TERNATE, thewasesanews.com – Bupati ikram hadiri seminar kdkmp (Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih) tingkat nasional yang dibuka secara resmi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8/2026). Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini menjadi bentuk komitmen nyata dalam menyelaraskan arah kebijakan penguatan infrastruktur ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
​Dalam agenda strategis yang digagas oleh 10 Asosiasi Desa se-Maluku Utara tersebut, Bupati Ikram Malan Sangadji hadir didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mustami Djamal serta Kepala Bagian Umum Indra Ayu Arsyad.
​Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai ruang diskusi publik yang komprehensif untuk mengupas tuntas pelaksanaan program KDKMP. Forum ini juga dirancang untuk menyamakan persepsi dan narasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, unsur swasta, BUMN, akademisi, pendamping desa, hingga elemen masyarakat luas.
​Mendes PDT Yandri Susanto menjelaskan bahwa kementeriannya bersama asosiasi desa sengaja membuka ruang dialog publik secara transparan agar seluruh informasi mengenai KDKMP dapat tersampaikan secara utuh dan tidak terdistorsi kepada para pemangku kepentingan.
​”Kami juga mengundang para kepala desa, perangkat, pendamping desa, akademisi hingga generasi muda agar nantinya ada kesamaan narasi yang akan disampaikan,” ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Ternate, Rabu (5/8/2026).
Yandri menegaskan bahwa forum diskusi semacam ini sangat krusial untuk memastikan KDKMP dapat dikawal secara kolektif. Koperasi tersebut diposisikan sebagai salah satu infrastruktur ekonomi utama milik pemerintah di tingkat akar rumput agar mampu berjalan secara maksimal.
​Terkait penentuan lokasi pembangunan KDKMP, Mendes PDT memaparkan bahwa hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antar-pemangku kepentingan. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa di sejumlah daerah masih ditemukan kendala teknis terkait ketersediaan lahan.
​”Meski begitu, kami yakin warga desa tetap bakal datang karena KDKMP bakal menjadi sentra penyaluran semua bantuan pemerintah ke desa,” kata Yandri menegaskan peran strategis koperasi tersebut.
Pemerintah menargetkan sebanyak 35.000 unit KDKMP dapat beroperasi secara penuh hingga akhir Agustus 2026. Keberadaan jaringan koperasi ini diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi warga desa sekaligus memperkuat dan menertibkan alur distribusi barang-barang bersubsidi agar tepat sasaran.
​Melalui pengoperasian KDKMP, pemerintah optimistis dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas transaksi ekonomi lokal serta mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
​Mengenai tantangan lahan yang masih dihadapi di beberapa daerah, Yandri memastikan kementeriannya akan terus melakukan koordinasi intensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar proses pembangunan fisik maupun kelembagaan KDKMP dapat rampung sesuai target nasional yang telah ditetapkan.
Sumber: Kemendes PDT & Humas Pemkab
