Logo The Wasesa News

Ariiland

UU Ketenagakerjaan Baru. - thewasedanews.com

Sejarah Baru Pekerja Seni, UU Ketenagakerjaan Baru Resmi Akomodasi Perlindungan Insan Perfilman dan Ekonomi Kreatif

​“Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah dan momentum yang luar biasa bagi seluruh pekerja seni Indonesia. Undang-undang ketenagakerjaan yang baru telah resmi disahkan dalam rapat paripurna. Ini merupakan sejarah untuk pertama kalinya dalam Republik ini, di mana perlindungan terutama bagi para seniman, pekerja perfilman, dan pelaku ekonomi kreatif secara resmi masuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional. Namun perjuangan kita belum selesai, kita wajib mengawal aturan turunannya hingga ke Peraturan Pemerintah pusat maupun daerah agar asas perlindungan ini benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan,” tegas Ketua Umum FSPPI, Dr. Rizal Djibran, S.Sos., M.M., CFA.

Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027. - thewasesanews.com

Pemerintah Resmi Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2027

“Pengusaha hanya dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur nasional untuk jenis pekerjaan yang sifatnya harus berjalan terus-menerus. Dalam kondisi tertentu, perusahaan tetap dapat beroperasi pada hari libur nasional berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja, dan pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada hari libur nasional wajib membayar upah kerja lembur,” tegas Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

dpp dan dpw awdi dki jakarta gelar rakor pelantikan. - thewasesanews.com

DPP dan DPW AWDI DKI Jakarta Gelar Rakor Pemantapan Pelantikan Pengurus Periode Oktober 2026

​"Kami menginstruksikan kepada saudara Arifin Soekarno beserta seluruh jajaran pengurus dan panitia pelaksana agar bekerja secara profesional, taat azas, serta selalu mengacu pada aturan, mekanisme, dan prosedur AD/ART organisasi dalam mematangkan pelantikan DPW AWDI DKI Jakarta di Pendopo Kantor Gubernur DKI Jakarta pada Oktober mendatang. AWDI hasil Kongres Gedung Juang 45 terus melakukan penguatan jaringan organisasi di seluruh kabupaten dan kota, sehingga marwah, independensi, dan netralitas insan pers harus senantiasa dijaga tanpa ada intervensi maupun kepentingan politik praktis dari unsur pribadi atau kepartaian. Hasil Muswil Ecopark Ancol yang telah melalui mekanisme organisasi harus dihormati bersama, dan kepengurusan terpilih wajib menjaga kekompakan, merangkul seluruh elemen Muspida, insan pers, tokoh masyarakat, aktivis, hingga praktisi hukum demi membangun kemitraan yang proporsional serta memajukan kehidupan pers yang profesional," tegas Ketua Umum DPP AWDI, Budi Wahyudin Syamsu, didampingi Ketua DPW AWDI DKI Jakarta Terpilih Arifin Soekarno, Minggu (30/8/2026).

menaker tegaskan kerangka ketenagakerjaan asean. - thewasesanews.com

Menaker Tegaskan Kerangka Ketenagakerjaan ASEAN Harus Berdampak bagi Pekerja dan Dunia Usaha

​"ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang kuat untuk masa depan dunia kerja. Prioritas kita saat ini adalah mengubah kerangka kerja tersebut menjadi hasil yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan perusahaan. Program-program yang dijalankan Indonesia, mulai dari link and match melalui penguatan pelatihan vokasi dan MagangHub, memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja yang lebih baik. Indonesia percaya bahwa pekerjaan membawa martabat, dan martabat itu milik semua orang, sehingga inklusi dan teknologi harus menjadi bagian utama dalam merancang kebijakan serta layanan pasar kerja masa depan," tegas Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dalam forum ALMM ke-29 di Bangkok, Rabu (26/8/2026).

sinergi kemnaker dan ilo hadapi perubahan dunia kerja. - thewasesanews.com

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja pada Forum SLOM di Bangkok

​"Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional. Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work. Penguatan pelindungan di sektor perikanan melalui Konvensi ILO No. 188 perlu mencakup tata kelola, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak dasar, serta jaminan sosial bagi awak kapal perikanan. Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan," tegas Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat membacakan Country Statement di Bangkok, Selasa (25/8/2026).

error: Content is protected !!