Weda, The Wasesa News — Komitmen mewujudkan LKPD Halteng Transparan BPK RI ditegaskan secara langsung oleh Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, saat menerima kunjungan entry meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara yang bertempat di Ruang Rapat Bupati pada Sabtu, 11 April 2026. Dalam pertemuan strategis tersebut, Bupati yang didampingi oleh Wakil Bupati serta jajaran pimpinan daerah menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk membuka seluruh akses data dan informasi keuangan secara jujur dan akuntabel guna mendukung kelancaran proses audit terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
[ez-toc]
Langkah untuk memastikan LKPD Halteng Transparan BPK RI ini merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah daerah dalam mempertahankan kredibilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran di Bumi Fagogoru. Bupati Ikram Malan Sangadji dalam sambutannya menekankan bahwa kehadiran tim audit BPK bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah agar tetap selaras dengan regulasi yang berlaku. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap kooperatif dan responsif dalam menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan selama tim pemeriksa berada di lapangan.
Pemeriksaan terinci ini mencakup berbagai aspek penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, mulai dari belanja infrastruktur hingga program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas daerah. Dengan memastikan LKPD Halteng Transparan BPK RI, Bupati berharap segala bentuk administratif keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Semangat transparansi ini juga diharapkan mampu meminimalisir adanya temuan yang bersifat administratif maupun substantif, sehingga proses pembangunan di Halmahera Tengah dapat berjalan lebih optimal tanpa hambatan di masa mendatang.
“Kami mengucapkan selamat datang di Bumi Fagogoru. Kami selaku Pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan ini dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel,” tegas Bupati Ikram Malan Sangadji di hadapan tim BPK RI. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara auditor dan pihak pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim birokrasi yang bersih dan melayani, di mana setiap rupiah APBD harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Halmahera Tengah secara luas melalui pelaporan yang valid.
Di sisi lain, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Maluku Utara memberikan apresiasi yang tinggi atas sambutan hangat dan komitmen keterbukaan yang ditunjukkan oleh Bupati Ikram Malan Sangadji beserta jajarannya. Dalam penjelasannya, tim BPK menekankan bahwa fokus pemeriksaan kali ini akan lebih mendalam pada kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional. Ketua tim berharap agar dokumen-dokumen yang sekiranya masih belum lengkap dapat segera dipenuhi oleh masing-masing dinas terkait, sehingga proses verifikasi di lapangan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa adanya kendala teknis yang berarti.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang baik dari pemerintah daerah. Terkait pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2025, kami berharap dokumen yang belum lengkap agar segera dilengkapi untuk kelancaran proses pemeriksaan,” ungkap perwakilan BPK RI dalam pertemuan tersebut. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh aparatur di Halmahera Tengah bahwa integritas dalam penyusunan laporan keuangan adalah hal mutlak yang tidak dapat ditawar, demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan profesional di bawah kepemimpinan Bupati Ikram.
Sepanjang sesi diskusi, nampak komunikasi dua arah yang sangat baik antara pihak eksekutif dan tim auditor, yang menandakan adanya kesamaan visi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang kredibel di tingkat daerah. Bupati Ikram Malan Sangadji juga menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh BPK akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan internal secara terus-menerus. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun OPD yang menutup-nutupi data, karena transparansi adalah nilai dasar yang ia pegang teguh untuk memastikan setiap kebijakan fiskal daerah berpihak pada kepentingan rakyat secara transparan.
Kegiatan entry meeting ini diakhiri dengan penyerahan dokumen secara simbolis dan sesi foto bersama sebagai tanda dimulainya periode pemeriksaan terinci selama beberapa waktu ke depan. Dengan semangat untuk menjaga LKPD Halteng Transparan BPK RI, seluruh jajaran pemerintah daerah berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam menyediakan data dukung hingga proses audit berakhir dengan hasil yang memuaskan. Kesuksesan pemeriksaan ini nantinya akan menjadi indikator penting bagi keberhasilan kepemimpinan Bupati Ikram dalam mengelola anggaran daerah di tengah dinamika pembangunan yang semakin berkembang pesat di wilayah Maluku Utara.
Melalui koordinasi yang intensif ini, diharapkan Kabupaten Halmahera Tengah dapat kembali meraih opini keuangan terbaik dan mempertahankan standar tinggi dalam pelaporan keuangan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat terus mengawal proses pembangunan ini, sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa seperti BPK RI dapat benar-benar menghasilkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi kemajuan Bumi Fagogoru di masa depan yang lebih gemilang.
