JAMBI, thewasesanews.com — Implementasi Asta Cita Koperasi Merah Putih Jambi terus dikawal secara intensif melalui penguatan tata kelola kelembagaan, kapasitas aparatur, dan mitigasi risiko hukum guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Komitmen pengawasan berbasis kepastian hukum tersebut ditegaskan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jambi di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi pada Jumat (4/9/2026).
​Forum diskusi strategis tersebut dihadiri oleh kurang lebih 150 mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi se-Kota Jambi. Pertemuan ini menghadirkan jajaran narasumber lintas sektoral, mulai dari pemerintah daerah, Kejaksaan Tinggi Jambi, Dinas Koperasi dan UKM, Kesbangpol, Kodim 0415/Jambi, Asosiasi KDKMP, hingga jajaran organisasi kemahasiswaan.
​Rangkaian pembahasan seminar difokuskan pada pengawalan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi kerakyatan dalam kerangka program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat langsung dari tingkat desa dan kelurahan.
​Ketua DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran fakta di lapangan, pelaksanaan program KDKMP di wilayah Kota Jambi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial. Hambatan tersebut meliputi kendala keterbatasan lahan pembangunan, ketidakpastian status aset, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga tata kelola operasional yang belum terstandarisasi.
​Menurut analisis PERMAHI Jambi, kesiapan para pengurus koperasi saat ini belum merata dalam menjalankan roda bisnis. Masih ditemukan kelemahan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, pembukuan, manajemen operasional, mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta akuntabilitas pengelolaan dana publik.
​Selain itu, pola kerja sama KDKMP dengan mitra eksternal dalam pengisian gerai dan pasokan barang perlu ditata secara cermat. Ketergantungan berlebih pada pihak ketiga dikhawatirkan dapat menggerus independensi serta asas kekeluargaan yang menjadi roh utama gerakan koperasi di daerah.
​Merespons potensi persoalan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERMAHI, Azhar Sidiq S, menegaskan pentingnya peran aktif mahasiswa hukum dalam mengawal ekosistem perkoperasian. Mahasiswa hukum dituntut hadir memberikan pendampingan AD/ART, penyusunan kontrak kerja sama usaha, serta penyuluhan aturan guna mencegah terjadinya sengketa lahan maupun tindak pidana korupsi.
​Dari kacamata pengelola program, Ketua DPW Asosiasi KDKMP Provinsi Jambi, M. Chudori, memaparkan bahwa target pembangunan KDKMP di Provinsi Jambi mencakup 1.548 titik yang tersebar di 1.585 desa dan kelurahan. Berdasarkan data per 20 Agustus 2026, sebanyak 717 titik pembangunan gerai fisik sedang berjalan, sementara 325 gerai telah rampung 100 persen.
​Chudori menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan KDKMP tidak boleh hanya berhenti pada kemegahan bangunan fisik atau kepemilikan badan hukum semata. Koperasi baru bisa dikatakan berhasil apabila mampu menjalankan aktivitas usaha secara aktif, menyerap produk UMKM lokal, memiliki anggota yang berpartisipasi, serta secara riil meningkatkan taraf hidup warga sekitar.
​Kejaksaan Tinggi Jambi yang diwakili Kepala Seksi II Bidang Intelijen, Ridwan Joni, S.H., M.H., menegaskan komitmen penegakan hukum preventif dalam mengawal agenda Asta Cita di Provinsi Jambi. Kejaksaan mengoptimalkan fungsi intelijen yustisial sebagai sistem peringatan dini (early warning system) guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
​Langkah pencegahan Kejati Jambi mencakup pengawalan legalitas lahan KDKMP di 231 desa, pengawasan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawalan pembangunan Sekolah Rakyat, hingga penindakan pungutan liar dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan mendorong tata kelola APBDes yang transparan dan akuntabel.
​”Pembentukan koperasi dan pembangunan fisik gerai tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Tantangan terbesar kita selanjutnya adalah memastikan Koperasi Merah Putih benar-benar mampu beroperasi secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Kejaksaan dan elemen mahasiswa hukum harus menjadi mitra kritis yang melakukan pengawasan ketat sejak dini agar tidak terjadi penyimpangan anggaran publik, demi menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” tegas Kepala Seksi II Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, Ridwan Joni, S.H., M.H., Jumat (4/9/2026).
Dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi, Raden Jufri. Pemerintah Kota Jambi telah memfasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih di 68 kelurahan yang disinergikan secara langsung dengan 11 Program Unggulan Pemkot Jambi guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
​Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Nelliyati Hasibuan, S.E., mengonfirmasi bahwa seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Jambi kini telah memiliki kelembagaan Koperasi Merah Putih. Pemerintah daerah terus menggembleng kapasitas pengurus melalui pelatihan manajemen keuangan dan pemenuhan legalitas usaha.
​Dari aspek kewilayahan, perwakilan Kodim 0415/Jambi, Mayor Widi, menggarisbawahi bahwa jajaran TNI siap mendukung kelancaran program nasional ini. Meskipun di kawasan perkotaan kerap dihadapkan pada keterbatasan lahan, sinergi lintas instansi diyakini mampu melahirkan solusi konkret bagi penyediaan sarana fisik koperasi.
​Sinergi komprehensif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, praktisi koperasi, dan organisasi mahasiswa hukum ini menjadi fondasi penting dalam mengawal agenda Asta Cita. Kehadiran Koperasi Merah Putih yang sehat, transparan, dan berdaya saing diposisikan sebagai jembatan emas menuju terwujudnya kedaulatan ekonomi masyarakat Jambi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sumber: DPC PERMAHI Jambi & Pemkot Jambi
