JAKARTA, The Wasesa News – Pemerintah evaluasi insentif Rp6 juta per hari bagi operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah penataan ulang ini sengaja diambil oleh jajaran kementerian terkait guna menghitung kembali kebutuhan riil anggaran total secara lebih akurat, transparan, dan efisien tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
​Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa proses evaluasi teknis ini sedang digodok bersama oleh Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Penataan ini berfokus pada kalkulasi menyeluruh agar setiap rupiah pengeluaran negara pada program prioritas nasional tersebut dapat berjalan dengan tepat sasaran.
​Menurut Prasetyo, pengkajian ulang kebijakan finansial ini krusial untuk menemukan proyeksi angka pengeluaran yang lebih cermat di lapangan. Pihak istana meyakini hasil sinkronisasi data terbaru nantinya akan membuahkan potensi pengurangan kebutuhan anggaran jika dibandingkan dengan estimasi pagu awal yang direncanakan sebelumnya.
​”Dari proses penataan akan kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG ini totalnya berapa. Bukan pemangkasan ya. Dari hasil penghitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program MBG ini,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan resmi kepada media (13/6/2026).
​Kebijakan pemberian insentif harian sebesar Rp6 juta bagi mitra SPPG ini sebelumnya sempat memicu perhatian publik karena nominalnya yang dinilai cukup besar. Kendati demikian, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, yang kini telah dicopot dari jabatannya, sempat menegaskan bahwa besaran angka tersebut justru merupakan bentuk efisiensi operasional.
​Dadan memaparkan bahwa lewat skema kemitraan tersebut, pemerintah berhasil mengalihkan risiko total kepada pihak ketiga. Dengan demikian, negara tidak perlu lagi mengalokasikan dana tambahan di luar insentif kontrak untuk keperluan pemeliharaan fasilitas, perbaikan dapur, maupun kendala teknis berkala lainnya di lapangan.
​”Kita memindahkan risiko total kepada mitra, makanya saya sampaikan Rp6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk pemeliharaan, perbaikan, dan lain-lain,” kata Dadan Hindayana menjabarkan latar belakang efisiensi anggaran tersebut.
​Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pelayan gizi melalui jalur kemitraan terbukti berjalan jauh lebih cepat dan fleksibel. Jika proyek dipaksakan menggunakan mekanisme murni APBN, maka pelaksanaannya harus melewati birokrasi administrasi yang panjang, mulai dari penunjukan konsultan perencana hingga perizinan pemanfaatan lahan.
​Meski skema anggaran operasional kini tengah ditinjau ulang secara ketat, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi pilar prioritas pembangunan nasional. Evaluasi tata kelola keuangan ini diharapkan melahirkan sistem distribusi yang lebih efektif untuk mendongkrak kualitas gizi anak-anak serta kelompok rentan di Indonesia.
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara / Badan Gizi Nasional
