WEDA, thewasesanews.com — BSKDN Kemendagri Perkuat Ekonomi Halmahera Tengah melalui kunjungan kerja strategis Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil, bertempat di Ruang Rapat Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara, Senin (24/8/2026).
Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung khidmat tersebut diselenggarakan dalam rangka mengonsolidasikan langkah-langkah penguatan resiliensi ekonomi daerah guna mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah.
Kegiatan audiensi dan penyelarasan kebijakan strategis ini mengusung agenda utama bertajuk “Pusat Strategis Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa” sebagai kerangka acuan penataan arah pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Halmahera Tengah, di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Husain Ali, serta Kepala Dinas Perikanan Ilham Suud, S.P.
Hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Erna M. Yamin Samad, Kepala Dinas Pertanian Lutfi Tutuphoho, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rivani Abdurrajak, S.Hut., yang mendampingi jalannya diskusi sektoral bersama tim pakar Kemendagri.
Dalam sambutan resminya, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang yang hangat kepada seluruh rombongan Tim BSKDN Kementerian Dalam Negeri di Bumi Fagogoru.
Bupati memaparkan secara komprehensif gambaran umum serta karakteristik kewilayahan Halmahera Tengah yang memiliki keberagaman potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari sektor pertambangan hingga agraris dan maritim.
Secara administratif, Kabupaten Halmahera Tengah menaungi sebanyak 62 desa yang tersebar secara merata di 10 wilayah kecamatan, di mana setiap kawasan memiliki keunggulan komparatif dan komoditas unggulan masing-masing.
Pemerintah Daerah telah memetakan klaster potensi ekonomi kawasan secara presisi untuk mengoptimalkan kontribusi tiap wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara holistik.
Kawasan Weda Tengah difokuskan sebagai pusat pertumbuhan industri hilirisasi pertambangan dengan keterlimpahan sumber daya nikel yang menjadi penopang sektor manufaktur nasional.
Sementara itu, wilayah Weda Selatan dan Weda Timur ditetapkan sebagai basis ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan produktif.
Untuk kawasan Patani, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus memacu keunggulan komoditas rempah tradisional seperti pala, cengkeh, dan kelapa yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor.
Kedatangan Tim BSKDN Kemendagri dipandang sebagai momentum krusial untuk mentransformasikan potensi sektoral tersebut menjadi kebijakan publik yang terukur, akuntabel, dan berbasis data ilmiah.
Penguatan sinergi antara Kemendagri dan Pemkab Halmahera Tengah diharapkan mampu merumuskan formulasi kebijakan keuangan daerah dan desa yang presisi serta berorientasi pada daya tahan ekonomi lokal.
Berdampingannya sektor pertambangan nikel, pertanian, perkebunan rempah, serta perikanan menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang solid antara Bapperida, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas UMKM, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Pendekatan kebijakan pembangunan terpadu ini diyakini dapat menciptakan keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan pelaku usaha kecil, serta kelestarian lingkungan hidup di Halmahera Tengah.
Ketahanan ekonomi masyarakat desa menjadi benteng utama dalam menghadapi dinamika fluktuasi ekonomi global maupun nasional, sehingga peran strategis BSKDN sangat dibutuhkan dalam mendampingi tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui forum kolaboratif ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mempertegas komitmennya untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional Kementerian Dalam Negeri.
Sinergitas yang terbangun diharapkan segera melahirkan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan di 62 desa se-Kabupaten Halmahera Tengah demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pertemuan strategis tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk melanjutkan pendampingan teknis dan koordinasi berkala dalam penyusunan dokumen kebijakan pembangunan dan keuangan daerah.
”Selamat datang kepada Tim BSKDN Kemendagri di Bumi Fagogoru. Halmahera Tengah memiliki 62 desa yang tersebar di 10 kecamatan dengan karakteristik dan potensi wilayah yang sangat baik. Kawasan Weda Tengah memiliki sumber daya nikel, Weda Selatan dan Weda Timur menjadi pusat potensi pertanian, sementara wilayah Patani dikenal unggul dengan komoditas rempah seperti pala, cengkeh, dan kelapa. Melalui kerja sama bertema ‘Pusat Strategis Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa’ ini, kami berkomitmen merumuskan penguatan resiliensi ekonomi daerah yang tepat sasaran demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah,” tegas Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, didampingi Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Senin (24/8/2026).
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Halmahera Tengah
