JAKARTA, The Wasesa News – Memasuki awal bulan Juni 2026, kebijakan mengenai penerapan potongan biaya aplikasi 8 persen bagi para pengemudi ojek online (ojol) terpantau masih belum diimplementasikan secara nyata oleh perusahaan penyedia layanan aplikasi di tanah air. Padahal, skema baru bagi hasil dengan rasio 92 persen untuk mitra pengemudi dan maksimal 8 persen untuk pihak aplikator tersebut telah secara sah berkekuatan hukum tetap melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang diumumkan langsung oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Kondisi mandeknya eksekusi regulasi ini memicu gelombang tanda tanya dan kecemasan di kalangan jutaan pekerja transportasi daring di berbagai wilayah nusantara yang telah lama menaruh harapan besar pada pembenahan tata kelola tarif operasional tersebut.
Hingga saat ini, jutaan pengemudi ojol di berbagai daerah dilaporkan masih harus beroperasi di bawah bayang-bayang aturan lama yang menetapkan potongan komisi aplikasi yang sangat tinggi, bahkan dalam beberapa kasus di lapangan angkanya masih menyentuh batas berkisar antara 15 hingga 20 persen per transaksi. Keterlambatan realisasi Perpres ini dinilai sangat merugikan struktur pendapatan harian para mitra pengemudi yang kian terimpit oleh eskalasi biaya operasional harian, mulai dari harga suku cadang kendaraan yang merangkak naik hingga tingginya pengeluaran konsumsi bahan bakar minyak. Padahal, penyesuaian tarif bagi hasil tersebut digadang-gadang menjadi angin segar yang mampu mengembalikan stabilitas daya beli para pengemudi transportasi daring di segmen ekonomi arus bawah.
Keresahan yang meluas di akar rumput ini dikonfirmasi langsung oleh pihak asosiasi yang menaungi para pekerja roda dua daring tersebut. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa hingga detik ini pihak internal asosiasi ataupun perwakilan pengemudi di daerah belum mendapatkan pemberitahuan resmi atau sosialisasi petunjuk teknis mengenai tanggal pasti pengaktifan sistem pemotongan delapan persen tersebut di dalam aplikasi operasional mitra. Ketidakpastian jadwal ini membuat para pengemudi di lapangan merasa digantung oleh janji regulasi yang tak kunjung dieksekusi secara konkret oleh kementerian terkait maupun pihak perusahaan penyedia aplikasi transportasi.
“Saat ini belum aktif karena kami dari Garda Indonesia juga masih menunggu tanggal aktifnya. Rekan-rekan pengemudi ojol seluruh Indonesia juga menantikan implementasi penerapan potongan biaya aplikasi 8 persen seperti yang disampaikan Presiden Prabowo,” ujar Igun saat memberikan keterangan pers secara mendalam kepada awak media di Jakarta.
Menurut pandangan Igun, ekspektasi para pelaku usaha transportasi daring mandiri ini sudah sangat membubung tinggi sejak payung hukum tersebut ditandatangani oleh kepala negara. Oleh sebab itu, Igun mewakili aspirasi kolektif jutaan driver mendesak jajaran eksekutif untuk melakukan pengawasan ketat dan tidak membiarkan proses transisi skema bagi hasil ini berjalan berlarut-larut tanpa kepastian linimasa yang jelas. Penundaan yang terlalu lama dikhawatirkan dapat memicu gesekan sosial baru antara pengemudi dan perusahaan aplikator yang dinilai enggan mematuhi mandat perundang-undangan baru tersebut.
“Asosiasi berharap jangan sampai melebihi bulan Juni 2026 Perpres No.27 Tahun 2026 ini sudah berlaku regulasinya sehingga penerapan potongan biaya aplikasi 8 persen dapat segera diimplementasikan di lapangan,” ungkap Igun menambahkan tuntutan tegas dari struktur organisasinya.
