TERNATE, The Wasesa News – Suhu politik di internal organisasi wadah berhimpunnya para pengusaha muda nasional tingkat daerah kini dilaporkan kembali berada dalam fase kritis dan berada di ambang perpecahan jilid dua. Wacana pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Maluku Utara (Malut) kian memanas di ruang publik menjelang detik-detik pelaksanaannya. Pasalnya, konflik struktural dan dualisme kepentingan yang terjadi sejak pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) pertama di Hotel Sahid Bela Ternate pada bulan Desember lalu, hingga kini belum menemukan titik temu atau solusi penyelesaian yang konkret dari jajaran pengurus pusat.
​Kondisi ketidakpastian organisasi ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan memicu konfrontasi terbuka serta kericuhan fisik di antara para kader di arena persidangan jika forum Musdalub tetap dipaksakan digelar tanpa menyelesaikan akar konflik fundamental yang telah menyandera roda organisasi selama hampir satu tahun terakhir tersebut. Menurut penuturan dari salah satu jajaran pengurus aktif Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI tingkat kabupaten/kota di Maluku Utara yang tidak mau dicantumkan namanya demi keselamatan dan stabilitas politik daerah, konflik yang terjadi di tubuh organisasi pengusaha muda bumi moloku kie raha ini telah menyebabkan krisis kepemimpinan yang berlarut-larut.
​Pihak internal menilai bahwa baik kubu pendukung Rio Pawane maupun kubu eks pendukung Firdaus Amir hingga kini masih sama-sama bersikeras dengan ego sektoral masing-masing dan belum mampu dimediasi secara efektif oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI di Jakarta. Menurutnya, sebuah solusi organisatoris yang tegas dan berani harus segera ditempuh oleh pimpinan pusat jika upaya mediasi dua belah pihak yang berseteru tersebut terus-menerus menemukan jalan buntu di tingkat lokal. Kelemahan fungsi mediasi dari pusat disinyalir menjadi bahan bakar utama yang membuat bara api konflik di tingkat daerah urung padam hingga pertengahan tahun ini.
​Dinamika yang terjadi di internal HIPMI Malut ini tergolong sangat ironis bagi iklim investasi daerah, mengingat organisasi ini tercatat sudah mengalami tiga kali kegagalan pelaksanaan Musda akibat kisruh perebutan suara. Pengurus BPC tersebut mengungkapkan kepada wartawan pada Minggu (24/05/2026) bahwa jika BPP HIPMI tidak segera mengambil langkah organisatoris yang radikal dan netral, maka forum Musdalub mendatang dipastikan akan berjalan sangat alot, penuh instruksi yang tidak sehat, dan sangat berpotensi mengulang sejarah kelam terjadinya konfrontasi terbuka seperti yang sempat pecah pada agenda Musda pertama di Hotel Sahid Bela Ternate beberapa bulan lalu.
​Lebih lanjut, sumber tepercaya tersebut memaparkan secara tajam bahwa akar konflik laten di tubuh HIPMI Malut sejatinya disebabkan oleh tidak profesionalnya oknum-oknum pengurus BPD HIPMI Malut periode sebelumnya. Oknum fungsionaris masa lalu tersebut dinilai tidak memiliki kecakapan serta kapasitas kepemimpinan yang memadai dalam mengelola manajemen organisasi, cenderung bergerak sangat pragmatis, dan terlalu berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. Dampak dari tidak sehatnya tata kelola organisasi di tingkat provinsi tersebut mengakibatkan para pengurus kolektif di tingkat kabupaten dan kota terisolasi dan tidak pernah merasakan kehadiran nyata maupun manfaat program kerja dari BPD HIPMI Malut.
​Kritik tajam juga diarahkan kepada pergerakan para aktor intelektual masa lalu yang dituding sebagai dalang utama perusak marwah dan tatanan organisasi di Maluku Utara. Para pengusaha daerah menyayangkan sikap sebagian oknum tersebut yang saat ini justru dikabarkan berhasil masuk dan menyusup ke dalam jajaran kepengurusan BPP HIPMI di tingkat pusat, sehingga dinilai kembali ikut campur atau melakukan cawe-cawe politik dalam persiapan Musdalub Maluku Utara. Intervensi negatif dari pusat dengan cara mendorong kandidat titipan tertentu dinilai hanya akan membuat situasi rekonsiliasi di Maluku Utara menjadi kian semrawut, keruh, dan menambah panjang daftar kekacauan struktural.
​Selama oknum-oknum pragmatis tersebut masih diberikan ruang istimewa untuk terlibat aktif dalam mengatur regulasi persidangan, konflik internal ini diprediksi tidak akan pernah menemui jalan keluar yang damai dan justru berpotensi memecah belah soliditas pengusaha daerah secara permanen. Oleh karena itu, para pemilik suara sah di tingkat BPC mendesak agar BPP HIPMI melalui jajaran Tim Caretaker yang ditunjuk harus memiliki opsi-opsi alternatif yang solutif, adil, tanpa berpihak pada salah satu faksi, demi terlaksananya forum Musdalub yang bersih, tanpa noda konflik, serta mampu merangkul dan menyatukan kembali seluruh BPC dari sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara.
​Para pengusaha muda di Ternate, Tidore, Halmahera, hingga Sula sangat berharap agar momentum Musdalub ini tidak dijadikan ajang pembuktian kekuatan fisik atau kekuasaan finansial semata, melainkan dikembalikan pada khitah organisasi sebagai wadah kolaborasi ekonomi untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Ketegasan Tim Caretaker dari Jakarta dalam menyisir keabsahan mandat BPC dan mensterilkan arena dari intervensi non-kader menjadi kunci utama apakah Musdalub ini akan melahirkan pemimpin legitimasi baru atau justru berakhir tragis di balik meja demonstrasi.
Sumber: Wawancara Eksklusif Pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Malut
