TELUK BINTUNI, The Wasesa News – Sebanyak 37 orang warga Papua yang sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata secara resmi menyatakan sikap untuk keluar dari jalur konfrontasi dan memilih komitmen fundamental agar seluruh anggota OPM Sorong Raya kembali ke NKRI secara utuh. Prosesi penyerahan diri yang berlangsung khidmat sekaligus penuh haru ini dipusatkan di Pos Mayerga Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 410/Alugoro, Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Langkah rekonsiliasi skala besar ini berhasil diwujudkan berkat strategi pembinaan teritorial yang konsisten, persuasif, dan humanis yang dijalankan secara sinergis oleh jajaran Satgas Pamtas Yonif 410/Alugoro bersama Satgas Intelijen Kodam XVIII/Kasuari dalam kurun waktu setengah tahun terakhir.
​Kelompok yang memutuskan kembali ke pangkuan ibu pertiwi ini memiliki bobot politik dan militer yang cukup signifikan di dalam struktur gerakan separatis setempat, lantaran melibatkan dua figur pimpinan teras di tingkat lapangan. Berdasarkan data autentikasi satuan, mereka yang menyerahkan diri terdiri atas Komandan Batalion Ovir Kodap IV Sorong Raya serta Komandan Batalion Sair Kodap IV Sorong Raya, dengan didampingi oleh 35 orang anggota pasukan beserta seluruh anggota keluarga mereka (25/6/2026). Keputusan kolektif untuk meninggalkan basis pertahanan di dalam hutan belantara ini menandai babak baru dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di wilayah kepala burung Papua melalui jalur non-kinetik.
​Rangkaian upacara penerimaan resmi ikrar kebangsaan tersebut mencapai puncaknya di Lapangan Makodam XVIII/Kasuari dengan dipimpin langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letjen TNI Lucky Avianto. Agenda kenegaraan ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, termasuk Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Komandan Satgas Yonif 410/Alugoro, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan keseriusan negara dalam menyambut kembali warganya dengan jaminan perlindungan hak-hak sipil secara penuh.
​Sebagai bentuk penegasan atas pembatalan afiliasi politik terhadap gerakan separatis, para mantan kombatan tersebut secara sukarela menyerahkan Bendera Bintang Kejora yang selama ini menjadi simbol perlawanan mereka terhadap kedaulatan negara. Tidak hanya simbol politik, mereka juga menyerahkan sejumlah senjata api operasional yang biasa digunakan dalam aksi gerilya kepada otoritas militer sebagai bukti nyata penghentian total segala bentuk permusuhan bersenjata. Langkah pelucutan senjata secara mandiri ini merefleksikan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari para anggota kelompok terhadap jaminan keamanan yang diberikan oleh aparat TNI di lapangan.
​Keberhasilan operasi teritorial ini membuktikan secara empiris bahwa pendekatan dialogis yang menyentuh akar rumput jauh lebih efektif dalam meredam konflik berkepanjangan dibanding operasi penindakan keras. Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui jalinan komunikasi intensif yang penuh dengan dinamika psikologis. Para prajurit di lapangan dituntut untuk mengedepankan kesabaran ekstra dalam meyakinkan para kombatan agar tidak ragu melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan dan propaganda keliru.
​”Proses kembalinya saudara saudara kita beserta keluarga sebanyak 37 orang berlangsung cukup panjang (sekitar 6 bulan) yang dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis serta penuh kesabaran. inisiasi timbul dari saudara saudara kita yang dilatarbelakangi kesadaran diri tentang masa depan keluarga yang lebih baik.”
Panglima bintang tiga tersebut juga membeberkan bahwa elemen penting dari keberhasilan penjajakan ini adalah kemampuan Satgas Yonif 410/Alugoro dalam memetakan kebutuhan dasar kemanusiaan para anggota kelompok yang mulai didera kelelahan fisik dan ketidakpastian masa depan di dalam hutan. Ketika jalur komunikasi logistik dan sosial mulai terbuka secara sehat, para komandan batalion OPM tersebut menyadari bahwa jaminan kesejahteraan, pendidikan anak, dan layanan kesehatan dari pemerintah adalah hak yang seharusnya dinikmati oleh keluarga mereka.
​”Sesuai hasil komunikasi antara Satgas Yonif 410/Alugoro dengan anggota Kodap IV/Sorong Raya, telah diperoleh kesepakatan untuk menerima dan menjemput anggota Kodap IV/Sorong Raya beserta keluarganya yang berjumlah 37 orang di Pos Mayerga Satgas Yonif 410/Alugoro, Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Letjen TNI Lucky Avianto saat merinci kronologi penjemputan taktis di area perbatasan terpencil.
Pasca-pengucapan ikrar setia, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kodam XVIII/Kasuari berkomitmen untuk segera meluncurkan program reintegrasi sosial jangka panjang yang komprehensif bagi ke-37 warga tersebut. Fase awal pemulihan akan difokuskan pada pemenuhan administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh tim medis militer, serta penyediaan fasilitas hunian sementara yang layak bagi seluruh anggota keluarga. Langkah ini penting dilakukan agar proses adaptasi kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat komunal dapat berjalan tanpa hambatan sosial maupun psikologis.
​Selain itu, sektor pendidikan bagi anak-anak eks anggota kelompok bersenjata tersebut menjadi prioritas utama yang langsung diintervensi oleh Dinas Pendidikan setempat agar mereka dapat segera masuk ke sekolah-sekolah formal. Negara memandang bahwa memutus rantai konflik di tanah Papua harus dimulai dengan memberikan akses pengetahuan yang benar dan merata kepada generasi muda. Melalui pembinaan mental ideologi dan pelatihan keterampilan kerja yang produktif, para mantan kombatan ini diharapkan dapat segera mandiri dan berkontribusi aktif dalam memajukan roda perekonomian di kampung halaman mereka sendiri.
Kembalinya faksi militer Kodap IV Sorong Raya ke dalam pangkuan republik diharapkan mampu memberikan efek domino yang positif bagi sisa-sisa kelompok bersenjata lainnya yang masih bertahan di wilayah hutan Papua untuk mengambil keputusan serupa. Otoritas keamanan menegaskan bahwa pintu rekonsiliasi dan dialog selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin meletakkan senjata demi membangun masa depan Papua yang damai. Dengan semakin kondusifnya stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya, seluruh program percepatan pembangunan infrastruktur nasional serta penguatan ekonomi kerakyatan dapat diakselerasi tanpa perlu dihantui oleh kecemasan gangguan keamanan.
Sumber: Pen Satgas Pamtas Kewilayahan RI-PNG Yonif 410 Alugoro