Di sisi lain, dari sudut pandang otoritas regulasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memaparkan alasan di balik belum berjalannya skema ideal 92:8 tersebut di ranah praktis digital. Pemerintah mengeklaim bahwa proses formulasi dan harmonisasi sistem transisi tarif saat ini masih berada dalam fase pembahasan maraton yang intensif dengan melibatkan jajaran manajemen puncak dari berbagai perusahaan aplikator besar yang menguasai pangsa pasar transportasi daring nasional. Kendala teknis penyelarasan algoritma sistem keuangan internal aplikasi serta perhitungan proyeksi bisnis korporasi disinyalir menjadi titik krusial yang membuat proses negosiasi berjalan cukup alot.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya terus menaruh perhatian serius terhadap nasib kesejahteraan para mitra pengemudi dan berkomitmen penuh untuk mengawal aturan ini agar segera fungsional di sisa bulan ini. Pihaknya optimis bahwa hambatan birokrasi dan teknis yang dihadapi oleh para korporasi raksasa tersebut dapat segera dicarikan jalan tengah yang adil bagi kedua belah pihak tanpa harus mengorbankan hak-hak ekonomi buruh informal ojol.
“Mudah-mudahan Juni bisa diterapkan,” ujar Afriansyah Noor singkat saat ditemui jurnalis di sela-sela agenda kedinasan yang berlangsung di Gedung BP Jamsostek, Jakarta.
Wamenaker memaparkan lebih lanjut bahwa jajaran direktorat teknis di lembaganya sedang merancang nota kesepahaman khusus guna memastikan seluruh perusahaan tanpa terkecuali tunduk pada pembatasan margin komisi aplikasi yang baru. Langkah pemanggilan paksa atau mediasi formal akan segera dilayangkan dalam waktu dekat sebagai bentuk ketegasan negara dalam mengintervensi pasar industri digital yang selama ini dinilai terlalu liberal dan kurang berpihak pada kesejahteraan kelas pekerja kemitraan.
“Ini dalam proses, kami sedang melakukan komunikasi dengan pihak aplikator besar. Tapi mereka sudah tahu. Ini akan segera kita panggil,” kata Afriansyah Noor menjelaskan langkah taktis kementerian dalam mengejar target operasionalisasi aturan.
Kilas balik dari lahirnya kebijakan revolusioner ini tidak lepas dari komitmen politik yang pernah diutarakan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Rencana pemangkasan drastis biaya jasa aplikasi tersebut sebelumnya sempat digaungkan secara lantang oleh kepala negara saat menyampaikan pidato akbar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Pidato tersebut disambut gegap gempita oleh puluhan ribu pekerja transportasi daring yang hadir memadati lapangan.
Dalam orasi kebangsaannya kala itu, Presiden Prabowo Subianto secara spesifik menggarisbawahi perlunya negara hadir memberikan jaminan perlindungan kerja yang menyeluruh, jaminan keselamatan sosial, serta keadilan distributif ekonomi bagi para pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung pergerakan ekonomi perkotaan di Indonesia. Kepala negara menilai skema pemotongan komisi hingga seperlima dari hasil jerih payah pengemudi di jalanan sudah tidak lagi relevan dengan asas keadilan sosial.
“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, BPJS kesehatan, asuransi kesehatan, dan pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam kutipan pidato monumental Hari Buruh yang menjadi cikal bakal lahirnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Tuntutan untuk menurunkan batas maksimal potongan aplikasi sebetulnya telah menjadi rapor merah dan narasi perjuangan panjang yang disuarakan melalui berbagai aksi demonstrasi damai oleh berbagai elemen serikat pengemudi ojol selama hampir setengah dekade terakhir. Oleh karena itu, ketika janji politik tersebut dituangkan ke dalam lembaran negara berupa Peraturan Presiden, publik menilai tidak ada lagi alasan bagi perusahaan multinasional seperti Gojek, Grab, Maxim, maupun Shopee untuk menunda-nunda adaptasi sistem operasional mereka.
Kini, bola panas penerapan aturan berada di tangan kementerian terkait untuk membuktikan sejauh mana wibawa hukum negara mampu memaksa para raksasa teknologi tersebut mematuhi batas komisi 8 persen. Bagi para driver, percepatan implementasi skema 92:8 ini bukan lagi sekadar urusan pemenuhan regulasi di atas kertas, melainkan persoalan menyambung hidup keluarga, menjaga stabilitas dapur tetap mengepul, serta memastikan hak-hak jaminan sosial mereka sebagai warga negara yang produktif dapat terpenuhi secara layak dan bermartabat.
Sumber: Data Asosiasi Garda Indonesia dan Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI
