Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
"Kegiatan Komsos ini bertujuan utama untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah," ungkap Perwakilan Pen Satgas Pamtas Kewilayahan RI-PNG Yonif 410/ALG dalam keterangan resminya, Sabtu (25/7/2026).
"Stigmatisasi kekuasaan yang menyebut jurnalis dan pengamat sebagai 'londo ireng' adalah bentuk teror psikologis dan intimidasi verbal terstruktur terhadap kebebasan pers. Presiden Prabowo Subianto telah menyelewengkan narasi sejarah untuk membungkam fungsi pengawasan pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kami menuntut Presiden untuk mencabut pernyataan yang tidak bermartabat tersebut secara utuh dan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh insan pers serta masyarakat sipil Indonesia," tegas Pernyataan Resmi Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
"Data SABH milik Kementerian sendiri mencatat Akta Nomor 1082 dan SK AHU-101 telah terbit sah pada Januari 2025 sebelum Akta Nomor 1 dibuat pada Februari 2025. Namun, peristiwa hukum penting tersebut dihilangkan secara utuh dalam Akta Nomor 1 yang dijadikan dasar perubahan kepengurusan Tergugat. Yang sangat memprihatinkan, ketidaksinkronan materiil itu sama sekali tidak dipersoalkan oleh Turut Tergugat II. Turut Tergugat II justru begitu cepat mengambil alih peran hakim dengan menyimpulkan Munas sah dan Penggugat tidak berwenang. Pada satu sisi Kementerian berkali-kali menyatakan hanya menjalankan proses administratif pasif berdasarkan permohonan notaris, namun pada sisi lain Kementerian berani mengambil kesimpulan hukum mengenai sahnya Munas dan kedudukan hukum para pihak. Penilaian tersebut jelas-jelas menabrak hukum acara persidangan karena legal standing adalah kewenangan mutlak Majelis Hakim," tegas Kuasa Hukum ILDI, Imron, S.H., M.H., usai persidangan di PN Bekasi.
"Melalui kerja sama ini, DePA-RI berharap dapat memperluas akses pendidikan profesi advokat yang berkualitas serta melahirkan advokat-advokat yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen tinggi dalam menegakkan hukum, keadilan, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang less in power atau masyarakat yang terpinggirkan," tegas Ketua Umum DePA-RI, Dr. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., Jumat (24/07/2026).
"PGRI merupakan organisasi profesi yang artinya kita perlu terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Kita harus mampu membenahi indikator yang menjadi kelemahan selama ini, terutama meningkatkan potensi guru sehingga tenaga pendidik di Halmahera Tengah mampu bersaing secara sejajar dengan guru-guru dari daerah lain," ujar Ketua PGRI Provinsi Maluku Utara, Ramli Samsudin, S.Pd., M.Pd., Sabtu (25/07/2026).
"Kabinet Merah Putih bukan kabinet bagi-bagi kekuasaan. Ini kabinet kerja. Tugasnya satu: pastikan rakyat makan, sekolah, sehat, dan punya kerja. Logika Pak Prabowo jelas: tidak ada ego sektoral. Kalau pangan butuh energi, menteri pangan dan energi harus duduk bareng. Kalau sekolah butuh gizi, menteri pendidikan dan kesehatan harus kompak. Itu komando Hasil Terbaik Cepat," tegas Penulis Buku Prabowonomics, Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., di Jakarta.
"Acara ini tidak hanya menjadi wadah inovatif untuk menguji kemampuan dan memperkuat kolaborasi otomotif nasional, namun juga berperan strategis dalam mengedukasi masyarakat serta generasi muda untuk menjadi pelopor keselamatan lalu lintas dan mewujudkan budaya berkendara yang aman di Indonesia. Generasi muda diharapkan memperoleh sarana yang tepat untuk menyalurkan hobi dan adrenalin berkendara secara positif, tanpa melalui aksi balap liar di jalan umum yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," tegas Wakapolri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
"Ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif atau alibi 'kurang SDM' dan 'tidak teridentifikasi saat asistensi'. Ini adalah bentuk keteledoran yang disengaja dan sarat indikasi kejahatan anggaran! Bagaimana mungkin uang APBD miliaran rupiah diputarbalikkan pos belanjanya, sementara hotel dan katering yang kenyang makan uang rakyat malah 'dikencingi' pajaknya dan dibiarkan oleh Bappenda?" tegas perwakilan LSM KCBI Cabang Bogor.
"Keberhasilan hilirisasi bukan hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, dan terwujudnya masyarakat yang tangguh (Resilient Community)," tegas Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si., Jumat (24/07/2026).
"Diklat ini bertujuan membekali para anggota Saka Bhayangkara dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidang kebhayangkaraan. Pramuka Saka Bhayangkara harus menjadi pelopor kedisiplinan dan mampu menjadi contoh positif di tengah masyarakat," tegas Kapolresta Tangerang, Kombes Pol. Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Jumat (24/07/2026).
