PANDEGLANG, The Wasesa News — Persoalan mengenai kasus kemiskinan ekstrem di Pandeglang kembali mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan tajam setelah ditemukannya fakta seorang warga lanjut usia berinisial KR (63) terpaksa bertahan hidup bertahun-tahun di sebuah gubuk bambu yang sangat tidak layak huni di Kampung Soge Timur RT 004/RW 010, Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Kamis (21/5/2026). Ironisnya, di tengah gencarnya program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah pusat, buruh harian lepas yang hidup sebatang kara dengan status cerai hidup ini diduga kuat sama sekali belum pernah tersentuh oleh berbagai program bantuan sosial (bansos) ataupun masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi tempat tinggalnya sangat memprihatinkan, di mana gubuk terpencil tersebut hanya berdindingkan anyaman bambu usang dengan atap daun rumbia serta lapisan terpal seadanya yang kerap bocor setiap kali wilayah hukum Panimbang diguyur hujan lebat.
Temuan realitas sosial yang miris di lapangan ini seketika memicu dugaan kuat adanya ketidakakuratan dan kelemahan dalam proses verifikasi serta validasi data penerima manfaat bansos di tingkat jajaran aparat pemerintah desa hingga kecamatan setempat. Kasus kemiskinan ekstrem di Pandeglang yang menimpa KR ini dinilai oleh para pengamat sosial sebagai bukti nyata adanya ketimpangan distribusi bantuan publik, mengingat pembaruan DTKS yang seharusnya dilakukan berkala secara objektif justru melewatkan warga yang paling membutuhkan bantuan darurat. Kondisi KR yang hanya mengandalkan pendapatan serabutan tidak menentu untuk sekadar bertahan makan sehari-hari ini memunculkan desakan keras dari aktivis kemanusiaan Gerakan Waspada Indonesia (GWI) Pandeglang agar mekanisme pengusulan bantuan dievaluasi total secara transparan guna menghindari praktik nepotisme pendataan di lapangan.
Merespons polemik tersebut, Tim Investigasi GWI mendesak jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang beserta jajaran Pemerintah Kecamatan Panimbang untuk segera melakukan inspeksi mendadak dan pengecekan fisik langsung ke lokasi guna memberikan penanganan hak-hak sosial KR secara cepat. Pihak desa dituntut untuk lebih proaktif dalam mendata warga miskin absolut di wilayahnya agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang melebar di tengah masyarakat bawah. Hingga berita penyidikan ini diturunkan ke meja redaksi, pihak Pemerintah Desa Panimbangjaya maupun Dinsos Pandeglang masih bungkam dan belum memberikan keterangan ataupun konfirmasi resmi, di mana pihak redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi instansi terkait sesuai dengan amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Sumber: Tim Lapangan Gerakan Waspada Indonesia
