WEDA, thewasesanews.com – Bupati halmahera tengah tekankan kedisiplinan asn tekan potongan tpp secara langsung saat memimpin pelaksanaan apel sore bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang dipusatkan di Kota Weda, Senin (10/8/2026). Dalam pengarahannya di hadapan jajaran jajaran birokrasi, pimpinan daerah menggarisbawahi pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga tingkat kehadiran kerja demi menekan lonjakan angka pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
​Langkah penegasan ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tingkat kepatuhan jam kerja aparatur pemerintah daerah. Bupati mengingatkan kembali regulasi dan ketentuan sistem kehadiran yang telah ditandatanganinya, di mana target kepatuhan kehadiran ASN dipatok minimal mencapai angka 70 persen. Evaluasi terhadap realisasi kehadiran pada bulan Juli lalu mencatatkan angka pemotongan TPP yang cukup signifikan, yakni menembus sekitar Rp300 juta akibat masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN.
​Pemerintah Daerah Halmahera Tengah menaruh perhatian serius terhadap kondisi tersebut agar angka pemotongan akibat pelanggaran kehadiran tidak berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Pihaknya mendorong seluruh aparatur sipil negara untuk memperbaiki pola kerja dan meningkatkan komitmen kedisiplinan, sehingga hak finansial pegawai berupa TPP dapat diterima secara utuh tanpa mengalami pengurangan.
​”Saya tidak ingin angka pemotongan ini justru semakin besar ke depannya. Besar harapan saya pada bulan Agustus ini angka tersebut bisa turun menjadi Rp100 juta, bahkan lebih baik lagi jika mencapai Rp50 juta. Kenaikan maupun penurunan angka ini sepenuhnya bergantung pada Bapak dan Ibu sekalian. Jika kehadiran masih sering dilalaikan, maka pemotongan pasti akan semakin meningkat,” ujar Bupati Halmahera Tengah.
Lebih lanjut, Bupati memberikan pemahaman mendalam mengenai sudut pandang tata kelola keuangan negara dan penilaian kinerja organisasi birokrasi. Ia meluruskan pemahaman keliru yang menganggap bahwa besarnya akumulasi pemotongan TPP merupakan suatu bentuk efisiensi atau penghematan anggaran daerah. Menurutnya, meskipun secara matematis pemotongan tersebut mengembalikan dana ke kas daerah, secara substansial hal itu mencerminkan rapor buruk pada kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur.
​”Ada yang beranggapan makin besar potongan berarti makin besar penghematan. Memang secara hitungan uang benar, namun jika dilihat dari sisi penilaian kinerja, hasilnya justru sangat buruk. Angka pemotongan yang tinggi adalah bukti nyata rendahnya kedisiplinan kita,” tandasnya.
Pada bagian akhir arahannya, Bupati menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta staf ASN di lingkungan Pemkab Halmahera Tengah untuk sungguh-sungguh menanamkan serta menerapkan nilai-nilai kedisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama yang wajib didahulukan, sebab kinerja pemerintahan yang berkualitas tinggi akan terbangun secara alami apabila disiplin kerja telah melekat kuat pada diri setiap aparatur.
Sumber: Rilis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Halmahera Tengah
