Avatar photo

Zulfikar

  • Joined: 3 Juli 2026
  • Articles: 17
Perlindungan pekerja film indonesia harus menjadi agenda nasional guna menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan hak dasar 200 ribu pekerja kreatif. - thewasesanews.com

SIAPA YANG MEMBAYAR HARGA DI BALIK HIBURAN YANG KITA NIKMATI?

​"Indonesia telah merdeka sebagai bangsa. Tetapi bagi lebih dari 200.000 pekerja film, kemerdekaan belum sepenuhnya hadir di tempat kerja. Setiap hari, masyarakat Indonesia menikmati film, serial, iklan, dan berbagai karya audiovisual. Kita tertawa, menangis, terhibur, dan merayakan cerita yang hadir di layar. Tetapi hampir tidak pernah kita bertanya: siapa yang membayar harga di balik hiburan tersebut?" tegas Dr. Rizal Djibran, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI).

ruu perlindungan ketenagakerjaan disorot pekerja perfilman masih rentan. - thewasesanews.com

RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Disorot, Pekerja Perfilman Masih Rentan Tanpa Kepastian Hukum

​"Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Dari sektor mana pun kita berasal, ketika berkumpul di sini, artinya kita memiliki perjuangan yang sama. Sektor perfilman mungkin memiliki dinamika kerja yang unik, tetapi hak-hak dasar manusianya sebagai pekerja tidak boleh dikurangi sedikit pun hanya karena dibungkus atas nama kreativitas atau proyek jangka pendek," tegas Ketua Umum F-SPPI Dr. Rizal Djibran saat menyampaikan orasinya di forum KBPBI.

f sppi calls for new paradigm for film worker protection. - thewasesanews.com

F-SPPI Calls for a New Paradigm for Film Worker Protection: From Protection to Bargaining Power

​“Ultimately, the change being advocated is a change in the position of workers: from being merely recipients of protection to becoming actors capable of voicing their interests and participating in shaping the future of the industry. From workers who are merely protected to workers who have bargaining power. From trade unions that merely respond to problems to trade unions that help shape the future of the industry. And from an industry that merely produces films to an industry that also respects the people behind those films,” stated Dr. Rizal Djibran, General Chairperson of F-SPPI.

f-sppi dorong paradigma baru perlindungan pekerja. - thewasesanews.com

F-SPPI Dorong Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Perfilman Indonesia: Dari Sekadar Dilindungi Menjadi Memiliki Daya Tawar

​"Pada akhirnya, perubahan yang ingin didorong adalah perubahan posisi pekerja: dari sekadar pihak yang menerima perlindungan menjadi pihak yang mampu menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan masa depan industri. Dari pekerja yang hanya dilindungi menjadi pekerja yang memiliki daya tawar. Dari serikat pekerja yang hanya bereaksi menjadi serikat pekerja yang ikut membentuk masa depan industri. Dan dari industri yang hanya menghasilkan karya menjadi industri yang juga menghargai manusia di balik karya. Perubahan tersebut membutuhkan persatuan, solidaritas, dan sinergi seluruh elemen gerakan pekerja," tegas Ketua Umum F-SPPI Dr. Rizal Djibran.

senior labour activists join f sppi film union. - thewasesanews.com

Senior Labour Activists Strengthen the Foundations of the Indonesian Federation of Film Workers’ Unions at the International Level

​“The involvement of these senior academics and labour activists is highly significant for us. They bring not only academic expertise, but also decades of experience dedicated to educating workers, conducting research, building capacity, and advancing labour issues at the regional level. That accumulated experience and knowledge is an important resource for strengthening the foundations of the Indonesian Federation of Film Workers’ Unions,” said Dr. Rizal Djibran, General Chairperson of F-SPPI.

kpbi usulkan ruu ketenagakerjaan pekerja perfilman. - thewasesanews.com

Akhiri Era Eksploitasi Tanpa Payung Hukum, KPBI dan F-SPPI Desak DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan Khusus Pekerja Perfilman

