JAKARTA BARAT, thewasesanews.com — Aksi Warga CNI Kembangan Jakbar yang digagas oleh Paguyuban Masyarakat Betawi Kecamatan Kembangan dari kawasan CNI hingga Kompleks Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat pada Kamis (10/9/2026) berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat kehadiran serta pengawalan tokoh pemuda setempat. Aksi unjuk rasa secara damai ini digelar sebagai wadah penyampaian aspirasi publik terkait kebijakan penataan dan rencana penutupan area kantong parkir di kawasan pusat niaga CNI Kembangan, yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan mata pencaharian warga lokal. Di tengah potensi eskalasi massa, Tokoh Pemuda Kembangan Haji Umar Abdul Aziz hadir langsung mendampingi warga dan berhasil menjembatani saluran komunikasi yang produktif antara perwakilan masyarakat dengan pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut dipicu oleh keresahan mendalam yang dirasakan oleh puluhan warga yang selama ini menggantungkan sumber penghasilan harian mereka dari aktivitas pengelolaan parkir dan usaha pendukung di kawasan CNI Kembangan. Kebijakan pembenahan dan penataan ruang kawasan yang digulirkan pemerintah setempat menimbulkan kekhawatiran besar akan hilangnya pendapatan ekonomi keluarga secara mendadak tanpa adanya alternatif mata pencaharian pengganti. Oleh karena itu, warga tergerak untuk menyuarakan aspirasinya agar pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari kacamata penertiban aturan semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil.
Melihat potensi gesekan dan salah paham antara warga dengan aparat penertiban di lapangan, Tokoh Pemuda Kembangan Haji Umar Abdul Aziz tergerak untuk turun langsung berada di tengah-tengah barisan massa aksi. Bersama elemen pemuda, tokoh adat Betawi, dan pengurus lingkungan, Haji Umar mengambil peran aktif sebagai fasilitator netral yang mampu mendinginkan suasana serta mengarahkan alur penyampaian aspirasi agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Kehadirannya di lokasi terbukti ampuh meredam tensi massa sekaligus memberikan rasa tenang bagi warga yang sedang memperjuangkan nasib keluarganya.
Langkah mediasi yang dilakukan oleh Haji Umar Abdul Aziz bersama jajaran tokoh masyarakat berfokus pada upaya membuka pintu dialog resmi dengan pejabat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Melalui pendekatan kekeluargaan dan komunikasi politik yang santun, perwakilan massa unjuk rasa akhirnya diterima dengan baik untuk menguraikan poin-poin keberatan serta poin usulan warga secara terstruktur. Fasilitasi ruang dialog ini menjadi titik balik penting yang mengubah dinamika aksi penyampaian pendapat di jalanan menjadi sebuah forum musyawarah mufakat yang bermartabat.
Dalam forum dialog bersama perwakilan Pemkot Jakarta Barat tersebut, masyarakat menegaskan bahwa pada prinsipnya warga Kembangan mendukung penuh program penataan kawasan agar menjadi lebih rapi, bersih, indah, dan teratur. Namun, warga mendesak agar Pemkot Jakarta Barat dan Pemprov DKI Jakarta tidak memberlakukan penutupan atau penertiban secara sepihak dan menyeluruh sebelum adanya formulasi solusi konkret yang adil. Warga memohon agar pemerintah memikirkan skema relokasi, penataan ulang mata pencaharian, atau pembukaan peluang kerja baru bagi warga lokal yang terdampak langsung oleh kebijakan penataan ruang tersebut.
Penegasan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan aturan hukum dan perlindungan ekonomi rakyat kecil disampaikan secara lugas oleh Tokoh Pemuda Kembangan, Haji Umar Abdul Aziz, di hadapan jajaran pemerintah dan massa aksi. Menurutnya, pendekatan represif atau penutupan sepihak tanpa ruang dialog hanya akan menimbulkan masalah sosial baru di tengah masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kita hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi ini dapat diterima dan difasilitasi pemerintah sehingga ada solusi terbaik bagi warga. Kita ingin semuanya berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kita tidak ingin persoalan ini menjadi konflik. Pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama mencari solusi. Ketertiban penting, tetapi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat juga harus diperhatikan,” tegas Tokoh Pemuda Kembangan, Haji Umar Abdul Aziz, di sela-sela mengawal aksi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (10/9/2026).
Aksi penyampaian aspirasi damai yang dikoordinasikan secara rapi oleh H. Bento dan Namid tersebut mendapat pengawalan ketat namun bersahabat dari aparat gabungan Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sinergi antara koordinator lapangan, aparat keamanan, dan tokoh pemuda dalam mengawal jalannya aksi membuat seluruh rangkaian kegiatan berjalan tanpa hambatan. Tidak ada gangguan ketertiban umum maupun kerusakan fasilitas publik di sepanjang rute aksi dari kawasan CNI hingga pelataran Kantor Wali Kota.
Setelah seluruh butir aspirasi diserahkan dan difasilitasi dengan baik oleh pejabat berwenang di lingkungan Pemkot Jakarta Barat, massa aksi membubarkan diri secara tertib dengan melambaikan tangan kepada petugas pengamanan. Sikap dewasa yang ditunjukkan oleh warga Kembangan ini menjadi contoh positif bagaimana penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan secara elegan tanpa harus mengorbankan kondusivitas wilayah.
Kawasan CNI Kembangan sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan kawasan ruang publik yang dinamis di wilayah Jakarta Barat. Dinamika penataan kawasan urban di DKI Jakarta memang kerap dihadapkan pada tantangan pelik antara penegakan tata ruang kota modern dengan perlindungan sektor informal yang menyerap tenaga kerja lokal. Oleh sebab itu, intervensi komunikasi yang dilakukan oleh para tokoh pemuda setempat menjadi jembatan krusial dalam menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan dasar masyarakat lokal.
Pasca-pelaksanaan aksi ini, masyarakat Kembangan menaruh harapan besar agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut secara nyata. Ruang dialog yang telah dibuka diharapkan tidak berhenti pada forum seremonial semata, melainkan berlanjut pada pembentukan tim kerja bersama untuk merumuskan skema pengelolaan kawasan CNI yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kepastian mata pencaharian bagi warga terdampak.
Harapan warga agar Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini tercermin dari keinginan mereka untuk tetap terlibat aktif dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan penataan kawasan. Dengan terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi terkait dan perwakilan masyarakat, penataan kawasan CNI Kembangan diyakini dapat menjadi model percontohan sukses penataan ruang kota yang harmonis, di mana ketertiban lingkungan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat tempatan.
Sumber: Polrestro Jakbar, Satpol PP, & Tokoh Masyarakat Kembangan
