JENEWA, The Wasesa News – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi menghadiri Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss. Dalam forum bergengsi tingkat dunia tersebut, Menaker Yassierli paparkan program Presiden Prabowo Subianto yang dirancang khusus untuk menyiapkan ketangguhan tenaga kerja masa depan di tengah gempuran disrupsi teknologi, Selasa (09/06/2026). Langkah diplomasi publik ini menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen globalnya dalam menyeimbangkan kemajuan pesat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dengan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
Pesan utama yang digaungkan oleh Menaker di hadapan para delegasi internasional sangat lugas dan progresif, yakni menegaskan bahwa akselerasi digital tidak boleh mengorbankan nasib kaum buruh. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menempatkan tiga pilar utama sebagai jangkar kebijakan nasional, meliputi penguatan keterampilan adaptif, perluasan penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan instrumen pelindungan tenaga kerja yang inklusif.
Eskalasi teknologi yang masif di era modern ini dipandang bukan sebagai ancaman yang harus dihindari, melainkan sebuah realitas yang wajib dikelola dengan intervensi kebijakan negara yang berpihak pada rakyat. Menaker mengingatkan bahwa masa depan pasar kerja global akan sangat bergantung pada seberapa cepat dan adil regulasi sebuah negara mampu mentransformasikan kompetensi modal manusianya agar tidak tergilas oleh sistem otomatisasi mesin.
“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” tegas Menaker Yassierli saat menyampaikan pidato resminya yang disambut antusias oleh perwakilan tripartit global.
Urgensi dari pemaparan skema ketenagakerjaan ini dinilai sangat kontekstual dengan dinamika domestik Indonesia saat ini, di mana perubahan pola kerja baru telah memengaruhi hajat hidup jutaan pencari kerja di tanah air. Generasi muda kontemporer membutuhkan jembatan pengalaman kerja yang riil, lulusan lembaga pendidikan memerlukan kurikulum pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, sementara para pekerja di sektor digital serta sektor berisiko tinggi menuntut adanya jaminan hukum sosial yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya.
Guna menjawab tantangan struktural tersebut, Menaker Yassierli menguraikan implementasi konkret dari Program Pemagangan Nasional yang menjadi salah satu program prioritas dalam arsitektur kebijakan Presiden Prabowo. Program yang menyasar para lulusan perguruan tinggi ini didesain untuk memberikan pengalaman kerja langsung di dunia industri selama enam bulan penuh, di mana seluruh operasional dan uang saku para peserta didukung dan disubsidi langsung oleh anggaran negara.
Akselerasi program pemagangan ini menunjukkan grafik pertumbuhan yang sangat impresif, di mana pada tahun anggaran sebelumnya program ini telah berhasil menjangkau 100.000 peserta di seluruh nusantara. Memasuki periode tahun ini, pemerintah secara agresif menaikkan target capaian intervensi menjadi 150.000 peserta guna mempercepat penyerapan tenaga kerja terdidik ke dalam sektor-sektor produktif.
Tidak hanya berhenti pada lulusan sarjana, komitmen pembenahan sumber daya manusia ini juga diperluas melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional yang difokuskan secara khusus bagi para lulusan sekolah menengah atas dan kejuruan sederajat. Program pelatihan keterampilan teknis ini ditargetkan mampu menyerap 300.000 peserta aktif, dengan jaminan aksesibilitas yang setara bagi pekerja perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah terpencil dan beranda perbatasan negara.
“Program-program ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan,” tutur Menaker Yassierli untuk menunjukkan nilai inklusivitas sosial dari kebijakan ketenagakerjaan Indonesia yang berkeadilan.
Lebih lanjut, Menaker memaparkan bahwa agenda penguatan kompetensi makro ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya ekosistem penciptaan lapangan kerja yang masif. Dalam pidatonya di Swiss, Yassierli mengoneksikan proyek ketenagakerjaan ini dengan sejumlah program strategis nasional besutan Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai mesin penggerak ekonomi baru, seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ekosistem Food Estate, serta kelanjutan proyek hilirisasi industri nasional.
Sektor-sektor berbasis kerakyatan dan hilirisasi tersebut diproyeksikan tidak hanya sekadar menjadi motor pertumbuhan ekonomi domestik, melainkan juga sebagai generator utama yang mampu memproduksi jutaan lapangan kerja baru yang berkualitas tinggi. Kolaborasi antar-sektor ini memastikan bahwa kesiapan pekerja yang telah dilatih melalui jalur vokasi dapat langsung diserap oleh rantai pasok industri nasional yang sedang berkembang pesat.
Di samping urusan keahlian dan lapangan kerja, Indonesia juga menunjukkan taringnya dalam memperkuat aspek pelindungan buruh secara formal di panggung internasional. Dalam sidang ILC ke-114 ini, Menaker Yassierli secara resmi menyampaikan penyerahan instrumen ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan sebagai bukti konkret komitmen moral Indonesia dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelayakan upah para awak kapal perikanan di seluruh dunia.
Kemajuan signifikan juga dilaporkan Indonesia terkait perumusan regulasi dan kebijakan nasional yang ramah bagi para pekerja platform digital atau gig economy. Perlindungan terhadap kesejahteraan serta kepastian status hukum kemitraan para pekerja ojek online, kurir, dan pekerja lepas digital menjadi prioritas responsif pemerintah dalam menjinakkan dampak kapitalisasi ekonomi digital agar tetap berada dalam koridor keadilan sosial.
Seluruh kebijakan strategis ini dirumuskan secara matang melalui penguatan institusi dialog sosial yang melibatkan jajaran pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Sinergitas tiga pilar ini secara konsisten merumuskan inisiatif bersama di bidang peningkatan produktivitas kerja, standardisasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penyempurnaan modul pelatihan vokasi agar selalu relevan dengan dinamika global.
Menaker juga menegaskan kesiapan penuh Indonesia untuk membuka pintu kolaborasi yang lebih luas dengan ILO dan mitra internasional lainnya, khususnya dalam pengembangan kurikulum mutakhir, pendirian pusat pelatihan khusus disabilitas, serta jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Di akhir pidatonya, Indonesia juga menyatakan solidaritas kemanusiaan globalnya dengan mendukung penuh ILO Emergency Response Programme demi memulihkan hak-hak ketenagakerjaan dan mata pencaharian rakyat Palestina di wilayah Arab yang diduduki.
“Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja,” pungkas Menaker Yassierli menutup pidato diplomasinya dengan optimisme tinggi.
Sumber: Humas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
