DEPOK
DPRD Kota Depok setujui Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) 2026–2046 dalam sidang paripurna, Kamis (30/4/2026).
Perda ini jadi fondasi industri daerah yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutan Ketua Pansus I RPIK, Binton J. Nadapdap, sebut pengesahan ini tonggak penting karena Depok belum punya regulasi komprehensif arah industri jangka panjang. “RPIK bukan sekadar dokumen, tapi kompas pembangunan industri dua dekade ke depan. Kita ingin kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat,” umbarnya dihadapan forum sidang paripurna.
Lanjut Binton, Strategi Klaster.
RPIK pakai pendekatan berbasis klaster untuk ciptakan ekosistem industri terintegrasi: rantai produksi, SDM, hingga distribusi-pemasaran. Klaster dinilai kuatkan sinergi antar pelaku ekonomi, terutama UMKM, agar tak jalan sendiri tapi tumbuh bersama.
Dia juga akan mendorong perbankan BUMN dan swasta jadi “bapak angkat” klaster usaha di Depok guna perkuat akses pembiayaan dan percepat pertumbuhan sentra usaha.
Masih kata Binton, Potensi Wilayah,
RPIK berbasis pemetaan potensi wilayah. Tiap kawasan Depok akan punya sektor unggulan: makanan-minuman, fesyen, hingga obat tradisional. “Depok tidak boleh hanya kota penyangga. Kita ingin identitas industri yang kuat dan berdaya saing,” ujarnya.
UMKM dan Lingkungan. regulasi arahkan kemudahan izin, pembinaan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Pemerintah diminta jadi fasilitator. Keberhasilan industri diukur dari kesejahteraan warga, lapangan kerja, dan pendapatan.katanya
Binton ingatkan keseimbangan industri dan lingkungan. Industri skala rumah tangga harus tertata agar tak rusak tata ruang. “Industri harus tertib, terorganisir, dan ramah lingkungan,” terang dia.
Raperda RPIK akan dievaluasi Pemprov Jabar sebelum ditetapkan jadi Perda. “Ini investasi jangka panjang. Kita siapkan fondasi agar Depok punya struktur ekonomi kokoh dan berdaya saing,” pungkasnya.
Capaian RPIK ini tergantung niat dan semangat serta mental pemangku kebijakan untuk pembangun masa depan dan di nikmati oleh rakyat.
(Bg)
