JAKARTA, The Wasesa News – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman secara lugas menyampaikan pandangan strategisnya mengenai dinamika politik nasional dengan memaparkan bahwa KSP Dudung Tegaskan Kritik Napas Demokrasi Bukan Provokasi maupun sarana adu domba di tengah ruang publik. Pernyataan tegas tersebut dirilis melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat (12/06/2026), sebagai respons langsung atas adanya riak kecemasan di sebagian lapisan masyarakat terkait kebebasan berpendapat dan penyampaian gagasan alternatif terhadap jalannya roda pemerintahan. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menyerukan agar seluruh elemen masyarakat mampu membedakan secara jernih antara esensi evaluasi yang membangun dengan narasi destruktif yang berpotensi memecah belah persatuan.
Pihak istana mengklaim bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto senantiasa membuka pintu lebar-lebar bagi setiap masukan, saran, serta diskursus kritis dari publik. Kebijakan inklusif tersebut dipandang sebagai bagian dari instrumen kontrol sosial yang sah dan dibutuhkan untuk mengakselerasi agenda pembangunan nasional di berbagai lini. Namun, Dudung menyayangkan jika hak konstitusional tersebut justru direduksi oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan fitnah tak berdasar yang mencederai stabilitas keamanan negara.
”Kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” kata Dudung Abdurachman dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh awak media.
Oleh karena itu, penyampaian aspirasi di era keterbukaan informasi ini dituntut untuk senantiasa berpijak pada koridor hukum, etika ketimuran, serta tanggung jawab moral yang tinggi. Dudung menilai kebebasan berpendapat yang kebablasan tanpa mengindahkan falsafah bangsa hanya akan melahirkan anarki sosial yang merugikan kepentingan nasional. Publik diajak untuk lebih matang dalam memfilter narasi-narasi di media sosial agar tidak mudah terjebak dalam pusaran konflik horizontal.
”Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik,” ujarnya menambahkan terkait keterbukaan sikap dari jajaran eksekutif.
Dalam refleksi kebangsaannya, purnawirawan jenderal bintang empat ini juga mengajak masyarakat untuk kembali membuka lembaran sejarah kelam masa lalu yang pernah menguji kohesi sosial bangsa Indonesia. Ia menyinggung rentetan peristiwa sejarah yang menguras energi bangsa, mulai dari gejolak internal seperti pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, Republik Maluku Selatan (RMS), tragedi nasional G30S, hingga rentetan konflik komunal bernuansa sosial yang pernah melanda kawasan Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh, serta dinamika keamanan di tanah Papua. Di sanalah, menurutnya, hati nurani serta kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa besar pernah diuji secara masif.
Menurut pandangannya, rangkaian memori kolektif tersebut harus dijadikan cermin berharga agar generasi hari ini tidak mengulangi kesalahan serupa dengan membiarkan perbedaan pandangan politik berubah menjadi api permusuhan. Ketahanan nasional terbukti mampu bertahan melewati berbagai ujian sejarah tersebut karena Indonesia memiliki jangkar filosofis yang kuat, yakni semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan keberagaman. Perjalanan sejarah yang panjang ini harus diadopsi sebagai kekuatan pendorong utama untuk merawat integrasi nasional secara berkelanjutan.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita, sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Dudung menutup pernyataan resminya dengan nada optimisme yang tinggi.
Sinergitas yang harmonis antara kritik yang objektif dan eksekusi program pemerintah yang responsif diyakini akan menjadi modal fundamental yang kokoh bagi kemajuan negara. Seluruh elemen bangsa diimbau untuk menyatukan visi strategis guna menyongsong lompatan besar di masa depan tanpa harus mengorbankan stabilitas keamanan dalam negeri yang telah terjaga dengan baik.
Sumber: Keterangan Tertulis Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia
