HALMAHERA TENGAH, The Wasesa News – Langkah strategis pemulihan sosial ekonomi serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terdampak bencana sosial terus diakselerasi secara intensif oleh pemerintah daerah di bumi Fagogoru. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bergerak taktis menerjunkan tim khusus guna melakukan proses identifikasi komprehensif terhadap masyarakat terpencil di kawasan pesisir timur. Berdasarkan hasil pendataan mutakhir di lapangan, petugas berhasil merampungkan proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan dan kelayakan bantuan terhadap sebanyak 592 jiwa yang terdata secara resmi sebagai korban konflik pasca-bencana di wilayah administratif Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Kamis (21/05/2026).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah, Yunus Achmad, S.T.,M.M., menyampaikan secara transparan bahwa data riil hasil verifikasi ratusan jiwa tersebut memegang peranan yang sangat krusial bagi masa depan penanganan sosial pasca-krisis. Seluruh basis data yang telah dihimpun oleh tim enumerator Dinsos Halteng ini nantinya akan segera diformulasikan untuk dijadikan sebagai dasar hukum penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah. Setelah dokumen transkrip data tersebut ditandatangani secara resmi oleh kepala daerah sebagaimana format aturan yang terlampir, jajaran dinas terkait akan langsung mengusulkan dokumen tersebut ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Jakarta guna mendapatkan persetujuan intervensi anggaran operasional penanggulangan bencana.
Yunus Achmad menjelaskan secara terperinci bahwa pengusulan data kependudukan berbasis SK Bupati tersebut ditargetkan agar ratusan warga terdampak di Desa Sibenpopo bisa secepatnya mendapatkan hak jaminan hidup (Jadup) berkala serta pemenuhan fasilitas peralatan dasar untuk hunian sementara (Huntara). Selain pemenuhan kebutuhan fisik kedaruratan, data berbasis kartu keluarga (KK) hasil verval berkala ini juga diproyeksikan akan menjadi syarat administrasi utama dan mutlak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah agar warga lokal bisa mendapatkan berbagai skema program bantuan sosial lanjutan berskala nasional langsung dari pihak Kementerian Sosial. Tanpa adanya validasi data yang bersih dan padan dengan sistem administrasi kependudukan nasional, bantuan logistik pusat dipastikan akan sulit terserap secara optimal.
Demi menjaga keberlangsungan hidup para korban, Yunus Achmad menambahkan bahwa pihaknya bersama jajaran instansi teknis terkait berkomitmen penuh untuk mengusahakan percepatan penanganan administratif ini di tingkat pusat. Langkah taktis penyusunan berkas usulan ini dinilai sangat tepat waktu, mengingat di lokasi bencana saat ini, sebagian rumah milik warga setempat yang rusak akibat konflik perlahan sudah mulai dibangun kembali melalui program rekonstruksi fisik daerah. Sinergitas antara pemulihan administrasi jaminan hidup dari Kementerian Sosial dan pembangunan infrastruktur fisik perumahan dari pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pemulihan psikologis dan ekonomi masyarakat Sibenpopo secara simultan.
Berdasarkan akumulasi data teknis lapangan yang berhasil diperoleh oleh Tim Investigasi Wasesa dari lokasi pembangunan fisik di Kecamatan Patani Barat, progres pengerjaan hunian bagi warga menunjukkan grafik kemajuan yang bervariasi namun tetap berjalan progresif. Tercatat sudah ada sebanyak 6 unit bangunan Rumah Layak Huni yang pengerjaan fisiknya telah memasuki tahapan akhir, yakni berupa penyelesaian pemasangan kap bagian atas bangunan, pemasangan atap pelindung, serta pengerjaan plesteran semen di seluruh bagian dinding rumah. Capaian pengerjaan ini menjadi harapan baru bagi warga agar dapat segera menempati kediaman yang aman.
Selain unit rumah yang hampir rampung, data teknis juga menunjukkan terdapat sebanyak 29 unit rumah warga lainnya yang saat ini pengerjaan strukturnya terus dikebut dan telah mencapai tahapan krusial, berupa pemasangan dinding material batu bata serta pemasangan kusen pintu dan jendela di setiap ruangan. Sementara itu, untuk sisa unit bangunan rumah warga lainnya yang masuk dalam daftar penerima bantuan rekonstruksi, saat ini terpantau baru memulai tahapan awal konstruksi berupa pengerjaan penggalian tanah, pemasangan pondasi dasar batu kali, serta pemasangan tiang bouwplank atau tali meteran batas pondasi luar sebagai acuan utama kekuatan struktur bangunan. Pihak dinas memastikan akan terus mengawal jalannya proyek pemulihan sosial dan fisik ini secara berkala hingga seluruh warga Sibenpopo kembali mendapatkan ruang hidup yang layak.
Sumber: Laporan Teknis Lapangan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah
