DEPOK,
Ketua DPRD Kota Depok, Kemacetan, Sampah, Banjir dan UHC Jadi tantangan, BTT harus untuk bencana, katanya Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna usai paripurna Masa Sidang ke Dua, Tahun Sidang 2026, Dalam Rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pltafom Anggaran Sementara (PPAS), Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok tahun Anggaran 2027, Senin (24/8/2026)
Ade menegaskan pemerintah harus segera membenahi 4 persoalan utama warga, kemacetan, sampah, banjir, dan Universal Health Coverage (UHC). Ia juga mengingatkan agar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan tepat sasaran untuk kebencanaan, bukan untuk menambal proyek yang luput dari perencanaan.
Hal itu disampaikan Ade saat menyoroti arah kebijakan pembangunan Kota Depok, Minggu (24/8/2026).
LBTT Hanya untuk Kejadian Mendesak
Ade menekankan, BTT harus dicairkan cepat saat masyarakat menghadapi situasi darurat.
“Kalau ada yang butuh penting dan mendesak, untuk itulah BTT disiapkan. Jadi jangan ditunda-tunda: rumah roboh, rumah kebakaran, longsor. Bukan untuk kegiatan yang luput diagendakan atau tidak dianggarkan dulu lalu tiba-tiba pakai BTT, padahal tidak urgent sekali,” sebutnya.
Fokus penggunaan BTT, bencana tanah longsor, rumah roboh, kebakaran, dan kejadian darurat lainnya.
Larangan, tidak boleh dipakai untuk proyek fisik biasa seperti perbaikan jalan rusak yang sebelumnya tidak dianggarkan.
Dorong Transportasi Publik Murah dan Infrastruktur
Selain kebencanaan, Ade menyoroti beban ekonomi warga Depok akibat tingginya biaya transportasi yang rata-rata mencapai Rp1,8 juta per bulan.
Solusi jangka panjang menurutnya adalah pembangunan transportasi publik yang murah dan menjangkau seluruh kawasan.
Untuk jangka pendek, fokus anggaran tahun depan masih pada infrastruktur seperti pelebaran jalan dan penataan simpang guna mengurai kemacetan.
Upaya ini akan ditopang skema pinjaman daerah sekitar Rp400 miliar dan proyeksi SiLPA Rp300 miliar dari efisiensi anggaran.
Pembangunan harus menjangkau semua lapisan
menutup penyampaiannya, Ade mengingatkan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan semua warga, termasuk kelompok bawah yang tidak bersuara di media sosial.
“Pembangunan harus untuk semua, tidak boleh ada yang tertinggal. Masyarakat menengah mungkin berisik di medsos saat macet, tapi ada warga yang bahkan tidak punya HP dan tidak bisa berisik. Ketika mereka sakit dan BPJS-nya terkendala, mereka mempertaruhkan nyawa. Kita berdosa kalau kebijakan pembangunan kita tidak menjangkau seluruh masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Kota Depok berharap Pemkot segera mengeksekusi program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga, agar Depok menjadi kota yang lebih layak huni dan berkeadilan. (Yuni)
