BANGKOK, thewasesanews.com — Sinergi Kemnaker Dan Ilo Hadapi Perubahan Dunia Kerja secara resmi ditegaskan kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam forum internasional Senior Labour Officials Meeting (SLOM) yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada Selasa (25/8/2026). Komitmen strategis tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat membacakan Country Statement Republik Indonesia dalam sesi khusus Open Session with ILO. Langkah diplomasi ini menjadi penanda krusial bagi kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam mengonsolidasikan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, responsif, serta inklusif di tengah laju transformasi ekonomi global yang kian dinamis dan dipenuhi berbagai tantangan disrupsi teknologi.
​Penyelenggaraan agenda persidangan pejabat tinggi ketenagakerjaan tingkat ASEAN tersebut menggarisbawahi urgensi penataan ulang lanskap pasar kerja regional yang saat ini sedang mengalami pergeseran fundamental secara masif. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, memaparkan bahwa fenomena perubahan dunia kerja berjalan sangat cepat akibat akselerasi teknologi digital yang agresif, integrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence), perubahan struktur demografi angkatan kerja, hingga dinamika ketidakpastian ekonomi global. Kondisi-kondisi eksternal ini berimplikasi secara langsung terhadap kualifikasi pekerjaan, kebutuhan keterampilan baru di industri, serta potensi kerentanan baru bagi para pekerja, sehingga menuntut hadirnya kerangka kebijakan publik yang lincah (agile) yang disokong oleh kolaborasi erat antarinstitusi nasional maupun antarnegara di tingkat regional dan global.
​Dalam peryataan resminya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, Indah Anggoro Putri menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada organisasi buruh sedunia, International Labour Organization (ILO), atas kemitraan dan dukungan teknis yang berkelanjutan dalam memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional. Indonesia memandang ILO sebagai mitra strategis yang memiliki peran sentral dalam mendampingi negara-negara berkembang untuk merumuskan standar kerja layak (decent work), memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menghadirkan perlindungan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja. Kemitraan yang terjalin erat ini telah membuktikan bahwa tantangan kompleks di era peradaban industri baru tidak dapat diselesaikan secara terisolasi, melainkan membutuhkan pendekatan multilateral yang solid dan berorientasi pada tindakan nyata.
​Guna memberikan gambaran konkrit mengenai rekam jejak kolaborasi yang telah terbangun, Indonesia menguraikan bahwa hubungan harmonis antara Kemnaker dan ILO telah diwujudkan secara konsisten melalui pelaksanaan berbagai program penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sepanjang periode tahun 2022 hingga 2026, sinergi kedua belah pihak secara nyata difokuskan pada peningkatan kualitas para petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Salah satu implementasi program unggulan yang berhasil direalisasikan mencakup pelatihan Public Employment Services (PES) yang dirancang untuk modernisasi pusat pelayanan keanekaragaman informasi pasar kerja, serta program Start and Improve Your Business (SIYB) yang ditujukan untuk mencetak wirausaha baru yang tangguh. Selain itu, ILO juga secara aktif memberikan asistensi teknis terhadap berbagai agenda strategis ketenagakerjaan Indonesia dalam memimpin dinamika kebijakan di tingkat kawasan ASEAN.
​Memasuki era future of work atau masa depan dunia kerja yang serba tak menentu, Indonesia secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memperluas cakupan dan kedalaman kerja sama dengan ILO melalui skema pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) serta dialog kebijakan yang lebih intensif. Indonesia meyakini bahwa perubahan pola kerja seperti menjamurnya ekonomi platform (gig economy), fleksibilitas tempat kerja, serta transisi menuju pekerjaan hijau (green jobs) harus diantisipasi dengan regulasi yang seimbang. Kebijakan ketenagakerjaan masa depan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian efisiensi produksi pasar, melainkan wajib memprioritaskan perlindungan hak-hak dasar pekerja, pemenuhan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta penyediaan jaminan sosial yang adil bagi seluruh angkatan kerja.
