SANANA, thewasesanews.com — Beras Bulog Desa Fogi Belum Tersalurkan secara merata hingga menumpuk di area Kantor Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis (3/9/2026). Komoditas pangan yang bersumber dari program strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia tersebut hingga saat ini belum disalurkan ke rumah-rumah warga setempat.
​Tumpukan stok beras bantuan Bulog yang terhenti di fasilitas kantor desa tersebut mendadak menjadi sorotan tajam publik dan warga lokal. Bantuan logistik pangan yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga pra-sejahtera itu tertahan akibat kendala administratif dalam proses pendataan penerima manfaat.
​Berdasarkan informasi komprehensif yang berhasil dihimpun oleh media di lokasi kejadian, terhambatnya proses pembagian beras Bulog ini berakar dari tidak akuratnya basis data kependudukan penerima. Banyak kelompok masyarakat yang secara riil berhak menerima bantuan justru tidak tercantum dalam daftar distribusi resmi.
​Kondisi paling memprihatinkan terlihat dari terabaikannya kelompok warga rentan di Desa Fogi. Sejumlah warga yang berstatus sebagai janda, masyarakat lanjut usia (lansia), hingga keluarga kurang mampu dengan tingkat ekonomi terendah ditemukan banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat jaminan sosial tersebut.
​Polemik tidak tersalurkannya bantuan beras ini memicu pertanyaan kritis dan sorotan tajam dari publik terhadap kinerja instansi pemerintah terkait. Pemerintah daerah maupun pihak penyelenggara pendataan dinilai kurang efektif, cermat, dan proaktif dalam melakukan verifikasi faktual data kemiskinan di tingkat tapak.
​Lemahnya koordinasi dalam mekanisme pencatatan data kependudukan membuat penyaluran jaminan sosial kerap kali meleset dari sasaran utama. Ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi riil warga di lapangan dengan dokumen daftar penerima bantuan menjadi persoalan krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga miskin.
​Merespons polemik penumpukan bantuan pangan ini, masyarakat beserta elemen publik mendesak pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera turun tangan. Pemerintah dituntut untuk melakukan pembenahan dan perbaikan data nama-nama warga yang berhak menerima secara transparan dan akuntabel.
​Pendataan ulang secara faktual dipandang sebagai langkah yang sangat mendesak demi menjamin keadilan sosial bagi warga Desa Fogi. Pembaruan data penerima bantuan beras Bulog harus melibatkan mekanisme verifikasi langsung agar kelompok masyarakat paling rentan tidak terus-menerus terpinggirkan dari program bantuan negara.
​Penundaan pembagian beras bantuan ini memberikan dampak psikologis dan ekonomi yang cukup berat bagi warga pra-sejahtera. Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasaran, bantuan beras dari Kementerian Pertanian sangat diharapkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga mereka.
​Dampak nyata dari lemahnya pemutakhiran data jaminan sosial ini dirasakan langsung oleh salah seorang warga lansia setempat yang enggan disebutkan identitasnya. Warga senior yang hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi tersebut mengaku telah terputus dari skema bantuan pemerintah sejak dua tahun terakhir.
​Warga lansia di Desa Fogi tersebut menjelaskan bahwa pada rentang tahun 2024 lalu, namanya masih tercatat secara aktif sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Saat itu, dirinya secara rutin menerima berbagai penyaluran program jaminan sosial, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan beras.
​Namun, memasuki periode berikutnya, namanya secara sepihak hilang dari daftar penerima tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun penjelasan dari aparatur desa setempat. Kondisi ini membuat warga lansia tersebut tidak lagi tersentuh oleh berbagai program jaring pengaman sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
​”Saya sudah dua tahun ini tidak dapat bantuan, padahal pada tahun 2024 lalu saya selalu dapat. Tapi sekarang tidak pernah lagi dapat bantuan, mulai dari bantuan tunai sampai bantuan beras dari pemerintah saya tidak dapat,” ungkap salah seorang warga lansia Desa Fogi yang enggan disebutkan namanya, Kamis (3/9/2026).
Keluhan dan kesaksian jujur dari warga lansia tersebut menjadi cerminan nyata dari persoalan pendataan yang terjadi di wilayah Kecamatan Sanana. Kasus terhapusnya nama warga miskin dari daftar penerima bantuan menunjukkan perlunya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan kependudukan di Kepulauan Sula.
​Penumpukan komoditas beras bantuan di Kantor Desa Fogi juga menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan mutu dan kualitas beras. Beras yang disimpan dalam jangka waktu lama di area terbuka berpotensi mengalami penurunan kualitas fisik akibat kelembapan udara maupun ancaman hama gudang.
​Publik mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bersama Dinas Sosial serta instansi teknis terkait segera menerjunkan tim khusus ke Desa Fogi. Tim evaluasi diharapkan dapat menyelesaikan verifikasi data dalam waktu singkat sehingga beras Bulog dapat segera disalurkan kepada warga yang benar-benar berhak.
​Langkah perbaikan sistem pendataan ini tidak hanya penting untuk menyalurkan beras bantuan saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi program-program bantuan sosial pemerintah di masa mendatang. Ketepatan sasaran pendataan menjadi kunci utama efektivitas anggaran negara dalam mengentaskan kemiskinan di daerah.
​Transparansi dalam proses verifikasi dan validasi data kependudukan harus dikedepankan oleh Pemerintah Desa Fogi dan dinas terkait. Pelibatan masyarakat dalam mengawasi daftar penerima bantuan dinilai mampu mencegah terjadinya praktik penunjukan penerima berdasarkan kedekatan personal.
​Tata kelola pendistribusian bantuan pangan nasional harus mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Setiap janda, lansia, dan warga miskin di Desa Fogi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan jaminan sosial dari negara sesuai amanat undang-undang.
​Harapan besar kini berada di pundak Pemerintah Daerah Kepulauan Sula dan Kementerian Pertanian untuk segera merespons gejolak informasi di tengah warga Fogi. Penyelesaian cepat atas polemik data ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan bantuan beras Bulog sampai ke tangan warga yang membutuhkan tanpa ada yang terlewati.
Sumber: Warga Desa Fogi & Pantauan Lapangan
