmahera Tengah menjadi penekanan utama Wagub Sarbin Sehe dalam merestrukturisasi pola pikir pertanian konvensional menuju pertanian berbasis industri modern.
Mengubah persepsi publik bahwa pertanian adalah pekerjaan tradisional yang kurang menjajikan menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh kepengurusan HKTI yang baru dilantik.
Pasca-pelantikan resmi ini, kepengurusan DPC HKTI Halmahera Tengah didorong untuk segera merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi menyeluruh hingga ke tingkat akar rumput.
Konsolidasi jaringan organisasi tersebut harus melibatkan seluruh kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta para pemangku kepentingan pertanian lokal.
Langkah nyata tersebut dinilai sangat mendesak untuk menyusun peta jalan (roadmap) serta program kerja konkret yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan hidup para petani secara berkelanjutan.
Pola pembinaan petani yang ditawarkan oleh HKTI Halmahera Tengah diarahkan pada pendekatan sistem ekonomi modern yang mengintegrasikan aspek hulu hingga hilir.
Dalam momentum yang sama, Sarbin Sehe juga memaparkan pandangan strategis mengenai urgensi revitalisasi sektor pertanian di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.
Sektor pertanian ditegaskan tidak boleh lagi dipandang sempit sebatas aktivitas rutin bercocok tanam atau bercocok lahan semata di pedesaan.
Sektor vital ini memegang fungsi yang sangat luas dan fundamental sebagai penopang utama kehidupan masyarakat serta pilar penguat struktur ekonomi daerah Maluku Utara.
Berdasarkan data statistik ekonomi terbaru, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku Utara pada periode Agustus tercatat berada pada angka 101,05.
Capaian angka NTP di atas ambang batas 100 tersebut secara matematis menunjukkan kondisi surplus yang menggambarkan tingkat daya beli serta tingkat kesejahteraan petani yang relatif baik.
Kendati indikator makro NTP menunjukkan performa positif, pemerintah daerah menyadari masih terdapat sederet persoalan struktural mendasar yang membayangi sektor pertanian lokal.
Beberapa tantangan berat tersebut di antaranya adalah laju penyusutan lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan serta keterikatan petani pada pola pertanian konvensional yang minim inovasi.
Selain itu, masalah keterbatasan dokumen legalitas kepemilikan tanah pertanian dan sulitnya akses pembiayaan modal kerja dari lembaga perbankan masih menjadi ganjalan utama pengusaha tani.
Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, upaya revitalisasi sektor pertanian tidak dapat dibebankan kepada pemerintah daerah semata melainkan membutuhkan pendekatan holistik.
Revitalisasi pertanian harus dijalankan secara partisipatif dengan menggalang kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat petani, pelaku dunia usaha, serta insan akademisi dari perguruan tinggi.
Kehadiran Ikram Malan Sangadji di pucuk pimpinan HKTI Halmahera Tengah diharapkan menjadi lokomotif penggerak dalam menyinergikan potensi daerah Halteng yang kaya akan sumber daya alam.
Di bawah kepemimpinan sosok birokrat dan akademisi yang berpengalaman tersebut, HKTI Halteng diproyeksikan menjadi ruang konsolidasi yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat tani.
Fokus kerja organisasi ke depan tidak hanya terbatas pada upaya peningkatan produktivitas hasil panen komoditas unggulan daerah.
HKTI Halteng diarahkan untuk memfasilitasi petani dalam mengakses teknologi modern, memperluas jangkauan pembiayaan syariah maupun konvensional, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
Pengembangan rantai pasok pengolahan hasil pertanian (post-harvest processing) dan pembentukan entitas bisnis berbasis koperasi tani juga menjadi prioritas kerja organisasi ke depan.
Melalui Musda HKTI Maluku Utara ini, seluruh DPC di kabupaten/kota disatukan dalam satu kesepakatan bersama untuk meningkatkan daya saing komoditas lokal di pasar nasional maupun internasional.
“HKTI ini sangat penting untuk membangun petani modern, terutama mendorong anak-anak muda di Halmahera Tengah agar terjun ke sektor pertanian. Setelah HKTI terbentuk, saya berharap pengurus segera melakukan konsolidasi kepada seluruh kelompok tani untuk menyusun langkah konkret membangun pertanian modern berbasis ekonomi yang berdaya saing,” ujar Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe menekankan.
Keberhasilan konsolidasi organisasi HKTI di Halmahera Tengah diproyeksikan akan menjadi percontohan (role model) bagi pengembangan tata kelola pertanian berbasis komoditas unggulan di wilayah Halmahera.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama DPC HKTI berkomitmen untuk mengawal setiap program aksi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat tani di pelosok desa.
Langkah transformatif ini diyakini mampu menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.
Sumber: Liputan Lapangan & Panitia Musda HKTI Malut
