JAKARTA, The Wasesa News – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerima Sertifikat SNI ISO 37001:2025 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal. Penghargaan sertifikasi internasional ini diserahkan langsung di Jakarta pada Rabu (24/06/2026), yang menandai komitmen kementerian dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berintegritas tinggi.
​Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pencapaian sertifikasi anti-penyuapan ini merupakan momentum krusial bagi seluruh jajaran organisasi untuk terus memperkokoh nilai-nilai integritas. Upaya penguatan sistem pengawasan ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi besar budaya kerja di lingkungan Kemnaker agar terus berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.
​”Kita ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak cukup hanya menjadi nilai di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yassierli dalam arahannya saat acara penyerahan sertifikat tersebut.
Sebagai langkah konkret pasca-sertifikasi, Kemnaker kini resmi mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Sistem Kendali Kecurangan yang dikenal sebagai SIKENCUR. Langkah penggabungan dua sistem pengawasan ini sengaja dirancang guna meminimalkan celah penyimpangan sekaligus menutup potensi tindakan fraud dalam setiap pelaksanaan tugas birokrasi.
​Yassierli menegaskan bahwa kedua instrumen pengendalian tersebut diimplementasikan secara menyeluruh tanpa pengecualian di setiap lini kerja kementerian. Pengawasan ketat ini mencakup semua tahapan krusial organisasi, mulai dari proses perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, pelaporan administrasi, hingga tahap evaluasi akhir.
​”SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat formal, tetapi fondasi untuk menciptakan sistem kerja yang sehat agar setiap proses birokrasi berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Menaker menambahkan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa esensi utama dari pencapaian ini bukan sekadar lembar sertifikat formalitas di atas meja kerja. Nilai paling mendasar yang ingin dicapai kementerian adalah transformasi pola pikir (mindset) serta terbangunnya budaya kerja antikorupsi yang mampu melindungi hak-hak aparatur sipil negara yang bekerja secara benar.
​”Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan cara berpikir dan budaya kerja yang tercipta. Sistem integritas yang kuat pada akhirnya juga menjadi perlindungan bagi pegawai yang bekerja secara benar,” tegas Yassierli secara mendalam.
Keberhasilan implementasi SMAP di Kemnaker ini turut memantik apresiasi positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, memberikan pujian khusus kepada jajaran Biro Umum Kemnaker atas komitmen nyata mereka dalam melakukan reformasi budaya kerja yang berintegritas.
​”Raihan ini bukan sekadar pemenuhan standar administrasi, tetapi merupakan wujud nyata transformasi budaya kerja yang berintegritas,” kata Aminuddin memberikan penilaian positif.
Senada dengan hal itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, menilai kepatuhan terhadap standar anti-penyuapan ini akan berdampak linier pada kualitas pelayanan kepada publik. Ia berharap praktik baik (best practice) yang telah diinisiasi oleh Kemnaker dapat diadopsi serta ditiru oleh berbagai lembaga negara lainnya.
​”Saya berharap pencapaian Kemnaker dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi kementerian dan lembaga lain dalam memperkuat langkah pencegahan risiko penyuapan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” pungkas Dede.
Sumber: Biro Humas Kemnaker
