JAKARTA, The Wasesa News – Penulis : Zulfikar
Perbincangan mengenai tata kelola ekonomi digital dan perlindungan hak pekerja platform kembali menjadi sorotan tajam di kalangan akademisi, serikat buruh, dan pengamat kebijakan ketenagakerjaan regional pada Rabu (08/07/2026). Di tengah penetrasi teknologi yang mengubah lanskap pasar kerja secara masif di Asia Tenggara, nasib jutaan pengemudi ojek online, kurir logistik, dan pekerja berbasis aplikasi lainnya di Indonesia dinilai masih terjebak dalam ketidakpastian tata hukum struktural. Ketertinggalan regulasi domestik ini tampak semakin kontras ketika disandingkan dengan pergerakan advokasi di negara tetangga, seperti yang dijalankan oleh Just Economy and Labor Institute (JELI) di Thailand. Lembaga riset dan advokasi tersebut bergerak jauh lebih progresif dengan mendesak dekonstruksi total hubungan kerja, sebuah langkah transformatif yang memaksa publik untuk mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memberikan proteksi berkeadilan terhadap para pekerja gig di dalam negeri.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa jutaan individu yang menopang kenyamanan sirkulasi ekonomi dan logistik masyarakat urban Indonesia hingga kini tidak diakui sebagai buruh formal oleh negara. Hubungan hukum yang terjalin antara korporasi teknologi penyedia aplikasi dan para pengemudi secara sepihak diklasifikasikan sebagai hubungan kemitraan semu yang asimetris. Label mitra ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat merugikan bagi stabilitas kesejahteraan pekerja, karena secara otomatis menggugurkan kewajiban normatif perusahaan untuk menyediakan upah minimum yang layak, pembatasan jam kerja yang manusiawi, hak cuti berbayar, hingga jaminan pesangon. Dampaknya, seluruh beban risiko operasional harian, penyusutan nilai aset kendaraan, hingga keselamatan jiwa di jalan raya sepenuhnya dialihkan dari pundak korporasi multinasional ke punggung para pekerja mandiri tersebut.
Guna meredam gejolak sosial dan kritik publik yang terus bergulir, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menginisiasi kebijakan inklusi jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Skema yang ditawarkan oleh otoritas sirkulasi ketenagakerjaan adalah kepesertaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), di mana para pengemudi ojek online dapat mengakses program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT). Secara teoretis, langkah kebijakan ini terlihat sebagai solusi akomodatif untuk merespons kerawanan profesi jalanan yang berisiko tinggi. Namun, efektivitas skema sukarela ini dalam memberikan perlindungan menyeluruh dinilai sangat lemah dan sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan dari ketimpangan struktural ekonomi digital.
Kegagalan fungsi fundamental dari skema BPU di Indonesia terletak pada fakta bahwa kepesertaan tersebut tidak berjalan secara otomatis dan menyeluruh dari hulu sistem korporasi aplikasi. Beban finansial untuk membayar premi bulanan dan inisiatif proses pendaftaran administrasi dialihkan secara mandiri kepada masing-masing individu pengemudi yang serba terbatas. Akibatnya, faktor kerentanan ekonomi harian membuat mayoritas pekerja platform terpaksa mengabaikan proteksi tersebut demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang kian mendesak. Kondisi pelik ini membiarkan ratusan ribu pekerja tetap mengaspal setiap hari menantang risiko kecelakaan fatal tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, sebuah kelalaian struktural yang dibiarkan langgeng atas nama fleksibilitas kerja.
Paradoks perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia ini sangat berbanding terbalik dengan arah pergerakan dan gagasan visioner yang diperjuangkan secara konsisten oleh JELI di Thailand. Sebagai institusi yang mendedikasikan fokusnya pada riset mendalam dan pengembangan kebijakan ekonomi masa depan, JELI menolak keras pendekatan tambal sulam yang hanya berfokus pada perluasan jaminan sosial tanpa memperbaiki status hubungan kerja dasar. Mereka melihat bahwa esensi dari keadilan sosial di era digital harus bermula dari pengakuan eksplisit bahwa para pengendara aplikasi pada hakikatnya adalah pekerja formal yang berhak atas seluruh jaring proteksi hukum ketenagakerjaan nasional secara utuh tanpa diskriminasi kelas.
Dalam berbagai naskah akademik dan publikasi kebijakan resminya, JELI Thailand secara konsisten menolak adopsi konsep pekerja semi-mandiri (semi-independent worker). Menurut analisis kritis mereka, klasifikasi antara tersebut hanyalah sebuah tipu daya regulasi baru yang diciptakan untuk melegitimasi eksploitasi gaya baru di era modern. Status kompromi semacam itu sengaja didesain agar perusahaan platform tetap memiliki kendali mutlak atas perilaku pekerja melalui mekanisme manajemen algoritmik, namun di saat yang sama perusahaan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum finansial selaku pemberi kerja konvensional. Penolakan total terhadap kompromi regulasi inilah yang membuat posisi tawar gerakan pekerja di Thailand menjadi jauh lebih tajam dan bertenaga.
