PANGURURAN, thewasesanews.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Pimpinan Cabang Kabupaten Samosir memberikan apresiasi tinggi terhadap terwujudnya Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) serta sinergitas profesional yang sangat solid antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang dipimpin Goldfried H. Harianja, S.P., M.Si., dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dipimpin Rudimantho Limbong, S.Hut., M.M., dalam upaya penanganan krusial sarana air bersih di Kelurahan Siogung Ogung.
Apresiasi tersebut diberikan secara terbuka menyusul tuntasnya proses klarifikasi tata kelola administrasi serta pengujian fungsi lapangan terhadap unit mesin pompa air baku yang telah dinanti-nantikan warga, tepat pada Rabu, 12 Agustus 2026. Sinergi ini tidak hanya menjadi solusi teknis bagi pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi juga diakui sebagai model komunikasi kelembagaan yang ideal bagi jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
​Gerak cepat yang dilakukan oleh jajaran Dinas Perkim dan Dinas PU Samosir ini tidak lepas dari peran aktif LSM KCBI selaku mitra kritis pemerintah yang secara konsisten mengawal aspirasi masyarakat di lapangan. Mewakili warga penerima manfaat, Francis Naibaho menyampaikan rasa syukur serta apresiasi yang sebesar-besarnya atas kesigapan LSM KCBI PC Samosir di bawah kendali Pimpinan Cabang Edis Dayanto Naibaho.
Baginya, keberadaan LSM KCBI menjadi katalisator yang menghubungkan kebuntuan komunikasi antara masyarakat dengan dinas teknis terkait, sehingga persoalan air bersih yang sempat macet akhirnya mendapatkan jalan keluar yang konkret. Masyarakat kini merasa lega karena unit mesin pompa dan tangki penampung reservoir di wilayah mereka telah kembali berfungsi secara optimal untuk melayani kebutuhan harian warga Kelurahan Siogung Ogung.
​Di sisi lain, Pendamping Hukum LSM KCBI PC Samosir, Panal Herbet Limbong, S.H., M.H., CPL., menegaskan bahwa komitmen lembaga dalam mengawal hak-hak dasar masyarakat di Kabupaten Samosir dilakukan dengan landasan hukum serta pendekatan sosial yang terukur. Menurutnya, setiap langkah yang ditempuh—mulai dari proses kajian lapangan, koordinasi lintas dinas, hingga tindakan hukum yang diperlukan—semata-mata dilakukan untuk memastikan bahwa hak publik atas layanan dasar, seperti akses air bersih, dapat terpenuhi dengan sah dan terlindungi oleh regulasi.
LSM KCBI memosisikan diri sebagai jembatan aspirasi yang sekaligus menjalankan fungsi advokasi agar pemerintah daerah tetap responsif dan transparan dalam melayani warganya. Panal Herbet Limbong menambahkan bahwa keberhasilan ini membuktikan bahwa jalur dialog dan koordinasi profesional tetap menjadi metode paling efektif dalam penyelesaian konflik kebijakan maupun teknis di daerah.
​Dalam penjelasannya kepada awak media, Ketua LSM KCBI PC Samosir, Edis Dayanto Naibaho, menguraikan latar belakang penyelesaian sengketa layanan ini agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang jernih terkait administrasi pemerintahan. Sebelum mencapai kesepakatan sinergi, LSM KCBI sempat melayangkan surat somasi kepada Kepala Dinas Perkim Samosir, Goldfried H. Harianja, sebagai respons atas belum beroperasinya sarana air bersih tersebut.
Namun, melalui proses investigasi dokumen dan keterbukaan informasi publik yang dilakukan, ditemukan fakta administrasi bahwa proyek fisik tersebut merupakan bagian dari program Tahun Anggaran (TA) 2025, yang pada saat itu kewenangannya berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sementara itu, tata kelola administrasi di Dinas Perkim sendiri baru berlaku secara mandiri pada Tahun Anggaran 2026.
