SURABAYA, The Wasesa News – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) menggelar aksi reflektif bernada keras guna menagih komitmen penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan skandal dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (27/06/2026). Massa mengecam lambannya penanganan perkara yang menyeret 16 nama elite politik, termasuk Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat (AS), Mahrus (MHRS), serta fungsionaris Partai Demokrat Iskandar (ISKDR). Mereka mendesak KPK segera melakukan tindakan penahanan demi membuktikan kepada publik bahwa lembaga antirasuah tersebut benar-benar steril dan tidak berada di bawah kendali atau intervensi politik Istana.
Sorotan tajam publik mengarah pada kenyataan bahwa beberapa pihak yang dikabarkan telah menyandang status tersangka justru masih melenggang bebas tanpa penahanan fisik. Nama-nama besar seperti Anwar Sadat yang saat ini masih menduduki jabatan mentereng sebagai Anggota DPR RI serta pimpinan partai pelat merah, bersama sejumlah kolega aktif di DPRD Provinsi Jawa Timur, dinilai menjadi ujian krusial bagi asas equality before the law. APMP Jatim menilai keistimewaan politik yang dinikmati para terduga koruptor ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat di Jawa Timur secara mendalam.
Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma, mengkritik keras lambannya eksekusi penahanan terhadap para tersangka yang dituding merampok hak anggaran rakyat. Absennya tindakan tegas dari penyidik KPK memicu lahirnya opini liar di tengah masyarakat terkait adanya kekuatan besar atau invisible hand yang sengaja mengulur-ulur waktu perkara demi menyelamatkan komoditas politik tertentu. Padahal, dana hibah yang dikorupsi merupakan hak mutlak warga Jawa Timur yang peruntukannya menyangkut hajat hidup orang banyak.
”Proses hukum harus berjalan murni berdasarkan fakta hukum dan alat bukti. Penanganan kasus ini sedang diuji publik sebagai indikator keseriusan negara dalam memberantas korupsi dana publik, khususnya dana hibah yang peruntukannya menyangkut kepentingan masyarakat Jawa Timur,” tegas Acek Kusuma saat memimpin jalannya aksi di Surabaya.
APMP Jatim menilai ketidakjelasan status hukum para elite politik ini secara perlahan mengikis habis sisa-sisa kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi penegak hukum di Indonesia. Negara dianggap tebang pilih dan tajam ke bawah namun tumpul ke atas ketika berhadapan dengan figur yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Keresahan ini kian menebal seiring dengan masih aktifnya para tersangka menikmati fasilitas dan tunjangan operasional dari uang pajak rakyat.
”Bagaimana mungkin seseorang yang telah berstatus tersangka dugaan korupsi masih tetap duduk di kursi legislatif serta menerima gaji dan fasilitas negara?” ujar Acek mempertanyakan komitmen moral para pemangku kebijakan.
Lebih jauh, aliansi ini juga membongkar ironi di lapangan di mana Anwar Sadat kedapatan masih beberapa kali tampil di hadapan publik menyambut kunjungan kerja resmi Presiden Prabowo Subianto di wilayah Jawa Timur. Fakta visual tersebut dinilai berpotensi membangun persepsi negatif dan stigma buruk di tengah masyarakat bahwa Istana memberikan perlindungan terselubung atau imunitas politik kepada kader partainya yang bermasalah. Kondisi ini bertolak belakang dengan janji suci pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu yang kerap digaungkan kepala negara saat kontestasi politik.
Kendati tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya vonis berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, APMP Jatim menegaskan tidak akan menghentikan gelombang tekanan publik ini. Mereka berjanji akan terus mengawal perkembangan skandal hibah ini melalui kajian akademis, pengajuan audiensi resmi, hingga pengerahan aksi konstitusional yang lebih besar. Bagi mereka, pembuktian bahwa tidak ada intervensi Istana dalam kasus ini hanya memiliki satu indikator tunggal, yakni keberanian KPK untuk segera meringkus AS, MHRS, ISKDR, dan seluruh komplotan mafia hibah di Jawa Timur tanpa diskriminasi. (C)
Sumber: Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim)