Sebagai implikasi dari manifesto perjuangan tersebut, JELI secara agresif mendesak Pemerintah Thailand untuk memasukkan seluruh pekerja platform ke dalam sistem jaminan sosial nasional yang setara dengan buruh pabrik dan pekerja kantoran, yang dikenal sebagai Social Security Section 33. Melalui integrasi regulasi ini, seluruh instrumen perlindungan mulai dari asuransi kecelakaan kerja yang komprehensif, jaminan kesehatan semesta, hak atas cuti sakit berbayar, hingga tunjangan pensiun akan melekat secara otomatis sejak hari pertama pekerja mengaktifkan akun aplikasi mereka. Kontribusi pembayaran premi pun wajib ditanggung bersama secara proporsional oleh perusahaan platform sebagai entitas pemberi kerja utama yang meraup keuntungan dari curahan tenaga mereka.
Mari kita letakkan sebuah pandangan kritis bersama bahwa intervensi teknologi tidak boleh mengaburkan esensi kemanusiaan dalam dunia kerja. Dinamika pasar bebas digital sering kali memosisikan efisiensi algoritma di atas kesejahteraan manusia, sebuah kekeliruan fatal yang harus diluruskan melalui ketegasan intervensi regulasi negara. Ketidakseimbangan kekuasaan antara korporasi raksasa pemilik modal dan jutaan pekerja mikro yang terfragmentasi mengharuskan lahirnya sebuah tata hukum baru yang tidak sekadar mengandalkan belas kasihan korporasi atau kesadaran mandiri pekerja yang terhimpit kebutuhan ekonomi harian.
”Transformasi digital nasional semestinya menjadi instrumen pengangkat kesejahteraan kolektif, bukan justru melahirkan kasta pekerja baru yang produktif secara ekonomi namun miskin proteksi sosial. Perdebatan mengenai masa depan pekerja platform pada akhirnya bukan semata-mata mengenai pergeseran diksi status hukum, melainkan mengenai bagaimana negara secara etis dan konstitusional memastikan bahwa keadilan sosial tidak dikorbankan demi mengejar pertumbuhan investasi teknologi,” papar zulfikar dalam catatan analisis kebijakan publik ketenagakerjaan regional.
Lebih jauh dari sekadar urusan asuransi dan jaminan kesehatan, JELI Thailand juga menyoroti aspek krusial yang selama ini luput dari pengawasan hukum di Indonesia, yakni tata kelola manajemen algoritmik. Lembaga tersebut memandang bahwa algoritma rahasia yang menentukan pembagian order, formula penilaian kinerja (rating), skema insentif yang berubah-ubah, hingga keputusan penonaktifan akun secara sepihak (suspend) merupakan bentuk nyata dari pengendalian kerja yang otoriter. Oleh karena itu, mereka menuntut agar sistem komputasi tersebut tunduk pada prinsip transparansi publik, akuntabilitas hukum, serta prinsip keadilan yang dapat diuji oleh lembaga pengawas independen.
Perjuangan JELI juga menyasar pada penghapusan praktik pemutusan hubungan kemitraan sepihak tanpa adanya mekanisme klarifikasi dan keberatan yang adil bagi pengemudi yang dirugikan. Mereka memperjuangkan hak fundamental pekerja platform untuk berserikat, mengonsolidasikan kekuatan, dan melakukan perundingan bersama (collective bargaining) secara legal dengan manajemen perusahaan. Hak kolektif ini dinilai sebagai satu-satunya senjata strategis yang mampu menyeimbangkan relasi kuasa yang timpang antara pekerja individu dan korporasi multinasional, sebuah hak yang hingga kini masih diamputasi dalam sistem tata hukum ketenagakerjaan di Indonesia karena keterbatasan definisi normatif tentang serikat buruh.
Seluruh visi perubahan yang digelorakan di Thailand tersebut sebenarnya sangat linear dengan arah pembahasan global yang sedang digodok di tingkat Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Melalui perumusan standar internasional mengenai Decent Work in the Platform Economy, ILO secara global menekankan bahwa pemenuhan kerja layak di era digital wajib mencakup kepastian jaminan sosial universal, kejelasan status hubungan kerja, transparansi sistem algoritma, jaminan keselamatan kerja, serta penghormatan terhadap kebebasan berserikat. Standardisasi global ini menjadi tamparan keras bagi negara-negara berkembang yang masih membiarkan eksploitasi berkedok kemitraan terus berjalan tanpa ada upaya pembenahan yang struktural.
Apabila dilakukan komparasi secara menyeluruh, arah kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia jelas tertinggal selangkah di belakang dibandingkan dengan kerangka konseptual yang diperjuangkan di Thailand. Indonesia memang telah membuka pintu akses jaminan sosial, namun sifatnya yang parsial, individualistik, dan tidak universal membuat kebijakan tersebut tumpul di tataran implementasi operasional. Sebaliknya, pendekatan yang ditawarkan di Thailand mencoba membongkar akar masalah dengan menuntut rekonstruksi hukum agar status pekerja formal melekat secara otomatis, sehingga seluruh hak-hak normatif tidak lagi bersifat opsional melainkan menjadi kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh korporasi aplikasi.
Pada akhirnya, potret kontras antara Indonesia dan Thailand memberikan pelajaran berharga bagi para pemangku kebijakan di Jakarta. Pandemi dan krisis ekonomi telah membuktikan bahwa pekerja platform adalah pahlawan garda terdepan yang menjaga urat nadi perekonomian nasional tetap berdenyut. Merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, berani keluar dari zona nyaman definisi hukum usang, serta berkomitmen menegakkan keadilan sosial di era kecerdasan buatan bukan lagi sebuah pilihan jangka panjang, melainkan kewajiban mendesak yang harus segera dieksekusi demi menyelamatkan masa depan jutaan anak bangsa dari jerat kemiskinan struktural baru di era gig economy.
