DEPOK, thewasesanews.com — Wisata Keberagaman Depok Disorot secara tajam oleh jajaran Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) yang mengecam keras dugaan pemborosan alokasi APBD bernilai puluhan miliar rupiah berkedok agenda plesiran keberagaman di tengah himpitan ekonomi warga Kota Depok pada Rabu (30/9/2026).
Kritik pedas tersebut dilayangkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Rusdi Ali Hanafia, yang menilai kebijakan penganggaran Program Wisata Keberagaman oleh Pemerintah Kota Depok sangat tidak rasional, cacat prioritas, serta berpotensi menjadi ajang bancakan anggaran daerah.
Program yang dibungkus dalam skema Dana RW Tahun Anggaran 2026 tersebut mengalokasikan pagu jumbo sebesar Rp300 juta untuk masing-masing Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Kota Depok.
Dengan total bentangan mencapai 928 RW se-Kota Depok, akumulasi pagu anggaran Dana RW 2026 yang dikucurkan dari kas daerah menembus angka fantastis sebesar Rp278,4 miliar.
Dari total dana raksasa tersebut, Pemkot Depok menetapkan porsi wajib untuk kegiatan ‘Wisata Keberagaman’ dengan alokasi sebesar Rp25 juta per RW.
Hitungan matematis menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tersedot khusus untuk membiayai perjalanan wisata masal tersebut membengkak hingga menembus angka lebih dari Rp23,2 miliar secara keseluruhan.
Penyaluran anggaran publik senilai Rp23,2 miliar hanya untuk membiayai agenda wisata dan seremoni kelompok dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan ekstrem Pemkot Depok terhadap realitas sosial masyarakat.
Rusdi Ali Hanafia menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat dan pemuda sama sekali tidak ditujukan untuk menolak gagasan nilai toleransi maupun keberagaman sosial di Kota Depok.
Namun, penolakan keras ditekankan pada sirnahnya rasa kepedulian (sense of crisis) jajaran pimpinan daerah dalam menetapkan skala prioritas belanja APBD di tengah kondisi daya beli warga yang terpuruk.
Saat ini, ribuan warga Depok sedang berjuang keras menghadapi tekanan ekonomi, tingginya angka pengangguran usia muda, serta melambungnya harga bahan pokok harian.
Dalam situasi yang serba sulit tersebut, Pemkot Depok justru memilih membuang anggaran Rp23,2 miliar hanya untuk menyewa armada bus, memesan katering, dan membiayai perjalanan wisata keberagaman.
KNPI menilai alokasi anggaran jumbo puluhan miliar rupiah tersebut jauh lebih berdampak sistematis jika disuntikkan langsung untuk pemberdayaan ekonomi riil masyarakat bawah.
Anggaran sebesar itu semestinya dapat dialihkan untuk stimulus permodalan UMKM, pelatihan wirausaha pemuda, penyelenggaraan bursa kerja (job fair), perbaikan fasilitas pendidikan, serta jaring pengaman sosial warga rentan.
Selain masalah kejanggalan prioritas belanja, KNPI juga mencium aroma kerawanan tata kelola pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaan proyek perjalanan wisata tersebut.
Pengondisian penyewaan armada bus pariwisata, paket konsumsi, hingga penunjukan vendor penyedia jasa di tingkat kelurahan dinilai sangat rentan dari praktik mark-up harga dan monopoli pihak ketiga.
Atas dasar kerawanan tersebut, DPP KNPI mendesak jajaran lembaga pengawas independen dan aparat penegak hukum untuk tidak berdiam diri menyaksikan penggelontoran dana publik ini.
“Saya meminta Inspektorat, BPK, Kejaksaan, bahkan KPK ikut peka dan segera turun tangan melangsungkan audit total. Ini bukan sekadar menuduh, tetapi jika ditemukan ketidakwajaran harga, pengadaan vendor yang tidak transparan, atau indikasi mark-up anggaran berdalih keberagaman, jangan dibiarkan! Periksa dan tindak tegas seluruh oknum yang terlibat!” tegas Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Rusdi Ali Hanafia.
Rusdi mengingatkan Pemkot Depok agar tidak menjadikan narasi luhur ‘keberagaman’ sebagai topeng untuk melegitimasi pemborosan uang rakyat maupun memuluskan proyek-proyek yang tidak produktif.
Setiap rupiah dalam struktur APBD Kota Depok merupakan uang hasil keringat rakyat yang dihimpun melalui pajak dan retribusi, sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, terukur, dan transparan.
KNPI mendesak Pemkot Depok untuk segera membuka seluruh dokumen rincian teknis, harga satuan (unit price), serta mekanisme penunjukan vendor pengadaan Wisata Keberagaman di 928 RW kepada publik.
Apabila Pemkot Depok menolak bersikap transparan dan tetap memaksakan pelaksanaan program boros ini, elemen pemuda dan masyarakat siap melayangkan aduan resmi atas dugaan ketidakwajaran anggaran ke BPK dan Aparat Penegak Hukum.
Kritik tajam ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi birokrasi Pemkot Depok untuk merevisi arah kebijakan anggaran agar benar-benar berorientasi pada kesejahteraan riil warga Kota Depok.
Narasumber: Rusdi Ali Hanafia (Wakil Ketua Umum DPP KNPI).
