PALU, The Wasesa News – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) secara resmi memberikan mandat penuh kepada Hadianto Rasyid untuk memimpin Dewan Pimpinan Daerah ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Penyerahan mandat organisasi berkekuatan hukum dengan nomor 148/DPP-ABOEDNAS/VI/2026 ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya mengonsolidasikan kekuatan organisasi di tingkat daerah, sekaligus ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen tingkat desa guna mendorong lahirnya penguatan tata kelola desa yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di seluruh wilayah bumi Tadulako pada Jumat (26/06/2026).
​Surat mandat yang sangat dinantikan tersebut ditandatangani secara resmi oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, MPWK, IPd., bersama Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana. Kebijakan pelembagaan ini dirancang secara sistematis untuk mendorong kemandirian regulasi di tingkat pemerintahan desa serta mengoptimalkan peran check and balance terhadap kinerja kepala desa. Ketua Umum Indra Utama menegaskan vitalnya penguatan struktural ini saat menggelar pertemuan terbatas bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Manthovany, di lantai-3 Gedung ABPEDNAS Center yang bertempat di Shema Building, Jalan Buncit Raya Kalibata, Jakarta Selatan.
​Jauh sebelum mandat ini diumumkan secara terbuka di Kota Palu, tepatnya pada medio Juni 2026, Hadianto Rasyid bersama jajaran pengurus pusat telah melakukan rangkaian koordinasi tingkat tinggi di ibu kota Jakarta. Mereka diterima langsung oleh JAM Intel Kejagung RI, Prof. Reda Manthovany, yang dalam struktur organisasi nasional juga mengemban amanah strategis sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. Indra Utama, guna menyelaraskan visi misi pembangunan desa dengan program penegakan hukum nasional yang bersifat preventif.
​Dalam forum koordinasi kedeputian intelijen tersebut, Prof. Reda Manthovany memberikan apresiasi yang sangat tinggi serta dukungan moril maupun institusional terhadap rencana kerja dan agenda penguatan organisasi ABPEDNAS Sulawesi Tengah. Pihak Kejaksaan Agung memandang bahwa arah kebijakan yang disusun oleh kepengurusan baru ini sangat sejalan dengan program negara, khususnya yang difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD, pembenahan sistem birokrasi pemerintahan desa, serta penguatan jalinan kolaborasi kelembagaan dengan aparat penegak hukum guna meminimalisasi potensi penyimpangan pengelolaan dana desa.
​Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. Indra Utama, dalam kesempatan tatap muka tersebut kembali mengingatkan jajaran pengurus mengenai krusialnya perluasan dan pemerataan jaringan organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa terpencil. Konsolidasi yang kuat di tingkat daerah dinilai sebagai syarat mutlak agar setiap fungsionaris BPD memiliki kapasitas legislasi yang andal, kemampuan pengawasan anggaran yang ketat, serta kepekaan tinggi dalam menyerap dan menyalurkan artikulasi aspirasi masyarakat secara efektif, adil, dan bertanggung jawab. Kehadiran ABPEDNAS di tingkat provinsi diharapkan mampu menjadi benteng pelindung sekaligus pemandu regulasi bagi aparatur desa.
​Sebagai bentuk gerak cepat dan manifestasi nyata pasca-menerima mandat kepemimpinan tersebut, Hadianto Rasyid tidak menunda waktu untuk langsung menggelar audiensi resmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Sullikar Tandjung, S.H., M.H. Pertemuan kedinasan yang berlangsung penuh kehangatan di ruang kerja Kajati Sulteng pada 21 Juni 2026 tersebut secara khusus mendiskusikan berbagai peluang kemitraan taktis di daerah, terutama dalam meluncurkan program peningkatan literasi hukum bagi seluruh jajaran anggota BPD di wilayah Sulawesi Tengah.
​Langkah preventif yang digagas dalam pertemuan tersebut berfokus pada pencegahan timbulnya persoalan hukum dan tindak pidana korupsi yang belakangan ini marak menjerat aparatur pemerintahan desa akibat minimnya pemahaman terhadap dinamika regulasi keuangan negara. Melalui program edukasi hukum yang terstruktur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memberikan pendampingan yang maksimal kepada ABPEDNAS agar iklim tata kelola keuangan di desa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku tanpa mematikan kreativitas inovasi pembangunan lokal.
​Hadianto Rasyid secara konsisten menegaskan bahwa ABPEDNAS Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinannya tidak akan sekadar menjadi papan nama organisasi, melainkan bertransformasi menjadi wadah perjuangan dan peningkatan kapasitas yang inklusif bagi seluruh anggota BPD. Pihaknya berkomitmen penuh untuk memposisikan asosiasi ini sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal jalannya roda pembangunan dari pinggiran, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat desa terakomodasi dengan baik dalam draf anggaran pendapatan dan belanja desa.
​”Desa merupakan fondasi pembangunan daerah. Karena itu, penguatan kelembagaan BPD menjadi penting agar fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi, dan pengawalan pembangunan desa dapat berjalan secara optimal,” ujar Hadianto Rasyid dengan penuh optimisme saat menjabarkan visi besarnya kepada awak media.
Dalam kunjungan kerjanya ke markas Korps Adhyaksa Sulawesi Tengah tersebut, Hadianto Rasyid turut didampingi oleh delegasi teras dari DPP ABPEDNAS yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal Faisal Rustam, serta diikuti oleh tokoh organisasi lainnya seperti Hamid Kuna, Hamzah Sidik, dan Yahdi Basma. Kehadiran rombongan besar ini sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan prosesi sowan dan berpamitan secara resmi kepada jajaran penegak hukum di tingkat provinsi sebelum mereka secara masif memulai kerja-kerja pelembagaan struktural di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.
​Menatap tantangan ke depan, pengurus DPD ABPEDNAS Sulawesi Tengah telah merancang sebuah cetak biru peta jalan program kerja yang menyentuh berbagai aspek fundamental. Prioritas utama akan ditekankan pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional secara berkala bagi anggota BPD, penyediaan layanan advokasi kelembagaan yang andal, serta penguatan sinergi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan. Dengan adanya dukungan penuh dari DPP ABPEDNAS serta kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, kepengurusan di bawah komando Hadianto Rasyid ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama bagi hidupnya iklim demokrasi desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tengah.
Sumber: DPP ABPEDNAS Center