​"Selama berdekade-dekade, pekerja film dan industri kreatif kita dijadikan 'sapi perah' pertumbuhan ekonomi tanpa pernah diberikan benteng perlindungan hukum yang jelas oleh negara. Pengajuan Draf RUU Ketenagakerjaan ini bukan sekadar formalitas masukan publik, melainkan desakan keras agar negara menegakkan Pasal 28D UUD 1945. Pekerja film adalah tenaga kerja profesional yang berhak atas jam kerja manusiawi, keselamatan kerja, upah layak, dan jaminan sosial, bukan buruh harian lepas yang bisa dieksploitasi 20 jam sehari tanpa kepastian," tegas Presiden KSPSI sekaligus Ketua KPBI, Andi Gani Nena Wea, di DPR RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak Industri Perfilman Desak Standar Nasional. - thewasesanews.com

Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak di Industri Perfilman Masih Lemah, F-SPPI Desak Standar Nasional dan Reformasi Total Sistem Produksi

​"Sudah terlalu lama kekerasan dan pelecehan seksual di lokasi syuting dipandang sebagai persoalan yang bisa diselesaikan secara internal atau bahkan didiamkan demi menjaga nama baik produksi. Cara pandang seperti itu harus dihentikan. Tidak ada satu pun karya film yang sebanding dengan trauma yang harus ditanggung pekerja perempuan maupun anak," tegas Ketua Departemen Bidang Pekerja Perempuan F-SPPI, Rosita Simatupang, S.Sos., di Jakarta, Minggu (2/8/2026).

Draft Perlindungan Pekerja Film Masuk RUU Ketenagakerjaan. - thewasesanews.com

Draft Perlindungan Pekerja Perfilman Masuk dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Baru, Momentum Bersejarah bagi Industri Perfilman Indonesia

​"Masuknya draf perlindungan dan pengakuan status pekerja perfilman ke dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru ini merupakan awal dari babak baru perjuangan kita bersama. Langkah ini menjadi penegasan bahwa di balik setiap karya film nasional yang megah, terdapat manusia yang bekerja, berkarya, dan berhak mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan yang layak. Perjuangan FSPPI belum selesai, kami akan mengawal proses ini hingga benar-benar sah menjadi norma hukum yang adil," tegas Ketua Umum FSPPI, Dr. Rizal Djibran, di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

F-SPPI Tegaskan 16 Kekosongan Hukum Perfilman. - thewasesanews.com

F-SPPI Tegaskan 16 Kekosongan Hukum Perfilman, Siapkan Deklarasi dan Afiliasi KSPSI Demi Lindungi Pekerja

​"Deklarasi F-SPPI bukan sekadar pembentukan wadah organisasi biasa, melainkan awal dari gerakan kolektif pekerja perfilman Indonesia untuk mengakhiri praktik ketidakadilan kerja yang telah berlangsung bertahun-tahun di tengah lemahnya aturan. Celah hukum yang ada selama ini tidak boleh lagi dijadikan alasan oleh pihak mana pun untuk menghindari tanggung jawab sosial. Efisiensi biaya produksi sama sekali tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengorbankan hak-hak dasar dan memeras martabat kemanusiaan para pekerja di balik layar," tegas Pimpinan Rapat Konsolidasi F-SPPI, Dr. Rizal Djibran, di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Trending now

Ketua LBH Harimau Raya Dimas Wahyu bersama Saiful, S.H dan Nurmain. - thewasesanews.com
Momentum Idul Fitri 1447H, Ketua LBH Harimau Raya Dimas Wahyu: Waktu Tepat Berbagi dengan Sesama
Pangdam I/BB Tutup TMMD Simalungun TA 2026.
Pangdam I/BB Tutup TMMD Simalungun TA 2026, Mayjen TNI Hendy Antariksa: TNI Manunggal Bersama Rakyat
Pernyataan sikap resmi LBH Harimau Raya mendesak Polsek Sukmajaya segera tangkap pelaku penganiayaan terhadap penyandang disabilitas di Depok - thewasesanews.com
​10 Desakan LBH Harimau Raya: Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Penyandang Disabilitas di Sukmajaya
gedung polres jakarta timur
Skandal SMA Budhi Warman II: Keluarga Korban Desak Pencabutan Izin Mengajar Permanen Oknum Guru
error: Content is protected !!