BANGKOK, thewasesanews.com — Menaker Tegaskan Kerangka Ketenagakerjaan ASEAN harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan bentuk kerja sama konkret yang memberikan dampak nyata bagi seluruh pekerja maupun dunia usaha di kawasan regional. Penegasan strategis tersebut disampaikan secara resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, dalam pidato utamanya saat menyampaikan informasi mengenai tindak lanjut Deklarasi ASEAN tentang Peningkatan Daya Saing, Ketahanan, dan Kelincahan Pekerja untuk Masa Depan Dunia Kerja pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ASEAN Labour Ministers Meeting / ALMM) ke-29 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada Rabu (26/8/2026).
​Pertemuan bergengsi tingkat menteri se-Asia Tenggara ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menguraikan visi transformasi ketenagakerjaan di tengah dinamika geopolitik, kemajuan teknologi digital, serta perubahan lanskap ekonomi global yang kian cepat. Dalam forum tersebut, Menaker Yassierli menggarisbawahi bahwa keberadaan instrumen kebijakan dan kerangka kerja tingkat regional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN tidak boleh sekadar berhenti sebagai dokumen normatif di atas kertas. Sebaliknya, seluruh kekuatan kerangka kerja tersebut harus dieksekusi melalui langkah-langkah riil dan terukur guna merespons pergeseran kebutuhan industri modern serta tantangan ketenagakerjaan masa depan.
​Dalam memimpin delegasi Republik Indonesia, Yassierli memaparkan empat agenda prioritas utama yang telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia sebagai wujud komitmen nyata menindaklanjuti Deklarasi ASEAN tersebut. Agenda prioritas pertama berfokus pada langkah akselerasi penyelarasan antara sistem pendidikan serta pelatihan keterampilan dengan kebutuhan riil industri dan pasar kerja (link and match). Kebijakan ini ditempuh melalui revitalisasi serta penguatan institusi pelatihan vokasi di berbagai daerah, yang dipadukan secara strategis dengan komitmen perluasan jangkauan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) bagi para lulusan perguruan tinggi agar siap terserap dalam dunia kerja yang kompetitif.
​”ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang kuat untuk masa depan dunia kerja. Prioritas kita saat ini adalah mengubah kerangka kerja tersebut menjadi hasil yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan perusahaan. Program-program yang dijalankan Indonesia, mulai dari link and match melalui penguatan pelatihan vokasi dan MagangHub, memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja yang lebih baik. Indonesia percaya bahwa pekerjaan membawa martabat, dan martabat itu milik semua orang, sehingga inklusi dan teknologi harus menjadi bagian utama dalam merancang kebijakan serta layanan pasar kerja masa depan,” tegas Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dalam forum ALMM ke-29 di Bangkok, Rabu (26/8/2026).
Melanjutkan penjelasan mengenai agenda prioritas kedua, Menaker menyoroti krusialnya penguatan ketahanan (resilience) yang seimbang bagi dua elemen utama pasar kerja, yaitu angkatan kerja dan para pelaku usaha. Dari sisi pekerja, Pemerintah Indonesia mengoptimalkan skema perlindungan sosial komprehensif melalui perluasan jangkauan dan efektivitas Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Skema perlindungan ini tidak hanya memberikan manfaat berupa kompensasi uang tunai bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan juga menyediakan akses penuh terhadap pelatihan ulang keterampilan (reskilling dan upskilling) serta fasilitas dukungan penempatan kembali ke dalam pasar kerja.
​Sementara dari sudut pandang sektor dunia usaha, intervensi pemerintah difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas serta daya tahan bisnis, terutama yang menyasar segmen usaha skala menengah. Penguatan sektor usaha menengah ini diwujudkan melalui pemberian program bantuan teknis, pendampingan manajemen, serta pelatihan berbasis inovasi teknologi agar para pelaku usaha memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi terhadap disrupsi pasar. Langkah protektif dan pembinaan ini dipandang sangat esensial agar entitas bisnis nasional dan regional tetap kompetitif, mampu menjaga keberlanjutan operasional perusahaan, serta secara konsisten mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
​Sementara pada agenda prioritas ketiga, Indonesia secara konsisten mendorong perluasan pasar kerja yang lebih inklusif, ramah, dan adil bagi seluruh lapisan warga negara tanpa terkecuali. Wujud konkret dari komitmen inklusivitas tersebut diimplementasikan melalui pembangunan serta pengembangan pusat pelatihan kejuruan khusus dan penyediaan layanan ketenagakerjaan terpadu bagi kelompok penyandang disabilitas. Fasilitas terintegrasi ini menggabungkan program pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan, penyediaan teknologi bantu (assistive technology), layanan konsultasi karir, hingga perumusan solusi penyesuaian lingkungan kerja di tempat usaha (workplace accommodation).
​Adapun pada agenda prioritas keempat, Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada modernisasi tata kelola pasar kerja melalui pengembangan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja Terintegrasi. Sistem berbasis ekosistem digital terpadu ini dirancang untuk menghubungkan secara langsung dan real-time antara para pencari kerja, pemberi kerja (employer), lembaga-lembaga pelatihan vokasi, penyedia layanan ketenagakerjaan, serta perumus kebijakan pemerintah. Keberadaan platform digital nasional ini diharapkan mampu memangkas hambatan informasi, mempercepat proses kecocokan kerja (job matching), serta menyajikan data analisis pasar kerja yang presisi untuk navigasi kebijakan publik.
​Menaker Yassierli menegaskan bahwa penguatan teknologi dan integrasi data pasar kerja menjadi kunci utama bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menganticipasi disrupsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan otomatisasi industri yang mulai mengubah struktur dunia kerja secara masif. Dengan tersedianya informasi yang transparan dan akurat, setiap negara anggota dapat mengidentifikasi pergeseran kebutuhan keterampilan sejak dini serta menghubungkan tenaga kerja di kawasan regional dengan berbagai peluang karir secara jauh lebih efektif dan efisien.
​Penjelasan komprehensif dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-29 ini mendapat sambutan hangat dari para menteri dan delegasi negara-negara sahabat se-Asia Tenggara. Melalui Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker RI, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memimpin dan berkolaborasi aktif dengan seluruh mitra ASEAN guna memastikan bahwa setiap kesepakatan internasional yang lahir dari forum diplomasi seperti ALMM dapat ditransformasikan secara konsisten menjadi aksi nyata di lapangan demi mewujudkan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan dunia usaha yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.
Sumber: Biro Humas Kemnaker, ALMM ke-29 Bangkok
