JAKARTA, The Wasesa News – Dinamika persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan pejabat tinggi negara di lingkungan kementerian kini mulai memasuki babak akhir yang sarat akan perdebatan yuridis yang sengit. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diminta secara tegas untuk membebaskan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, dari segala bentuk dakwaan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Permintaan pembebasan murni tersebut disampaikan secara tertulis oleh tim penasihat hukum terdakwa dalam sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan resmi yang digelar secara terbuka pada Senin (25/05/2026).
Jalannya persidangan dengan agenda pembacaan pledoi ini seketika menjadi pusat perhatian dan sorotan tajam dari publik luas, jajaran aktivis pergerakan, kerabat dekat, hingga sejumlah tokoh masyarakat nasional yang tampak hadir memenuhi ruang sidang utama. Mereka datang guna mengawal jalannya proses peradilan agar tetap berjalan secara objektif serta terhindar dari potensi intervensi kepentingan non-hukum. Salah satu tokoh yang terlihat hadir di barisan kursi penonton adalah Mulyadi Pranowo yang dikenal luas sebagai salah satu aktivis pendidikan Indonesia, di mana dirinya mengaku sengaja datang secara khusus demi memberikan dukungan moral secara langsung kepada Noel yang sedang menghadapi masa-masa sulitnya.
Mulyadi Pranowo dalam keterangannya di hadapan media di pelataran luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa kehadirannya di ruang sidang didasari oleh rasa empati kemanusiaan yang mendalam terhadap rekam jejak terdakwa. Lebih dari itu, dirinya menilai adanya sejumlah kejanggalan substantif yang sangat mencolok sepanjang pembuktian perkara ini digelar di persidangan, di mana sejak awal bergulirnya kasus hingga pembacaan tuntutan, pihak penuntut umum dinilai sama sekali tidak mampu menunjukkan barang bukti fisik hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) ataupun bukti pemerasan konkret yang dituduhkan telah dilakukan oleh mantan Wamenaker tersebut.
Di dalam berkas dokumen pledoi yang dibacakan secara bergantian, tim kuasa hukum Noel membongkar sejumlah kelemahan fatal dalam konstruksi dakwaan, termasuk menyoroti tidak hadirnya sosok saksi kunci bernama David di ruang sidang. Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP), saksi David ini dicatat sebagai orang kepercayaan dari Irvian Bobby Mahendro sekaligus figuran penting yang disebut-sebut bertindak sebagai penghubung utama dalam perkara tindak pidana ini. Ketidakhadiran David di hadapan majelis hakim dinilai sebagai bentuk pengaburan fakta materiil yang membuat dakwaan jaksa menjadi rapuh dan kehilangan landasan hukum yang kuat.
Di hadapan majelis hakim, Noel secara pribadi juga menyampaikan pembelaan dengan membantah keras tuduhan yang menyatakan bahwa dirinya telah menerima aliran dana segar sebesar Rp1 miliar sebagaimana yang dituduhkan di dalam dakwaan primer. Kendati demikian, mantan aktivis reformasi tersebut dengan sikap ksatria mengakui adanya kelalaian administratif selaku unsur pimpinan kementerian karena membiarkan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diakuinya memang sudah berlangsung lama dan mengakar di lingkungan internal Kementerian Ketenagakerjaan sebelum dirinya menjabat.
Guna meluruskan opini publik yang berkembang, tim penasihat hukum terdakwa memberikan penjelasan rinci dan yuridis mengenai muasal aliran uang yang dituduhkan sebagai suap tersebut. Kuasa hukum menjelaskan bahwa nominal uang sebesar Rp3 miliar yang sempat diterima kliennya murni berasal dari Bobby untuk keperluan pengurusan perkara hukum perdata di lingkungan Kejaksaan Agung, sehingga transaksi tersebut murni hubungan keperdataan dan tidak memiliki sangkut paut dengan delik gratifikasi jabatan. Sementara untuk nominal uang sebesar Rp400 juta yang turut dipersoalkan, hal itu dipastikan merupakan murni hasil dari transaksi jual beli unit mobil pribadi yang sah di mata hukum, bukan merupakan uang pelicin atau suap.
Kesalahan mendasar Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu dinilai lebih pada faktor ketidakmampuannya dalam membendung sistemik praktik pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) nakal di internal Kemnaker yang memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa kliennya terjebak dalam pusaran sistem yang rusak, namun secara materiil hukum tidak ada niat jahat (mens rea) dari Noel untuk melakukan tindak pidana korupsi ataupun memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum.
Di sisi lain, rekam jejak positif Noel selama mengemban amanah sebagai pejabat publik mendapatkan apresiasi tersendiri dari kalangan aktivis pergerakan rakyat. Mulyadi Pranowo menggarisbawahi bahwa figur Noel sebenarnya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas karena selama menjabat dirinya dikenal sangat vokal dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak buruh serta kaum pekerja migran Indonesia yang kerap terjebak dalam praktik eksploitasi oleh korporasi hitam. Dirinya mengingatkan semua pihak agar tidak menjauhi seseorang yang sedang tertimpa musibah hukum, melainkan harus tetap objektif melihat kontribusi sosial yang pernah didekasikan terdakwa bagi kemaslahatan masyarakat banyak.
Mulyadi menegaskan bahwa kehadiran dirinya bersama rekan-rekan aktivis lainnya di pengadilan murni bertujuan untuk memberikan motivasi psikologis agar terdakwa tetap tegar dan sama sekali tidak berniat untuk mengintervensi independensi otoritas majelis hakim yang menyidangkan perkara. Kendati demikian, ia menaruh harapan besar agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menggunakan nurani jurnalisme keadilan hukum dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan yang mutakhir agar Noel dapat divonis bebas dari segala tuntutan hukum hukum yang menjeratnya. Sidang pembacaan pledoi ini menjadi agenda paling krusial bagi masa depan terdakwa sebelum majelis hakim menutup persidangan dan menjatuhkan putusan final dalam beberapa pekan ke depan.
Sumber: Liputan Langsung Sidang Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
