JAKARTA, Thewasesanews.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia, Dr. Rizal Djibran, Lakukan Dialog Lintas Sektor Menyongsong Pembahasan Revisi Regulasi Ketenagakerjaan
Dalam rangka menyambut pembahasan perubahan regulasi ketenagakerjaan yang direncanakan Pemerintah Indonesia pada bulan Oktober mendatang, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI), Dr. Rizal Djibran, melakukan studi survei dan dialog bersama serikat pekerja di PT Daikin manufacturing Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi lintas sektor antara pekerja industri manufaktur dan industri kreatif guna menghimpun berbagai masukan terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta arah pembaruan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
Menurut Dr. Rizal Djibran, perkembangan ekonomi global, transformasi digital, dan kemajuan teknologi telah mengubah pola hubungan kerja secara signifikan. Saat ini semakin banyak sektor yang menerapkan sistem kerja berbasis proyek, kontrak, digital platform, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengurangi perlindungan terhadap pekerja.
Dari perspektif industri perfilman dan ekonomi kreatif, tantangan yang dihadapi pekerja memiliki karakteristik yang berbeda dibanding sektor manufaktur, namun memiliki persoalan mendasar yang sama, yaitu kepastian kerja, perlindungan sosial, keselamatan kerja, jam kerja yang sehat, serta penghormatan terhadap hak berserikat dan hak untuk memperoleh penghasilan yang layak.
Industri kreatif telah berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan nilai tambah ekonomi. Namun hingga kini, sebagian besar pekerja kreatif masih bekerja dalam sistem berbasis proyek atau freelance yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pekerja pada hubungan kerja konvensional.
Melalui studi survei ini, Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia mendorong agar pembaruan Undang-Undang Ketenagakerjaan mampu menjawab tantangan dunia kerja modern. Regulasi baru diharapkan tidak hanya menciptakan iklim investasi yang sehat dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, tetapi juga menjamin perlindungan yang adil bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor kreatif, digital, dan industri berbasis teknologi.
Dr. Rizal Djibran menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara produktivitas perusahaan, kepastian investasi, dan perlindungan terhadap pekerja. Fleksibilitas hubungan kerja memang diperlukan dalam menghadapi persaingan global, namun fleksibilitas tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak-hak dasar pekerja.
Melalui dialog dengan serikat pekerja di sektor manufaktur, Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis kondisi nyata di lapangan. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi konstruktif bagi pemerintah dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan transformasi ekonomi Indonesia di masa depan.
“Kemajuan ekonomi dan investasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Regulasi yang baik bukan hanya melindungi dunia usaha, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh kepastian, keadilan, dan kesejahteraan dalam menghadapi perubahan zaman.
Sumber: Press Release Studi Survei FSPPI & Serikat Pekerja PT Daikin Manufacturing Indonesia