​Edis menekankan bahwa hal yang paling luar biasa dari kasus ini adalah kematangan sikap dari kedua pimpinan dinas terkait. Baik Goldfried H. Harianja maupun Rudimantho Limbong tidak terjebak dalam ego sektoral atau saling lempar tanggung jawab atas kendala yang terjadi. Keduanya justru menunjukkan sikap kenegarawanan dengan duduk bersama untuk membangun HTCK yang harmonis dan profesional.
Dinas Perkim yang menerima aspirasi awal tidak bersikap defensif, melainkan segera melakukan koordinasi teknis dengan Dinas PU sebagai pihak pelaksana kegiatan TA 2025. Hasilnya, Dinas PU di bawah arahan Rudimantho Limbong bergerak cepat dengan menurunkan tim teknis untuk melakukan pengecekan mendalam, perbaikan komponen mesin, hingga berhasil menyalakan kembali unit pompa air baku serta memastikan aliran air terdistribusi hingga ke tingkat rumah tangga.
​Model kolaborasi ini dinilai LSM KCBI sangat patut menjadi contoh good governance di tingkat daerah. Ketika instansi pemerintah mampu melepaskan batasan administratif yang kaku demi kemaslahatan masyarakat, maka efisiensi kerja akan jauh lebih baik. Sebagai tindak lanjut pascaberfungsinya sarana air bersih tersebut, LSM KCBI PC Samosir menyampaikan saran strategis kepada Plt. Lurah Siogung Ogung, Parhitean Naibaho, S.M.
LSM KCBI mendesak agar setelah proses serah terima aset atau kewenangan pengelolaan dari Dinas PU kepada pihak kelurahan rampung, maka pihak kelurahan diminta tidak mengelola operasionalnya secara birokratis yang kaku, melainkan segera memfasilitasi pembentukan pengurus pengelolaan dan perawatan yang melibatkan masyarakat penerima manfaat secara langsung. Dengan cara ini, rasa memiliki masyarakat akan lebih tinggi dan keberlangsungan fasilitas tersebut akan lebih terjamin dalam jangka panjang.
​Respons yang ditunjukkan oleh Plt. Lurah Siogung Ogung, Parhitean Naibaho, S.M., terhadap saran tersebut juga patut diacungi jempol karena sangat proaktif dan solutif. Pihak kelurahan berkomitmen penuh untuk menjamin transparansi serta partisipasi warga. Parhitean Naibaho memastikan bahwa setelah rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 mendatang, pihak kelurahan akan segera mengundang masyarakat pengguna air bersih guna membentuk kepengurusan pengelolaan dan perawatan pompa air.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa operasional air bersih dikelola secara swakelola oleh masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah kelurahan, sehingga tercipta sistem pengelolaan yang mandiri, transparan, dan berkesinambungan.
​LSM KCBI menyambut hangat komitmen dan kepemimpinan yang responsif dari Plt. Lurah Siogung Ogung tersebut serta menegaskan bahwa lembaga mereka siap ikut serta dalam proses pendampingan pembentukan pengurus. Keberhasilan penyelesaian masalah air bersih di Siogung Ogung ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Samosir untuk senantiasa mengedepankan koordinasi lintas sektor dalam melayani kepentingan rakyat.
Bagi LSM KCBI, air bersih adalah hak asasi yang melekat pada setiap warga negara, dan kehadiran pemerintah untuk memenuhi hak tersebut adalah ukuran paling dasar dari keberhasilan sebuah kepemimpinan di daerah. Ke depan, LSM KCBI akan terus memantau jalannya operasional fasilitas ini untuk memastikan bahwa air bersih benar-benar mengalir dengan stabil ke rumah-rumah warga tanpa kendala berarti. Komitmen pada transparansi dan partisipasi publik sebagaimana ditunjukkan dalam kasus ini adalah wajah baru pemerintahan Samosir yang diharapkan terus terjaga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.
Dengan selesainya persoalan ini, kepercayaan warga terhadap sinergitas birokrasi dan peran advokasi LSM dalam mengawal pembangunan diharapkan semakin menguat, menciptakan suasana kondusif dan harmonis bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Samosir.
Sumber: Siaran Pers LSM KCBI PC Samosir