​Salah satu poin prioritas paling fundamental yang disuarakan secara tegas oleh delegasi Indonesia dalam forum SLOM di Bangkok adalah komitmen terhadap penguatan pelindungan pekerja di sektor maritim dan perikanan. Indonesia secara khusus menyoroti optimalisasi implementasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention) yang telah diratifikasi secara resmi oleh Pemerintah Indonesia. Implementasi konvensi internasional ini dipandang sebagai instrumen hukum yang sangat krusial untuk melindungi para awak kapal perikanan (AKP) dari berbagai bentuk eksploitasi, perbudakan modern, serta kondisi kerja yang membahayakan keselamatan jiwa saat beroperasi di lautan lepas.
​Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker menegaskan bahwa implementasi nyata Konvensi ILO No. 188 di lapangan harus diwujudkan secara komprehensif melalui pembenahan tata kelola penempatan, pengetatan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di atas kapal, serta penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan maritim. Lebih dari itu, kepastian pemenuhan hak-hak dasar awak kapal perikanan, seperti standar pengupahan yang layak, jam kerja dan waktu istirahat yang manusiawai, akses terhadap jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian, serta mekanisme pemulangan (repatriasi) yang aman, harus menjadi prioritas utama yang dikawal bersama oleh pemerintah, pengusaha pemilik kapal, dan lembaga internasional.
​”Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional. Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work. Penguatan pelindungan di sektor perikanan melalui Konvensi ILO No. 188 perlu mencakup tata kelola, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak dasar, serta jaminan sosial bagi awak kapal perikanan. Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan,” tegas Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat membacakan Country Statement di Bangkok, Selasa (25/8/2026).
Pada tataran regional, Indonesia turut mendorong penguatan kerangka kerja sama antara ASEAN dan ILO agar dikemas dalam bentuk program-program yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi serta sangat responsif terhadap kebutuhan riil masing-masing negara anggota. Keragaman tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar kerja di kawasan Asia Tenggara menuntut racikan program kerja sama yang tidak bersifat seragam (one-size-fits-all), melainkan berorientasi pada pencapaian hasil konkrit (outcome-based) yang dapat diukur secara jelas. Program kerja sama regional harus mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh tiap negara, seperti masalah pengangguran muda, pembenahan sistem vokasi, perlindungan pekerja migran, hingga penguatan jaminan sosial nasional.
​Komitmen yang disampaikan dalam forum SLOM Bangkok ini sejalan dengan arah kebijakan strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Pemanfaatan puncak bonus demografi nasional hanya akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional apabila angkatan kerja Indonesia dibekali dengan keterampilan bernilai tambah tinggi, perlindungan hukum yang kuat, serta terhubung dengan ekosistem pasar kerja internasional yang sehat. Sinergi berkelanjutan dengan ILO dipastikan menjadi salah satu pilar utama bagi Kemnaker untuk mencetak tenaga kerja yang tidak hanya berdaya saing di pasar domestik, tetapi juga Mampu bersaing di tingkat global.
​Di samping itu, penegakan standar kerja layak di sektor-sektor berisiko tinggi seperti perikanan juga dipandang sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kedaulatan dan reputasi ketenagakerjaan Indonesia di mata dunia. Dengan mengedepankan pengawasan ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel, Indonesia bertekad membuktikan bahwa produk-produk hasil laut dan industri nasional dihasilkan melalui proses produksi yang etis, bebas dari praktik kerja paksa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan para pekerjanya.
​Rangkaian pertemuan SLOM di Bangkok yang melibatkan perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha, serta organisasi pekerja se-ASEAN ini diharapkan mampu melahirkan terobosan-terobosan kebijakan yang progresif. Indonesia menegaskan optimismenya bahwa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat terwujudnya integrasi pasar kerja ASEAN yang solid. Kemnaker berkomitmen untuk terus berada di garis terdepan dalam mengawal seluruh kesepakatan internasional tersebut agar dapat ditransformasikan menjadi program aksi nyata yang membawa manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan seluruh pekerja Indonesia.
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI
